Konflik Lahan Samongilailai di Tobbilanggai Desa Malancan, Siberut Utara

09-06-2017 09:53 WIB | Opini | Reporter: Pinda Tangkas Simanjuntak | Editor: ocha
Konflik Lahan Samongilailai di Tobbilanggai Desa Malancan, Siberut Utara

Wilayah Adat Suku Samongilailai di Siberut Utara. (Foto: Dok. YCMM)

Sejarah eksploitasi hutan di Mentawai sudah terjadi sejak tahun 1970-an, sebelum Mentawai menjadi sebuah kabupaten defenitif tahun 1999 (Otonomi Daerah). Setidaknya ada 7 perusahaan besar yang beroperasi di Mentawai dan 6 koperasi yang bergerak dibidang izin pemamfaatan kayu (IPK). Saat ini, hanya ada dua perusahaan yang aktif di Mentawai, PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) di Siberut Utara dan PT. Minas Pagai Lumber ( MPL) di Pagai.

Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Mentawai No. 3 Tahun 2015-, Luas Kabupaten Mentawai 601.135 Ha, 82% kawasan hutan, sisanya 18% adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang tersebar di 10 kecamatan.

Kecamatan Siberut Utara, memiliki luas 80.622 ha. Dari total luas kecamatan 88,72% adalah kawasan hutan terdiri dari 21.057,96 KSA/KPA, 306,70 HL, 30.303,93 HP, 19.863,20 HPK, sisanya 11.28% APL 9.090 ha. Situasi wilayah administrasi desa Malancan kecamatan Siberut Utara berada dalam konsesi HPH PT. SSS seluas 47.605 ha yang dikeluarkan Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: 413/MENHUT-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 jo SK Nomor: 654/MENHUT-II/2010, tanggal 22 November 2010. Konsesi IUPHHK-HA SSS ini berakhir sampai tahun 2052. Situasi ini menunjukkan bahwa Desa Malancan berada dalam kawasan hutan.

Konflik lahan/ suku di kecamatan Siberut Utara desa Malancan berada di atas konsesi IUPHHK-HA PT. SSS mulai terjadi sejak 2015, setelah penerbitan SK Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. SSS SK Nomor: 172/SSS/P/NI/2015 berada di Sikole 2015.

Klaim kepemilikan lahan di sungai Sikole antara suku Samongilailai Dusun Sirilanggai dengan Suku Sikaraja dusun Terekan Hulu Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, muncul sejak Desember 2015 saat PT. SSS melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Purimanuaijat membayar uang pulajuk mone (pembukaan lahan) kepada suku Sikaraja Rp. 15 juta per kapling (petak) dikali 9 petak.

Pembayaran uang pulajuk mone oleh PT. SSS melalui KSU Purimanuaijat kepada suku Sikaraja dilakukan karena saat penyusunan RKT tahun 2016 yang dibuat November 2015, terdapat 7 suku sebagai pemilik lahan yang masuk dalam RKT 2016. Sebelum penebangan dilakukan, sosialisasi RKT sudah dilakukan PT.SSS dan KSU Purimanuaijat kepada 7 suku pemilik ulayat dalam blok tebangan RKT 2016 di Terekan Hulu. Sehingga pembayaran pulajuk mone diserahkan kepada suku-suku yang masuk dalam lokasi tebangan berdasarkan tata batas yang dibuat oleh pihak perusahaan dan koperasi. Sosialisasi tersebut, tidak melibatkan suku Samongilailai sebagai pemilik.

Setelah suku Samongilailai mengetahui pembayaran pulajuk mone diberikan KSU Purimanuaijat kepada suku Sikaraja, Kepala desa Malancan, Barnabas Saerejen mengirimkan surat kepada koperasi tanggal 25 Agustus 2016. Surat tersebut meminta penundaan pembayaran fee kayu di Sungai SIKOLE karena masih ada sengketa kepemilikan antara suku Samongilailai dengan Sikaraja (Sumber: Tabloid Puailiggoubat No.348,15-30 November 2016, Halaman:4).

