Samongilailai Surati Bupati untuk Mediasi Pembayaran Fee Kayu HPH

10-07-2017 12:02 WIB | Lingkungan | Reporter: Bambang Sagurung | Editor: Zulfikar Efendi
Samongilailai Surati Bupati untuk Mediasi Pembayaran Fee Kayu HPH

Base Camp PT. SSS di KM. 6, Tiniti (Foto: Bambang Sagurung)

SIKABALUAN - Suku Samongilailai di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara menyurati Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet untuk memediasi pembayaran fee kayu PT. Salaki Summa Sejahtera, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Siberut melalui KSU. Purimanuaijat.

Permintaan pembayaran fee kayu milik Suku Samongilailai ini sebenarnya sudah pernah ditetapkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang dihadiri Pemda Mentawai, Polres dan DPRD Mentawai serta perwakilan PT. SSS dan KSU. Purimanuaijat, 12 November 2016. Dalam putusan tersebut ditegaskan pembayaran fee kayu milik Suku Samongilailai dilakukan dua minggu sejak rapat putusan bersama dilaksanakan.

"Namun sampai sekarang belum juga ada itikad baik. Malah kayu di lahan Sikole yang sengketanya sudah selesai dan sah menjadi hak kami malah sudah habis diangkut oleh PT. SSS pada 2016. Malah sekarang mereka masih sedang menumbang disana walau tidak masuk RKT 2017. Ada apa sebanarnya, " kata Jeses Samongilailai, ketua Suku Samongilailai pada mentawaikita.com, Minggu, 9 Juli 2017.

Dikatakan Jeses, sebelum membuat surat terakhir untuk dilakukannya mediasi kembali, pihak Suku Samongilailai sudah beberapa kali menyurati PT. SSS, KSU. Purimanuaijat, Pemda Mentawai melalui Camat Siberut Utara dan juga DPRD Mentawai, namun tidak ada hasil.

"Bila dalam waktu dua minggu sejak surat kami ini dibuat tidak ada penyelesaian maka kami akan menempuh jalur hukum, " kata Jeses.

Baca juga:Suku Saguguran Minta PT. SSS Bongkar Jembatan yang Menutup Sungai

Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen mengatakan bahwa konflik lahan di Sikole untuk penyelesaiannya du tingkat dusun, desa dan kecamatan sudah selesai dan juga diperkuat dalam berita acara kesepakatan bersama pembayaran fee kayu kepada Suku Samongilailai pada 12 Nopember yang dihadiri unsur pemda Mentawai, DPRD Mentawai, Polres Mentawai, HPH PT. SSS dan KSU. Purimanuaijat.

"Tapi tidak ada realisasi sampai sekarang. Makanya sebelum menempuh jalur hukum pihak Suku Samongilailai meminta bupati melakukan mediasi pembayaran fee kayu lagi, " katanya.

Pihak Suku Samongilailai sebelumnya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan LBH Padang dan JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) beberapa waktu lalu di Padang. Dalam konsultasi tersebut terdapat dua persoalan yang menjadi tuntutan diantaranya persoalan penyelesaian konflik lahan dan persoalan pembayaran fee kayu oleh HPH. PT. Salaki Summa Sejahtera melalui KSU. Purimanuaijat.

Surat permohonan mediasi ini ditandatangani Jeses Samongilailai selaku ketua suku, Lemanus Saoingilailai dan Johan Samongilailai selaku perwakilan suku.

Surat tertanggal 28 Juni 2017 tersebut ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Penanganan konflik Tenurial Hutan adat, Gubernur Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, DPRD Provinsi Sumbar, Polres Mentawai, Polsek Sikabaluan, Danramil Sikabaluan, DPRD Mentawai, Camat Siberut Utara, Camat Siberut Barat, Pimpinan PT. SSS, Ketua KSU. Purimanuaijat, LBH Padang, Suku Sikaraja Terekan Hulu.

  • Pin it
Komentar