Penolakan HTI di Mentawai

14-10-2016 09:34 WIB

MENTAWAI- Sejumlah elemen masyarakat di Mentawai menolak rencana operasional PT. Biomass Andalan Energi di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai seluas 20.110 hektar. Perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 11 Januari lalu.

Dalam suratnya, BKPM menyatakan berdasarkan verifikasi teknis, perusahaan tersebut sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK-II/2015. Selain itu, areal tersebut juga dinyatakan sebagai areal pemanfaatan hutan produksi untuk HTI dan berada di luar peta indikatif penundaan izin baru revisi VIII Dirjen Planologi Kehutanan.

Dalam surat itu, perusahaan diminta menyusun dokumen Analisi Mengenai Dampal Lingkungan (Amdal) atau UKL-UPL dan IL dengan ketentuan dokumen tersebut harus member perhatian seksama terhadap potensi konflik sosial. Semua dokumen diharuskan selesai dalam waktu 150 hari kalender.

Menurut BKPM, persetujuan prinsip tersebut tidak menjamin diberikannya seluruh atau sebagian areal yang dimohon bila ada perkembangan kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tenurial dan lainnya.

Menyikapi izin tersebut, Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) dan Ikatan mahasiswa dan Pemuda Saibi Samukop (Impass) serta Himpunan Mahasiswa Pelajar Pagai Utara Selatan (Himapelpus) menyatakan menolak kehadiran HTI di Mentawai khususnya Siberut.

Ketua Formma Sumbar, Daudi Silvanus Satoko menyatakan kehadiran perusahaan-perusahaan di Mentawai selama ini tidak mendatangkan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Keuntungan ekonomi yang didapat hanya bersifat jangka pendek. (Videografer : Gerson Merari Saleleubaja)

  • Pin it
Komentar