Permintaan penundaan pembayaran fee dan pulajuk mone oleh kepala desa Malancan kepada SSS dan KSU Purimanuaijat didasari atas kesepakatan sebelumnya, kesepakatan tersebut menyebutkan sebelum ada penyelesaian konflik tanah antara suku Samongilailai dengan Sikaraja, perusahaan atau koperasi belum boleh membayarkan fee kayu, namun koperasi Purimanuaijat telah membayarkan pulajuk mone dan fee kayu di lokasi Sikole kepada suku Sikaraja.

Atas dasar surat kepala desa Malancan tersebut, KSU Purimanuaijat menunda pembayaran fee kayu kepada suku Sikaraja. KSU Purimanuaijat mengatakan, konflik suku Sikaraja dengan Samongilailai sudah terjadi pada 13 Mei 2016.

Pemerintah Desa Malancan telah berupaya menyelesaikan konflik lahan di Sikole atas permintaan suku Samongilailai. Berdasarkan musyawarah pertama yang dimediasi pemerintah desa Malancan pada 1 April 2016 di kantor desa Malancan antara suku Sikaraja dengan Samongilailai, kedua suku yang bersengketa, sama-sama mengakui bahwa lahan di Sikole adalah penemuan nenek moyang dari masing-masing suku. Suku Sikaraja mengaku lahan di Sikole ditemukan 4 orang nenek moyang mereka yakni Teu Jokjok'; Teu Maskaut; Teu Gilitat; Teu Lippat, sementara suku Sikaraja juga mengaku lahan tersebut penemuan nenek moyang Samongilailai yakni Teu Saok'. Musyawarah yang dimediasi pemerintah desa Malancan berakhir dengan meminta kepada kedua suku menghadirkan saksi-saksi batas sempadan pada musyawarah berikutnya.

Atas undangan pemerintah desa Malancan, musyawarah kedua menghadirkan saksi-saksi batas sempadan antar suku tanggal 17 Mei 2016 di kantor desa Malancan. Berdasarkan keterangan dari tiga orang saksi sempadan dari suku Samongilailai (Satanduk, Saerejen, Saleleu), lahan di Sikole adalah milik suku Samongilailai atas penemuan Teu Saok', sementara tiga orang saksi yang dihadirkan suku Sikaraja (Satanduk, Saerejen, Saleleu) juga mengatakan bahwa lahan di Sikole adalah milik suku Samongilailai yang ditemukan oleh nenek moyang Samongilailai bernama Teu Saok.

Berdasarkan keterangan para saksi sempadan yang dihadirkan Suku Sikaraja dan Samongilailai, musyawarah tersebut memutuskan bahwa lahan di Sikole adalah milik Suku Samongilailai. Atas persetujuan dari Suku Samongilailai, pemerintah desa dalam putusannya membagi lahan di Sikole dua bagian, sebelah timur diberikan kepada Sikaraja menjadi hak milik suku, dan sebelah Barat milik Samongilailai.

Atas keputusan tersebut, pimpinan rapat melalui pemerintah desa memberikan waktu selama 1 minggu kepada suku Sikaraja untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang sudah dibuat. Suku Sikaraja meminta tenggat waktu sanggahan dinerikan selama dua minggu. Karena sudah dua minggu suku Sikaraja tidak mengajukan sanggahan/keberatan, pemerintah desa menemui suku Sikaraja di Terekan Hulu guna mendapatkan keterangan apakah akan melakukan sanggahan atau tidak. Namun, suku Sikaraja tidak memberi respon. Pemerintah desa melalui kepala desa menyampaikan, jika tidak ada respon dari suku Sikaraja, maka keputusan rapat kedua tanggal 17 Mei 2016 adalah keputusan yang mengikat.

