Minta Kejelasan Ranperda PPMHA, Masyarakat Adat Kembali Temui DPRD Mentawai

17-07-2017 19:26 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Zulfikar Efendi
Minta Kejelasan Ranperda PPMHA, Masyarakat Adat Kembali Temui DPRD Mentawai

Masyarakat Adat yang tergabung dalam AMAN Mentawai berdialog dengan DPRD Mentawai terkait Ranperda PPMHA (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT -- Sekira 40 orang masyarakat adat Mentawai yang terdiri dari berbagai komunitas dari Siberut, Sipora dan Sikakap datangi kantor DPRD Mentawai di kilometer 4, Tuapeijat, Sipora Utara untuk berdialog terkait kejelasan perekembangan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA), Senin (17/07/2017).

Kedatangan puluhan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut awalnya hanya diterima dua orang anggota DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk yang menjabat sebagai wakil DPRD Mentawai dan Johanes Pardede, anggota DPRD Mentawai dari fraksi Golkar.

Kemudian, ketika dialog berlangsung, beberapa orang anggota DPRD lainnya datang, yaitu Kristinus Basir, Juni Arman Samaloisa dan Gerson Salimi.

Sebelumnya, 06 Oktober 2016 lalu, masyarakat adat juga sudah menemui DPRD Mentawai untuk meminta kejelasan Ranperda PPMHA tersebut.

Selester Sagurujuw, seorang tokoh masayarakat adat Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan mengatakan kalau masih ada yang kurang untuk bisa menetapkan Ranperda itu, maari kita diskusikan dan cari jalan keluarnya.

"Maksud kedatangan kami kesini ingin mengetahui soal Ranperda PPMHA, karena sebelumnya, sudah beberapa kali juga kita datang dan berdialog dengan DPRD. Tapi, kenapa Perda PPMHA juga belum disahkan? Sementara, daerah lain sudah menetapkan kenapa kita di Mentawai begitu sulit, kalau ada yang kurang dalam prosesnya kita boleh berdiskusi apa yang perlu," ujarnya dihadapan masyarakat adat dan anggota DPRD Mentawai yang hadir.

Kemudian, Lukas Ikhsan Malik, tokoh adat Matobe Sipora Selatan yang juga kader AMAN Kepulauan Mentawai mengatakan bahwa kedatangan mereka hanya ingin mengetahui sejauhmana pembahasan Ranperda tersebut di DPRD Mentawai.

"Kami yakin 90 persen, anggota DPRD di sini adalah orang Mentawai, pasti dapat membahas dan menetapkannya. Kalau ada kekurangan, mari kita bahas bersama-sama Pak. Kurangnya mari kita isi bersama-sama, jangan dipersoalan," ungkapnya.

Dikatannya, kenginan masyarakat adat itu adalah ingin diakui oleh negara. "Intinya, permintaan kita itu, negara mengakui adanya masayarakat adat di Mentawai. Tahu dengan sejarah, asal usul, aturan adat dan wilayah adat, itu yang kami perlukan. Melalui perda itulah salah satu jalannya," jelas Lukas.

Menanggapi hal tersebut, Nikanor Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai menjelaskan bahwa hingga saat ini DPRD tengah mengupayakan hal tersebut. "Draf Ranperda itu sudah sampai di tangan kita. DPRD juga sudah melakukan studi banding di beberapa tempat, seperti Bali, Makasar dan Banten. Ada beberapa catata,n itu sudah kita kembalikan kepada pemerintah. Jadi, bukan tidak dibahas, tetapi ada beberapa yang kita minta agar Ranperda itu diperbaiki," ujarnya.

Dikatakan Nikanor, persoalan sekarang itu adalah persoalan partai. "Ini bukan pertemuan untuk yang pertama kalinya. Kita sudah berulang kali bertemu dan membahas Ranperda itu. Terus terang saja, sekarang kita berbicara partai. Khusus Partai Nasdem, kita sudah dapat intruksi dari ketua, kami mendukung dan medorong agar persaolan masyarakat adat itu segera ditindaklanjuti," ungkap Nikanor.

Kesepakatan kita di partai, kalau ada anggota kita yang ingkar, itu akan dilaporkan dan ditindaklanjuti, kata Nikanor.

