TUAPEIJAT-Kapal penyeberangan antar pulau yang dikelola
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya akses yang
diandalkan di daerah kepulauan sudah lama tak berlayar. Tiga kapal antar pulau Pemda terakhir beroperasi saat
mudik Lebaran lalu, yaitu KM Nade, Simasin dan Simatalu. Kesulitan mendapatkan BBM jadi alasan, padahal anggaran ada.
Macetnya pengoperasian kapal antar pulau karena alasan
adanya aturan yang menyatakan kapal antar pulau harus dikelola pihak ketiga dan
tak dapat langsung dikelola oelh pemerintah daerah. Kini diperoleh informasi
bahwa kapal antar pulau sudah kembali dikelola Dinas Perhubungan. Meski begitu,
kapal antar pulau belum juga beroperasi.
Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Martua Nababan,
pada Kamis, (9/6/2022) mengatakan kapal antar pulau belum bisa jalan lantaran
kesulitan mendapat BBM. Sebelumnya kapal yang dikelola Pemda Mentawai bisa menggunakan
BBM jenis solar subsidi kini dengan aturan baru hanya boleh memakai BBM jenis non
subsidi.
Pilihan lain agar kapal antar pulau dapat beroperasi harus
menggunakan BBM jenis dexlite. Namun Dexlite yang sudah dapat digunakan pun tak
ada didiperjualbelikan di SPBU di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“BBM solar subsidi tidak dapat kita gunakan lagi, karena
selama ini kita membeli minyak tidak ada masalah, setelah 2 bulan sebelum
lebaran tidak bisa lagi kita gunakan, sekarang yang bisa digunakan itu dexlite
tetapi sekarang kita tidak ada yang jual dexlite,” ujar Tohap.
Dexlite adalah salah satu varian bahan bakar diesel untuk
mobil-mobil low SUV dan mobil niaga dengan teknologi commonrail dan dapat juga
digunakan untuk mesin kapal. “Kalau ada Dexlite bisa saya beli untuk
mengoperasionalkan kapal antar pulau, tinggal pergeseran, kita harus berutang
dulu kita sudah koordinasi dengan Plt. Sekda,” jelas Tohap.
Dishub menurut Tohap sudah berupaya koordinasi dengan
Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk meminta kelonggaran di daerah 3T untuk
dapat menggunakan solar subsidi agar dapat menjalankan kapal penyeberangan
antar pulau.
Koordinasi yang dilakukan ke Kemenhub menjelaskan bahwa
untuk pengelolaan antar pulau belum dapat dilaksanakan pihak ketiga karena
belum ada pengusaha pengelola kapal. “Kita minta solusinya dan kita diminta untuk mendaftarkan nama
kapal yang laik jalan dengan kelengkapan surat-suratnya untuk kemudian mereka
usulkan ke BPH Migas, dan saya sudah kirim nama kapal kita yang laik jalan ada
3 kapal Simatalu, Nade dan Simasin bagaimana dapat menggunakan BBM subsidi,”
ujar Tohap.
Jika disetujui kouta BBM subdisi khusus kapal antar pulau
akan ditambah ke pemilik SPBU yang kita tunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebagai penyedia. “Sehingga tidak ada larangan lagi kita
menggunakan BBM Subsidi, mudah-mudahan ini disetujui dan dokumennya sudah kita
berikan,” kata Tohap.
Anggaran BBM pada 2022 kata Tohap masih tersedia, bahkan
kata dia anggaran BBM belum gunakan. “Ada lebih sekira Rp900 juta tahun ini,
kalau ada yang jual dexlite kapal akan kita operasikan,” kata Tohap.
Tak beroperasinya kapal antar pulau semakin menyulitkan
akses transportasi masyarakat di Mentawai terutama di daerah jauh terutama di
Kecamatan Siberut Barat. Ada banyak masyarakat di sana harus mengeluarkan
banyak uang menyewa boat, atau menumpang di kapal dagang untuk menuju kecamatan
lain, dan bahkan ada yang memilih lewat Padang jika menuju pusat ibukota
kabupaten di Tuapeijat.
