AMAN Mentawai Dorong Pengakuan Masyarakat Adat Melalui SK Bupati

12-07-2017 13:33 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Zulfikar Efendi
AMAN Mentawai Dorong Pengakuan Masyarakat Adat Melalui SK Bupati

Bupati dan Wakil Bupati Mentawai berada di Rumah Aman Mentawai (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT - AMAN Kepulauan Mentawai kini mendorong penerbitan SK Bupati sebagai payung hukum pengakuan masyarakat hukum adat di Mentawai. Hal ini merespon lambatnya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Mentawai.

Untuk mendorong penerbitan SK Bupati tersebut, AMAN Mentawai menggelar Dialog Kebijakan Mendorong Lahirnya Kebijakan Daerah untuk Kepastian Wilayah Kelola Masyarakat Adat Mentawai di Bundo Guest House, Senin, 10 Juli.

Dialog tersebut dihadiri Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta masyarakat adat dari komunitas adat di Sipora seperti Goiso Oinan, Rokot, Matobe, Saureinu, Sioban, Kemudian dari Siberut Komunitas Rogdok, dan Puro, Tiop.

Pada kesempatan tersebut ada empat uma dari Sipora yang menyerahkan dokumen etnografi kepada Pemda Mentawai melalui Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake sebagai syarat terbitnya SK Bupati Mentawai tentang pengakuan masyarakat adat di Mentawai. Ada 4 Uma yang menyerahan dokumen etnografi, yakni Uma Rokot, Uma saureinu, Uma Usut Ngaik (Matobe), dan Uma Goiso Oinan.

Dokumen tersebut kemudian langsung diterima oleh Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake. Dia menyatakan komitmennya untuk terus bersama berupaya agar segera ada pengakuan masyarakat adat di Mentawai melalui regulasi yang dterbitkan oleh Pemda Mentawai.

"Terimakasih, dengan ini (dokumen etnografi) kita bekerja keras bagaimana ada pengakuan dari Pemrintah," kata Wakil Bupati menerima dokumen etnografi dari empat Uma di Bundo House.

Usai acara dialog kebijakan sekaligus penyerahan dokumen etnografi kepada Pemda Mentawai di tempat terpisah, Bupati Yudas Sabaggalet, dalam kesempatan berdialog dengan beberapa komunitas masyarakat adat Mentawai di Uma Mapaddegat pada Senin, 10 Juni, mengingatkan kepada masyarakat Mentawai sebagai pemilik tanah tidak menjual tanahnya kepada pendatang tetapi dikelola sendiri sebagai sumber ekonomi.

"Kita harus optimis membangun ekonomi kita sendiri, jangan kalah saing dengan orang lain, tanah yang ada kita manfaatkan sebagai peluang untuk membangun usaha, jangan dijual," kata Bupati dengan nada tegas dihadapan komunitas adat yang hadir di kantor AMAN Kepulauan Mentawai.

Hal tersebut disampaikan Bupati karena sudah banyaknya masyarakat yang menjual tanahnya kepada pendatang, misalnya di Tuapeijat, Goiso Oinan, Siberut, Sikakap sudah banyak yang menjual tanahnya, sehingga masyarakat Mentawai tidak bisa bersaing secara ekonomi.

Kedatangan Bupati Yudas Sabaggalet ke kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari rangkaian acara dialog kebijakan mendorong lahirnya kebijakan daerah untuk kepastian wilayah kelola masyarakat adat Mentawai yang telah dilakukan di Bundo Guest House yang dihadiri oleh Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake.

Bupati juga menyinggung soal adat tidak hanya berbicara tentang persoalan atribut yang melekat dalam diri sebagai orang Mentawai, tetap budaya Mentawai juga mengatur pada perilaku seseorang.

"Jadi budaya itu tidak selalu dengan kita menggunakan luat, (aksesoris di kepala) apa yang kita gunakan, tetapi bagaimana dengan perilaku kita, adat istiadat kita tentang tata cara kita mengerti silsilah kelurga kita," kata Bupati.

  • Pin it
Komentar