YCMM Latih Staf dan Mahasiswa Soal Kesetaraan Gender dan Advokasi

YCMM Latih Staf dan Mahasiswa Soal Kesetaraan Gender dan Advokasi Pelatihan yang diadakan YCMM. (Foto: Rus Akbar/Mentawaikita.com)

PADANG-YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) melalui Program Gedsi (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) yang bekerjasama dengan Kemitraan-Estungkara mendorong pemerintah untuk memberikan layanan dan akses yang sama pada semua lapisan masyarakat. 

Guna mendorong program tersebut didaerah sasaran program seperti, Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan dan Desa Nemnemleleu Kecamatan Sipora Selatan, maka YCMM melakukan pelatihan bagi staf lapangan dan Formma Sumbar terkait Pelatihan Gedsi dan advokasi di Padang, 10-12 Agustus 2022.

Rahmi Meri Yenti, Direktur Women Crisis Centre Nurani Perempuan Sumatera Barat mengatakan gender menjadi persoalan di tengah masyarakat disebabkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggungjaeab, hak dan fungsi serta ruang aktifitas laki-laki dan perempuan. Persoalan lainnya yaitu laki-laki mengontrol dan mendominasi kehidupan perempuan di berbagai bidang kehidupan. "Misalnya kontrol atas tubuh perempuan dengan cara membatasi keterlibatan di ruang publik", kata Direktur Nurani Perempuan.

Bentuk-bentuk ketidak adilan gender yang terjadi di tengah masyarakat hingga saat ini diantaranya penomorduaan, peminggiran atau pemiskinan, pelabelan, beban ganda dan kekerasan. "Kekerasan ini bisa dalam bentuk serangan terhadap fisik, psikologi, seksual dan penelantaran seseorang,” katanya.

Keadilan gender antara laki-laki yang baik itu dimana terdapat kesetaraan dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan.

Petunjuk atau hal yang memperlihatkan adanya kesetaraan gender diantaranya akses dimana kesempatan dalam memperoleh hak dasar terhadap sumberdaya yang ada. Partisipasi dimana keterlibatan memperoleh sumberdaya, pengambilan keputusan dan menentukan proses pemecahan masalah. 

Hal lainnya yaitu kontrol dimana kekuasaan untuk menggunakan hak-haknya secara berdaya guna dan berhasil guna, serta manfaat dimana adanya jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Selain soal gender, penyandang disabilitas menjadi perhatian serius karena penyandang disabilitas belum menjadi perhatian serius di kalangan pemerintah baik dalam hal kebijakan dan pembangunan. Penyandang disabilitas tersebut diantaranya cacat fisik, intelektual, mental dan sensorik.

Berdasarkan data kasus kekerasan berbasis gender 2020 dan 2021 yang diperoleh WCC Nurani Perempuan diantaranya pada tahun 2020 kasus pemerkosaan 34 kasus, traffiking 2 kasus, penganiayaan 2 kasus, pelecehan seksual 13 kasus, eksploitasi seksual 3 kasus, KDRT 32 kasus dan sodomi 1 kasus. Sementara di 2021 diantaranya kasus pemerkosaan 26 kasus, pelecehan seksual 15 kasus, eksploitasi seksual 1 kasus, KDRT 47 kasus dan sodomi 4 kasus.

Sedangkan pelaku kekerasan gender diantaranya suami, pacar, ayah kandung, tetangga, mantan pacar, adik ibu/mamak, polisi, orang tidak dikenal, mantan suami, ayah tiri, teman orangtua, kenalan di media sosial, tukang ojek, dukun, ibu kandung dan teman.

Yulia Tioranjani Satoko, dari Formma Sumbar mengatakan di beberapa tempat yang dilihatnya ada penyandang disabilitas yang tersisihkan di tengah masyarakat sementara memiliki potensi atau talenta yang bagus yang seharusnya dapat dikembangkan untuk membuat dirinya lebih percaya.

"Misalnya seperti seorang anak disabilitas di SD memiliki talenta menari. Namun karena kekurangan yang dimiliki pihak sekolah dan teman-temannya mengucilkan dia. Mestinya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pihak sekolah menggali talenta yang dimilikinya", katanya. 


BACA JUGA