Dishut Minta HPH PT. SSS Keluarkan Kawasan Air Terjun Singunung dari RKT 2017

06-02-2017 10:38 WIB | Lingkungan | Editor: ocha
Dishut Minta HPH PT. SSS Keluarkan Kawasan Air Terjun Singunung dari RKT 2017

Kawasan air terjun Singunung di Siberut Utara masuk ke dalam areal hutan produksi yang sudah dibebani izin IUPHHK-HA (HPH) PT. Salaki Summa Sejahtera. (Foto: Rus Akbar)

Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyurati PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) untuk melakukan identifikasi dan evaluasi daerah aliran sungai (DAS) sumber air terjun Singunung di Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara di dalam areal hutan produksi PT. SSS selaku pemegang izin IUPHHK-HA atau HPH. Surat tersebut dikirim sebelum Dishut Mentawai dilebur kewenangannya ke Dishut Provinsi Sumbar.

Surat bernomor 522/364/Hut-Mtw/2016, tanggal 16 Desember 2016. berisi soal tindak lanjut surat YCMM yang disampaikan kepada Dishut soal permohonan revisi RKT PT. SSS tahun 2017 serta memperhatikan usulan masyarakat Sikabaluan dalam acara kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat ke Sikabaluan pada November 2016.

Dimana dalam surat sebelumnya yang dikirim YCMM, lembaga ini menyampaikan kepada Dishut Mentawai untuk melakukan peninjauan kembali dan revisi RKT 2017 PT. SSS yang masuk di wilayah Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara.

Sebab di wilayah tersebut ada air terjun Singunung yang berpotensi untuk dijadikan air minum dan objek wisata. Perlindungan kawasan air terjun tersebut juga penting untuk mengantisipasi banjir sebab sungai Singunung yang berhulu di air terjun, bermuara di Dusun Sirilanggai. Jika kawasan hulu rusak, dikhawatirkan muara sungai akan dilanda banjir besar.

Selain itu, warga Desa Sikabaluan bersama pemerintah Kecamatan Siberut Utara telah menyampai usulan kepada Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat berkunjung ke kecamatan itu, November 2016, untuk membangun air bersih berupa PDAM dengan sumber airnya di berasal dari air terjun Singunung serta mengusulkan untuk dibuat pembangkit listrik mikro hidro lewat APBN atau APBD provinsi.

Dengan kondisi tersebut, Dishut menyarankan kepada PT. SSS untuk melakukan identifikasi dan evaluasi serta pemetaan kawasan DAS air terjun Singunung yang berada dalam areal kerja perusahaan kayu tersebut sampai di hulu sungai.

Tasliatul Fuadi, Plt. Kepala Dishut Mentawai saat surat tersebut dikeluarkan membenarkan surat tersebut. Menurutnya surat tersebut sebagai catatan pihak perusahan dan harus diperhatikan. Dishut melayangkan surat tersebut atas permintaan YCMM dan warga Sikabaluan. "Kita menfasilitasi saja sebab wewenang kita tidak ada di sana, yang memiliki kewenangan hanya provinsi dan Kementerian Kehutanan," ucapnya, beberapa waktu lalu.

Meski surat tersebut sudah dilayangkan pada PT. SSS namun sampai pengujung bulan Januari ini belum ada tanggapan surat tersebut. "Selain air terjun Singunung ini kita juga sedang mendata air terjun lainnya, kabarnya ada di Bulasat Kecamatan Pagai Selatan dan itu masuk wilayah PT. Minas Pagai Lumber, kita akan memeriksanya nanti," ucapnya.

Direktur YCMM, Rifai mengatakan, kawasan air terjun sangat potensial bagi masyarakat. "Kita mau kawasan itu dilepaskan, luasnya sampai ke hulu sungai tersebut mencapai 90 hektar," ujarnya.

Sementara Kepala Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara Barnabas Saerejen mengaku belum menerima tembusan surat dari Dinas Kehutanan terkait dengan permintaan untuk identifikasi dan evaluasi kawasan DAS air terjun Singunung.

Dikatakan Barnabas, bila benar kawaaan air terjun Singunung akan dikeluarkan dari kawasan pengelolaan HPH PT. Salaki Summa Sejahtera, maka pihak pemerintah hendaknya mengambil langkah kongkrit pemanfaatannya ke hal yang lebih baik. "Kita sambut gembira. Karena kita sangat berharap air terjun tiga tingkat itu terjaga dan terkelola dengan baik untuk masyarakat, " katanya.

Diharapkan Barnabas, pemanfaatan air terjun tersebut bisa untuk PDAM, PLTA dan tempat wisata. "Desa siap membuat perdes pengelolaannya, " katanya.

Dikatakan Barnabas, masyarakat Sirilanggai sebagai pemilik lahan di kawasan tersebut sangat mendukung pengelolaan air terjun ke arahn yang lebih baik. "Masyarakat sudah sangat kecewa dengan HPH. PT. SSS yang tidak mampu menyelesaikan konflik di tengah masyarakat, apalagi soal pelestarian, " katanya.

(Rus Akbar/Bambang Sagurung)

  • Pin it
Komentar