Menunggu Realisasi Hutan Adat di Sumatera Barat

04-01-2017 10:05 WIB | Lingkungan | Editor: ocha
Menunggu Realisasi Hutan Adat di Sumatera Barat

Pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan produksi di Pagai Utara, Mentawai. (Foto: Dok Puailiggoubat)

PADANG--Penetapan hutan adat sembilan komunitas masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Indonesia sebagai hutan hak, 30 Desember lalu menjadi momentum pengakuan dan penetapan hutan adat di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai Lubis mengatakan, penetapan hutan adat oleh Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa hutan adat bukan sekedar wacana. "Ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan kekuatan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, terutama kepala daerah dan legislator, khususnya Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah bergerak untuk menginisiasi dan merumuskan peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat," kata Rifai, 1 Januari.

Komitmen pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten serta kolaborasi pihak eksekutif dan legislatif, menjadi kunci sebelum penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan, harus ada produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

"Selama dua tahun, Masyarakat Hukum Adat Mentawai menunggu pengesahan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang masih mandek pada tahapan pembahasan di tingkat DPRD Mentawai," katanya.

Karena itu Rifai meminta kepala daerah dan DPRD Mentawai secara bersama-sama menyelesaikan dan mengesahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Mentawai, serta mendukung pemenuhan semua persyaratan pengakuan dan penetapan hutan adat di Mentawai.

Persoalan yang sama juga dihadapi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai di Kabupaten Tanah Datar yang hingga saat ini masih berjuang dalam mendorong inisiatif Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Direktur Perkumpulan Qbar, Mora Dingin, pendamping masyarakat Malalo Tigo Jurai menyatakan, Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai bersama dengan komunitas lainnya di Kabupaten Tanah Datar akan terus berjuang untuk mewujudkan pengakuan dan penetapan hutan adat, konsolidasi semua pihak terkait menjadi agenda utama dalam mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan hutan adat kepada Menteri. Pemerintah Daerah dan DPRD Tanah Datar ke depan diharapkan untuk merealisasikan komitmen dalam percepatan pemenuhan segala persyaratan penetapan hutan adat di Tanah Datar, Luhak Nan Tuo. Disamping itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun diminta untuk konsekuen dalam mengimplementasikan Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, terutama terkait jangka waktu penetapan, yakni penetapan hutan hak (hutan adat) dilakukan dalam 14 hari setelah dilakukannya verifikasi dan validasi pemohon.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumulo, menyerahkan secara langsung 8 Surat Keputusan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat, dan 4 Surat Penetapan Hutan Adat, yang berada pada 9 komunitas tersebut, di Istana Negara, Jumat 30 Desember 2016.

Sembilan komunitas masyarakat tersebut adalah Marga Serampas (Jambi), Amatoa Kajang (Sulawesi Selatan), Wana Posangke (Sulawesi Tengah), Kasepuhan Karang (Banten), empat kesatuan masyarakat hukum adat dari Kerinci (Jambi), serta Pandumaan Sipituhuta (Sumatera Utara).

Penetapan hutan adat ini merupakan proses panjang yang dilalui oleh komuitas masyarakat hukum adat untuk memenuhi prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak yakni, harus adanya masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah, terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan; dan adanya surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat. Penetapan hutan adat dilakukan bagi kelompok masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan di atas.

Menurut Mora Dingin, Sumatera Barat saat ini menjadi salah satu provinsi percontohan terkait dengan komitmen pengembangan Perhutanan Sosial. Sumatera Barat mencadangkan 500.000 Ha Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial, dengan lima pilihan skema yakni Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan. Hingga tahun 2016 ini Sumatera Barat sudah merealisasikan 107.773 Ha Kawasan Hutan, yang berasal dari realisasi skema Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, serta Hutan Tanaman Rakyat, namun belum satu pun hutan adat di Sumatera Barat yang ditetapkan.

"Mengingat Sumatera Barat selalu menjadi rujukan tentang hak-hak adat, maka alfanya wakil Sumatera Barat dalam sembilan komunitas penerima hutan adat tersebut, menjadi tantangan bagi seluruh pihak di Sumateta Barat. Pembuktian komitmen pemerintah daerah tengah diuji, karena itu, seluruh stakeholders harus bersinergi untuk mewujudkan penetapan hutan adat," tambah Rifai. (o)

  • Pin it
Komentar