Kongres AMAN Akan Tentukan Sikap Politik ke Pemerintah

17-03-2017 10:16 WIB | Peristiwa | Editor: ocha
Kongres AMAN Akan Tentukan Sikap Politik ke Pemerintah

Perwakilan masyarakat adat Mentawai saat hadir dalam sarasehan Kongres AMAN V di Tanjung Gusta, Medan, 16 Maret 2017. (Rus Akbar)

MEDAN--Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengambil sikap politik terhadap pemerintahan Joko Widodo terkait Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang hingga kini belum kunjung dibahas dan disahkan DPR RI.

"Saat ini saya merasakan Presiden dan Wapres tidak cukup bekerja keras soal RUU Masyarakat Adat dan melaksanakan janjinya, padahal ini masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo pada poin ketiga," kata Abdon Nababan, Sekjen AMAN di sela-sela sarasehan dalam rangka Kongres AMAN di Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (16/3/2017).

Poin penting dalam RUU Masyarakat Adat yang harus disahkan itu, menurut Abdon, ada satu basis secara administrasi masyarakat adat menjadi subjek hukum serta bagaimana proses pengembalian.

Pemerintah adat dihancurkan oleh keluarnya UU Desa Nomor 5 Tahun 1979 dimana seluruh Indonesia dijadikan desa. UU MA ini memberikan status hukum adat yang tetap terhadap lembaga adat yang hidup di masyarakat adat dan bagaimana memperkuatnya saat kembali yang sekarang ini sangat lemah, jelas Abdon

"Ketiga adalah pemulihan hukum-hukum adat yang selama ini dilemahkan sistem hukum nasional berbasiskan kepada pembuktian tertulis, jadi hukum masyarakat adat ini dibangun dalam konvensi-konvensi masyarakat adat," katanya.

Bagi Abdon, pengesahan RUU MA sangat lambat karena pengajuan sudah dilakukan kepada DPR sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

"Berkali-kali diskusi, kini RUU MA masuk agenda prioritas 2017 sebagai inisiatif DPR yang kemaren dikasih tahu sama Pak Lutfi, anggota DPR dari Nasdem mereka memperjuangkan usulan AMAN," kata Abdon.

"Ini kembali dari nol, mestinya pemerintah ambil alih untuk melakukan percepatan, ini salah satu yang ingin kami dengar dari Presiden jika hadir besok (hari ini-red), apa yang dilakukan presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk merespon inisiatif yang sekarang ini dari DPR RI, ada kemaren mengabarkan ada tim presiden yang merespon RUU ini," katanya.

Karena itu apa yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo atau yang mewakilinya saat hadir dalam Kongres AMAN terkait RUU MA akan menjadi titik tolak AMAN bersikap.

"Saya berharap (penyampaian Presiden) lebih konkret. Kalau ini tidak jelas saya serahkan ke kongres saja apa tindakan politik dari AMAN tentang situasi ini," kata Abdon.

Ketegasan sikap yang akan diambil saat kongres AMAN ini menyangkut sikap organisasi tertinggi memberikan penilaian sekaligus kesimpulan dari penilaian itu.

Kongres AMAN yang kelima ini digelar di Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara, dimulai 15-19 Maret 2017. KMAN V ini akan menentukan hubungan dengan negara dalam memperjuangkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kongres masyarakat adat yang dihadiri hampir 5000 orang ini menggelar tiga acara pokok, sarasehan tematik pada 15 -16 Maret 2017, pawai adat dan pembukaan pada 17 Maret, dan kongres masyarakat Aaat 18 -- 19 Maret.

Acara Sarasehan untuk membahas isu-isu teraktual yang dihadapi masyarakat-masyarakat dengan mengangkat 17 sarasehan tematik. Selain itu, ada pentas budaya, pameran, upacara tanah adat, karnaval, dan berbagai kegiatan lainnya.

(Rus Akbar)

  • Pin it
Komentar