Dia menambahkan, pada prinsipnya, DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat mendukung ranperda itu. "Ini perlu satu suara kita semua. Kalau hanya beberapa orang saja, saya rasa tidak akan bisa selesai. Menurut saya, kawan-kawan anggota DPRD yang lain punya niat yang sama, tapi beda menyikapinya. Kalau kami (Partai Nasdem-red) jelas, tidak sebatas perintah lagi, tapi sudah intruksi," ungkapnya dihadapan puluhan masyarakat adat Mentawai.

Nikanor juga menjelaskan bahwa Ranpeda PPMHA tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017.

"Ranperda sudah ada dan sudah masuk Prolegda. Saya berharap ini perlu didorong, jika kawan-kawan dari badan legislatif tidak sanggup, mundur saja dan ganti dengan orang lain. Kami sudah banyak mengahabiskan anggaran, tapi persoalannya tidak selesai," ujarnya.

Tidak hanya itu, Juni Arman Samaloisa anggota DPRD Mentawai yang juga masuk anggota Pansus PPMHA mengatakan, pihak DPRD sudah melakukan Pansus di daerah yang sudah menerapkan perda tentang masyarakat adat, dan hasilnya ada perbedaa antara DPRD dengan Pemerintahan soal perlindungan dan pengakuan.

"Dari Pansus itu, diperbaiki jadi 2 Ranperda, karena ada kekwatiran kalau kita langsung akui dan lindungi sekalian, itu akan menimbulkan konflik tenurial (lahan-red), ketika diberlakukannya keputusan MK, itu kebijakan yang diambil untuk menghindari terjadinya konflik tenurial, ketika kita mendalami kembali sampai ke ranji-ranjinya, maka akan ada konflik tenurial," ungkapnya.

"Kita di DPRD, bicara PPMHA ini memang harus dituntaskan, kalau sudah siap nota yang akan disampaikan Bupati, kita akan bahas ini dan kita sedang menunggu Bamus. Setelah kita lakukan Bamus, Perda PPMHA tentu sangat penting dan mendesak, dalam posisi itu kita sama-sama, kebijakan yang kita ambil tidak secepat yang bisa kita harapkan, ini kebijakan yang mengikat masyarakat kita semua kalau kita salah mengambil kebijakan dampaknya juga sangat besar, dan kami DPRD bersama Pemda Perda ini bisa bermanfaat," kata Juni.

Selain itu, Kristinus Basir Sagoilok, anggota DPRD Mentawai dari fraksi Golkar menilai Ranperda PPMHA perlu pendalaman.

"Kita sudah masukkan Ranperda PPMHA dalam Prolegda. Tapi, pada prinsipnya, perda ini perlu di dalami lagi, saya paham bagaimana keresahan bapak-bapak, saya juga orang Mentawai. Ini demi kepentingan orang banyak, walaupun agak terlambat, tapi ini harus tetap disahkan dan kita tidak bisa mentapkannya dalam keadaan emosi," ujar Basir.

Kalau soal tanah, saya tidak mau suku lain, apa lagi orang lain masuk dalam ulayat saya, makanya saya mau mendalami. Kami akan membuat agenda di DPRD dan memutuskannya. Intinya, kita ingin perda ini benar-benar menguntungkan masyarakat Mentawai, katanya.

Dari pepemaran tersebut, Nulker Sababalat anggota AMAN Mentawai menanggapi bahwa pengesahan Ranperda PPMHA itu hanya menunggu komitmen dan keseriusan DPRD Mentawai.

"Saya pikir ini soal komitmen kita saja, studi banding yang dilakukan dengan menghabiskan uang rakyat itu ternyata belum juga ada hasilnya, tidak konsisten Ranperda ditunda-tunda. Kami minta keseriusan Bapak-bapak, jangan melakukan studi banding terus, pansus kemaren hasilnya tidak jelas, hanya menghabiskan uang rakyat saja," ujarnya.

Mana partai PDIP, mana Partai Golkar, mana anggota DPRD yang lain yang kami coblos dulu, jangan mengindar kalau kami datang untuk berdialog ke sini, kata Nukler.

Pada akhir dialog, Nikanor mengatakan, jika anggota DPRD sudah hadir semua, akan dibahas dalam Bamus. "Termasuk ini (Perda PPMHA-red), saya akan menyampaikan akan ada Bamus DPRD. Nanti akan kita upayakan, PPMHA sudah masuk dalam agenda atau Prolegda 2017 DPRD untuk segera dieksekusi," jelas Nikanor.

  • Pin it
Komentar