Enam Suku di Sirilanggai Minta Penetapan Hutan Adat

14-04-2017 14:58 WIB Lingkungan
Enam Suku di Sirilanggai Minta Penetapan Hutan Adat

Warga Sirilanggai, Siberut Utara, Mentawai sedang memetakan wilayah adatnya. (Foto: dok YCMM)

SIRILANGGAI - Warga enam suku di Sirilanggai, Desa Malancan, Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta penetapan hutan adat di wilayahnya. Hal tersebut menyusul sudah terpetakannya hampir 5.000 wilayah adat milik suku tersebut di sejumlah lokasi.

Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen meminta DPRD Mentawai secepatnya membahas dan menetapkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat (PPMHA) sebagai prasyarat untuk penetapan hutan adat.

"Dengan adanya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat diakui beradaannya sebagai pemilik dan pengelola tanah ulayat yang dimiliki masing-masing suku," katanya.

Jeses Samongilailai, ketua suku Samongilailai menambahkan, Perda PPMHA dapat menjawab persoalan kepemilikan lahan masyarakat. "Kalau hak suku terhadap tanah ulayatnya diakui maka pihak perusahaan kayu tidak lagi seenaknya masuk dan menyerobot hutan milik suku, namun meminta izin dan bernegosiasi dengan pemilik tanah ulayat. Bukannya bernegosiasi dengan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan suku," katanya.

Selainpemetaan hutan adat di wilayah Desa Malancan, pemetaan kawasan hutan adat ini juga disetujui di wilayah Desa Monganpoula, Sotboyak, Bojakan, baik yang berada dalam kawasan Tanaman Nasional Siberut maupun yang berada di luar kawasan TNS.

Dikatakan C. Mairang, seorang warga Monganpoula, jauh sebelum pemerintah ada masyarakat Mentawai sudah punya kearifan dalam pengelolaan hutan milik suku yang mereka punya. "Karena orang Mentawai hidup di hutan sehingga keberadaan hutan sangat terjaga, baik untuk kegiatan budaya maupun adat," katanya.

Pemetaan wilayah adat milik warga Sirilanggai tersebut dilakukan dengan fasilitasi Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). "Setelah kita hitung bersama luas tanah ulayat masyarakat yang telah berhasil kita petakan bersama-sama dengan masyarakat pemilik suku sudah mencapai 4.929 ha. Dan luas ini masih akan terus bertambah karena ini baru empat suku yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dipetakan tanah ulayat untuk dijadikan hutan adat," kata Pinda Simanjuntak, Koordinator Divisi Pengorganisasian YCMM kepada Mentawaikita.com, Sabtu 1 April 2017.

Pinda menambahkan, dari empat suku yang sudah dipetakan tanah ulayatnya sebenarnya masih memiliki beberapa lokasi lagi yang sudah bersedia untuk dipetakan, baik yang berada di wilayah Kecamatan Siberut Utara maupun yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Barat.

"Ada yang berada di kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) maupun di dalam kawasan milik HPH PT.Salaki Summa Sejahtera yang sedang beroperasi di wilayah Siberut Barat," katanya.

Empat suku yang sudah terpetakan tersebut diantaranya Suku Saponduruk seluas 1.883 ha, Suku Saerejen 902 ha, Suku Samongilailai 1.414 ha dan Suku Satanduk 721 ha. Lahan tersebut terletak di beberapa bagian, diantaranya Suku Saponduruk berlokasi antara Sirilanggai dan Monganpoula, Saerejen berlokasi di Omai dan Sigogoluk, Samongilailai berlokasi Sikole dan Taoma, dan Satanduk berlokasi Tobilanggai dan Leu Sinarang.

"Berdasarkan surat pernyataan bersama untuk ketersediaan pemetaan lahan ada enam suku yaitu Satanduk, Samongilailai, Saerejen, Saponduruk, Siripeibu dan Saumanuk. Yang baru kita petakan bersama ini baru empat suku, namun ada yang satu lokasi dan ada yang dua lokasi," katanya.

Dari empat suku yang sudah memetakan lahan untuk dijadikan hutan adat, pihak YCMM sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan suku terkait dengan hutan adat yang menjadi bagian dari perda Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) untuk dijadikan sebagai hutan adat yang sekarang dalam pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.

"Kita awali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan suku yang paham dan bersedia kita minta untuk membuat pernyataan bersama anggota suku untuk kita petakan bersama-sama, namun yang masih ragu dan membutuhkan sosialisasi kita berikan sosialisasi dan pemahaman kembali. Bagi suku yang tidak bersedia tidak kita paksakan," terang Pinda.

Untuk memudahkan melakukan pemetaan, YCMM membagi tim bersama dengan suku yang bersedia untuk dipetakan bersama dengan pihak sempadan. "Jadi bukan hanya suku yang bersangkutan saja yang masuk tim namun suku yang sudah bersedia dan bersempadan kita baur dalam tim," katanya.

Pada pemetaan awal yang berlokasi di Sikole, Omai dan Tobilanggai, pihak suku dan tim YCMM membentuk empat tim, dimana untuk memetakan lahan milik suku Samongilailai yang berlokasi di Sikole dipetakan oleh dua tim yaitu tim I dengan pemandu Nikman Sanenek (YCMM) ditambah tiga orang dari perwakilan suku Samongilailai, Saerejen dan Satanduk dan tim II dipandu Askurnis (YCMM), ditambah perwakilan suku Samongilailai, Satanduk dan Saerejen.

Sementara tim III yang dipandu Pinda Simanjuntak memetakan wilayah Tobilanggai yang dibantu tiga orang masyarakat perwakilan dari Suku Saerejen, Samongilailai dan Satanduk. Sedangkan tim IV yang dipandu Bambang Sagurung memetakan lahan di Omai yang dibantu tiga orang perwakilan dari suku Saerejen, Samongilailai dan Satanduk. Untuk memetakan ketiga lokasi tersebut membutuhkan waktu tiga hari dengan bermalam di tengah hutan.

"Pada umumnya lahan yang kami punya, anggota suku tahu batas lahan karena selain ikut dengan orang tua, juga sering ke lokasi ini sambil berburu," kata Suardi, ketua suku Saerejen.

Untuk pemetaan di kawasan Sigogoluk milik Suku Saerejen, kawasan Taoma milik Suku Samongilailai dan kawasan Leu Sinarang milik Suku Satanduk, lama pemetaan empat hari dengan pembagian empat tim.

"Masyarakat Sirilanggai memahami betul akan pentingnya mempertahankan tanah ulayat dan keberadaan tanah ulayat baik penemuan nenek moyang, pemberian maupun sebagai denda adat sangat dipahami betul," kata Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen.

Dikatakan Barnabas, bagi masyarakat Mentawai khususnya di Sirilanggai, pemilik tanah ulayat tidak melarang suku lain bercocok tanam di lahan yang mereka miliki, hanya saja masyarakat yang menumpang mengakui bahwa lahan yang mereka pakai atau tanami milik suku tertentu.

"Hanya saat masuknya perusahaan kayu inilah tatanan hidup masyarakat jadi rusak. Saling klaim lahan muncul yang disebabkan oleh pihak penghasut yang mencari keuntungan disana," katanya.

Barnabas dan Jeses berharap, pengakuan wilayah adat dan disusul penetapan hutan adat dapat mengakhiri konflik lahan selama ini.

(Bambang Sagurung)

  • Pin it
Komentar