Pasca putusan rapat kedua, suku Samongilailai pergi ke Sikole bagian Barat untuk mengubah tanda (merek) kayu yang telah ditebang oleh pihak PT. SSS suku Sikaraja menjadi tanda suku Samongilailai. Ketika pihak suku Sikaraja mengetahui tanda (merek) kayu diubah oleh suku Samongilailai, suku Sikaraja pun pergi ke Sikole untuk mengganti tanda yang dilakukan suku Samongilailai.

Mengetahui ada penggantian merek oleh suku Sikaraja, kembali suku Samongilai ke Sikole memasang plang kayu di tumpukan kayu bagian Barat dan merubah tanda (merek) yang telah dirubah suku Sikaraja.

Karena pihak koperasi atau perusahaan belum membayarkan uang fee kayu kepada suku Samongilailai, membuat situasi semakin memanas. 9 November 2016, puluhan warga dari Sirilanggai melakukan aksi pemotongan jembatan kayu panjang 30 meter yang berada di Tobilanggai. Jembatan ini digunakan perusahaan untuk mobilitas pengangkutan kayu. Pemotongan jembatan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga karena koperasi maupun perusahaan yang belum membayarkan fee kayu kepada suku suku Samongilailai. Akibat pemotongan jembatan tersebut, ribuan kubik kayu tidak bisa diangkut oleh perusahaan.

Pascapemotongan jembatan, pihak koperasi melaporkan warga yang memotong jembatan ke Polsek Sikabaluan Kecamatan Siberut utara. Karena persoalan dikhawatirkan semakin jauh, Tim Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Mentawai hadir untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa bersama perwakilan dari PT. SSS dan KSU Purimanuaijat. Tim Pemda Mentawai dihadiri Dul Sumarno (staf ahli bupati), Perwakilan Polres (Kasat Intel Iptu.zuhelni), perwakilan dari DPRD Mentawai (Jakop Saguruk), KSU Purimanuaijat (Agustinus Sapolenggu), PT. SSS (Swardji), Camat Siberut Utara (Agustinus Sabebegen), camat Siberut Barat (Jop Sirirui), pemerintah desa Malancan dan BPD , kepala dusun Sibeuoncun (Abel Saponduruk) dan perwakilan suku yang bersengketa.

Berdasarkan keterangan PT. SSS oleh Swardzi, fee kayu telah diserahkan kepada KSU Purimanuaijat untuk segera dibayarkan kepada suku pemilik lahan. KSU-Purimanuaijat mengatakan, uang tersebut masih ada di Bank. Pertemuan tanggal 12 November 2016 di rumah kepala desa Malancan bersama pihak-pihak terkait, menyepakati dan menguatkan keputusan pembagian lahan di SIKOLE 17 Mei 2016 oleh pemerintah desa Malancan (Berita acara Kesepakatan terlampir).

Dalam surat kesepakatan tersebut, Koperasi harus membayar fee kayu kepada suku Samongilailai Rp. 37.500/ kubik, pembayaran paling lambat dua minggu sejek penandatangan berita acara kesepakatan dilakuakan. Hingga bulan Maret 2017, pihak koperasi belum memenuhi kewajiban pembayaran fee kayu kepada suku Samongilailai sesuai point kesepakatan.

Di akhir tulisan ini, saya mengajak pemerintah daerah Kab. Kep. Mentawai melalui Bupati dan Wakil Bupati agar mengambil inisiatif untuk mempertemukan pihak-pihak yang saat ini punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalannya hak atas kepemilikan lahan. Sehingga semua pihak tidak ada yang merasa diabaikan hak-haknya, karena kita semua sama di mata Tuhan. Karena Suku Samongilailai sudah menyurati Pemda Mentawai meminta memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa.

Penulis: Pinda Tangkas Simanjuntak (Kepala Div. Pengorganisasian YCMM)

  • Pin it
Komentar