SMAN 1 Siberut Selatan Kutip Iuran Sekolah kepada Siswa

07-07-2017 14:22 WIB | Pendidikan | Reporter: Hendrikus Bentar | Editor: Gerson Merari
SMAN 1 Siberut Selatan  Kutip Iuran Sekolah kepada Siswa

Siswa SMAN 1 Siberut Selatan ikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. (Foto:Hendrikus)

MAILEPPET-Sejak penanganan SMA dan SMK sederajat berpindahtangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Disdikbud) Kepulauan Mentawai ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akibat implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada awal 2017 lalu, sekolah di daerah itu kesulitan mendapatkan pembiayaan membayar beberapa kegiatan sekolah yang menyebabkan mereka menarik pungutan iuran kepada siswa.

Salah satu sekolah yang terkena imbas dari UU itu yakni SMAN 1 Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Selatan sebab pada Juli tahun ini mulai mengutip bayaran iuran sekolah sebanyak Rp40 ribu per bulan kepada tiap sekolah untuk menutupi pembiayaan sekolah.

Sebelumnya seluruh sekolah negeri di Mentawai mulai SD hingga SMA digratiskan karena Pemda Mentawai mengalokasikan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDa) untuk mendanai kebutuhan sekolah. Dana itu kini tidak dianggarkan lagi dalam APBD Mentawai 2017 akibat pelaksanaan UU No.23 tahun 2014.

Ketua Komite SMAN 1 Siberut Selatan, Paulus Samalinggai mengatakan, pada Juli orang tua diharuskan membayar iuran sekolah Rp40 ribu per bulan. "Iuran itu digunakan untuk menggaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT)," katanya kepada MentawaiKita.com, Rabu (5/7/2017).

GTT dan PTT di skeolah itu berjumlah 20 orang guru dengan bayaran per jam Rp50 ribu per orang. Namun Paulus mengaku belum mengetahui jumlah dana yang sudah terkumpul untuk digunakan membayar guru tersebut.

Alasan penarikan iuran itu menurut Paulus disebabkan sejak Januari hingga Juli tahun ini gaji GTT dan PTT belum dibayarkan sekolah karena tak ada dana sekolah yang diterima dari Disdik Provinsi Sumbar membayar gaji guru tersebut.

"Memang pungutan ini tidak ada aturan dari pemerintah namun hanya kebijakan saja jika kebijakan ini tidak dilakukan maka nasib guru akan terbengkalai," ujarnya.

Paulus menyebutkan, pungutan ini sudah disetujui orang tua siswa, sekolah dan komite walaupun tidak semua anggota komite yang hadir. Penarikan ini, kata dia, akan dihaspuskan ketika sekolah sudah mendapat dana dari Provinsi Sumbar membayar PTT dan GTT di sekolah itu. (Baca juga:Bupati Berharap Ada Perlakukan Khusus Untuk Pendidikan SMA dan SMK di Mentawai)

Kepala SMAN 1 Siberut Selatan, Anjelo membenarkan, penarikan iuran itu dilakukan kepada siswa setelah terlebih dahulu mereka melakukan rapat dengan orang tua siswa saat pengambilan rapor.

"Pungutan kepada orang tua yang diperuntukan untuk gaji guru honor dan pegawai honor sebab dana dari Provinsi Sumbar belum jelas," katanya.

Selama ini, lanjut Anjelo, gaji GTT dan PTT dibayarkan dana BOMMDa, tetapi sejak pengalihan kewenangan penanganan sekolah berganti, dana tersebut tidak dianggarkan lagi oleh Pemda Mentawai pada APBD sebab tanggungjawab pembiayaan SMA dan SMK sederajat diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Anjelo, dana yang diterima berupa BOMM dari dana pusat, pada anggaran itu dicanangkan 15 persen total dana untuk membayar gaji guru GTT dan PTT namun sekolah belum dapat mengambil keputusan sebab belum ada aturan yang jelas dari Disdik Provinsi Sumbar.

"Pihak sekolah sudah menganggarkan tetapi sampai saat ini kebijakan provinsi masih kita tunggu, menurut informasi yang saya dapatkan masih harus menunggu GTT dan PTT itu mempunyai SK dari gubernur dulu barulah anggaran bisa dicairkan," katanya.

Menurut Anjelo, tidak ada solusi lain selain mengutip iuran kepada siswa agar kegiatan sekolah tetap berjalan. "Termasuk dari provinsi tidak ada tawaran dan solusi yang diberikan hingga saat ini,"katanya.

Info sementara yang dia dapat pencairan gaji dari Disdik Provinsi Sumbar akan dilakukan pada Oktober dan November menunggu perubahan APBD Provinsi Sumbar.

Selain PTT dan GTT, penerapan aturan ini juga berdampat kepada guru PNS, sebab tunjangan daerah yang selama ini mereka dapat dari Pemda Mentawai tidak dibayarkan lagi sejak beralih ke Provinsi Sumbar*

  • Pin it
Komentar