Pemerintah Alokasikan Dana Desa Sikakap Rp 3,2 M

17-03-2017 11:34 WIB Peristiwa
Pemerintah Alokasikan Dana Desa Sikakap Rp 3,2 M

Desa Sikakap (Foto: Aksurnis)

SIKAKAP- Desa Sikakap mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 senilai Rp3,2 miliar lebih tahun ini. Dana ini lebih besar kalau dibandingkan tahun lalu yang nilainya Rp2,6 miliar lebih.

Pendamping Lokal Desa (PLD) Sikakap, Farida Hanum, mengatakan total ADD dikeluarkan untuk dana pemberdayaan yakni 70 persen atau Rp 2,2 miliar.

Dari 70 persen atau Rp2,2 miliar, dana tersebut dianggarkan 50 persen untuk pembangunan jembatan dan jalan yakni Rp1,1 miliar. Kemudian sisanya digunakan untuk buat gedung polindes, pustu dan pemeliharaan bangunan.

Sisa dari ADD selain dana pemberdayaan atau 30 persen untuk honor kepala desa Rp 2,7 juta per bulan atau total Rp 33 juta. Honor untuk empat orang kaur, masing-masing menerima Rp1,5 juta per bulan atau total Rp72 juta. Honor 13 kepala dusun, masing-masing Rp 1,5 juta per bulan atau total Rp 91 juta. "Total dananya untuk gaji tersebut Rp339 juta," katanya, Jumat 3 maret.

Selain itu, kata Farida Hanum, dalam ADD tersebut juga ada honor untuk 11 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni honor Ketua BPD Rp1,1 juta per bulan atau Rp 13,2 juta setahun. Honor wakil ketua BPD, Rp1 juta per bulan atau Rp12 juta setahun. Honor 9 orang anggota BPD masing-masing Rp850 ribu, atau ditotal Rp91,8 juta, total semua dananya Rp 117 juta," ujarnya.

Farida menambahkan ada juga dana bantuan untuk lembaga binaan desa seperti karang taruna, Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK, besar dananya akan disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut. "Kemudian dana untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) selama 12 bulan," katanya.

Ketua BPD Sikakap, San Andi Iklas, mengatakan BPD adalah rekan kerja pemerintah desa dalam pengawasan penggunaan dana ADD. "Selain BPD, masyarakat harus ikut dalam pengawasan setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, supaya kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan," jelasnya.

Sementara Sekretaris Camat Sikakap, Hoskilius, mengatakan dalam mengelola ADD diperlukan koordinasi dan transparan agar masyarakat tahu berapa besar dana ADD yang dikelola desa dan dikemanakan dana tersebut,.

"Pemerintah Kecamatan tidak berhak mengurangi atau menambah dana ADD, tugas pemerintah kecamatan hanya sebagai tempat koordinasi dan terlibat dalam pengawasan. Kepala desa langsung sebagai penanggung jawab pengunaan dana ADD, sementara itu Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja dari Kepala Desa," katanya.

BPD ikut serta dalam melakukan pengawasan, kalau ada aparatur desa yang mengatakan tidak ada hak BPD dalam pengawasan ADD itu salah. "BPD adalah DPRDnya Pemerintah Desa, setiap kegiatan yang menyangkut dengan dana desa, BPD harus tahu hal itu sebab kepala desa akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa ke BPD melalui Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban Dana Desa (LKPJDes)," ujarnya.

(Supri Lindra)

  • Pin it
Komentar