Masyarakat Adat Kecewa terhadap DPRD Mentawai

17-07-2017 20:31 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Zulfikar Efendi
Masyarakat Adat Kecewa terhadap DPRD Mentawai

Masyarakat Adat yang tergabung dalam AMAN Mentawai berdialog dengan DPRD Mentawai terkait Ranperda PPMHA (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT -- Dialog bersama DPRD Mentawai yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai torehkan kekecewaan Masyarakat Adat terdahap anggota DPRD Mentawai.

DPRD Mentawai dinilai tidak serius dan tidak memiliki komitmen memperjuangakan aspirasi masyarakat terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).

Baca:Minta Kejelasan Ranperda PPMHA, Masyarakat Adat Kembali Temui DPRD Mentawai

Sebagaimana yang disampaikan Resa Sagoilok, Masyarakat Adat yang mengikuti dialog itu mengaku kecewa terhadap DPRD. "Kami mempertanyakan komitmen DPRD Mentawai terkait Ranperda ini. Jika DPRD tidak serius, kami tidak akan memilih bapak-bapak lagi saat mencalon nanti," ujarnya, Senin (17/07/2017).

Selain itu, Nukler Sababalat dari AMAN Mentawai mengatakan perosalan pengesahan Ranperda PPMHA, itu menunggu komitmen dan keseriusan DPRD Mentawai saja. "Saya pikir, ini persoalan komitmen kita saja. Kami minta keseriusan bapak-bapak, jangan melakukan studi banding terus , hasinya tidak jelas, hanya menghabiskan uang rakyat saja," ungkapnya.

Dikatakannya, Ranpeda ditunda-tunda, itu berarti DPRD tidak konsisten. "Mana anggota DPRD Mentawai yang kami coblos dulu? Jangan menghindar jika kami datang untuk berdialog ke sini," ungkapnya.

Nikanor Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai yang menyambut kedatangan Masyarakat Adat untuk berdialog mengatakan bahwa hingga saat ini sudah mengupayakan pengesahan Ranperda itu. "Kita sudah menghabiskan anggaran Rp500 juta untuk studi banding ke luar kota dan dalam daerah, menyelenggarakan pansus-pansus ataupun dialog soal Ranperda PPMHA," ujarnya.

Persoalan saat ini, kata Nikanor, itu persoalan pada masing-masing partai. "Kalau hanya beberapa orang saja dari kita (Anggota DPRD-red), persaoalan ini saya rasa tidak akan bisa selesai, kita butuh satu suara untuk menyepakatinya," ungkap Nikanor.

Menurut Nikanor, Ranpeda PPMHA tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017.

"Ranperda sudah ada dan sudah masuk Prolegda. Saya berharap ini perlu didorong, jika kawan-kawan dari badan legislatif tidak sanggup, mundur saja dan ganti dengan orang lain. Kami sudah banyak mengahabiskan anggaran, tapi persoalannya tidak selesai," ujarnya.

  • Pin it
Komentar