Hidup Miskin di Daerah Penghasil Kayu

21-12-2016 12:27 WIB Lingkungan
Hidup Miskin di Daerah Penghasil Kayu

Patok HPH PT. Minas Pagai Lumber yang berada di ladang warga di Dusun Punjaringan, Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara (Foto : Rus Akbar Saleleubaja)

Hutan kaya rakyat miskin, itulah gambaran yang terlihat di Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Desa ini berada dalam kawasan konsesi HPH PT. Minas Pagai Lumber yang beroperasi di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Beroperasi sejak tahun 1970-an di Mentawai, pada 2013 perusahaan ini mendapat perpanjangan izin seluas 78 ribu hektar.

Pada 2014, produksi kayu mencapai 63.313 kubik. Untuk RKT 2015, produksi mencapai 57.768 kubik.

Potret minimnya infrastruktur dan fasilitas terlihat nyata di Dusun Taikako Hulu Timur, Desa Taikako. Bangunan gereja yang belum selesai menjadi bangunan yang paling megah di Dusun Taikako Hulu Timur. Jalanan masuk kampung kecil, belum dibeton dan berlobang. Rumah-rumah warga umumnya terbuat dari kayu berbentuk panggung. Tidak ada listrik, apalagi sinyal telepon selular. Pagi itu, 5 Desember, situasi kampung terasa sunyi. Hanya ada beberapa warga kampung sedang membersihkan jalan yang sudah bersemak dan ditumbuhi rumput.

Kepala Dusun Taikako Hulu Timur Satriman Sababalat menyambut kedatangan kami. "Beginilah kondisi kampung kami," kata Satriman yang mengajak kami mengobrol di balai dusun yang sangat sederhana.

Balai dusun itu dulunya gereja, terbuat dari kayu berbentuk rumah panggung. Tak ada perabot di sana. Hanya ada ruang lepas, dan sebuah kamar di sudut. Kami duduk di lantai bersama sejumlah warga.

Ada 64 kk penghuni dusun, yang merupakan pemekaran dari Dusun Taikako Hulu tahun lalu. "Ini kampung asli Taikako, kampung tua, semua orang Taikako ini berasal dari sini," katanya.

Tak terlihat geliat pembangunan di kampung ini. Kondisi jalan berlumpur saat hujan. anak-anak sekolah pulang terpaksa menjinjing sepatu agar tidak kotor untuk dipakai besok.

"Warga di sini rata-rata petani namun petani seadanya atau hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya saja, hasilnya pertanian ini tidak bisa mencukupi kebutuhan lainnya, ya hanya sekedar makan saja jadi tidak maksimal," ujarnya.

Warga menanam pisang, pinang dan manau. Ada juga sawah. Namun semua masih ala kadar karena warga sulit menjualnya ke pusat kecamatan. Transportasi satu-satunya hanya pompong yang butuh 3 jam ke Sikakap, atau berjalan kaki.

"Semua ditanam ala kadarnya, kalau panen harus dijual ke Sikakap dengan biaya transportasi yang mahal, kalau buah-buahan kebanyakan membusuk lantaran jalan ke ibu kota kecamatan sangat jauh dan kendaraan yang minim," katanya.

Untuk hidup, masyarakat bertumpu dari hasil pertanian yang tidak seberapa. Sernius Samaloisa (52) misalnya, menanam manau di kebunnya. Selain itu, ia juga menanam pinang dan pisang.

"Namun pisang lebih sering kami makan sendiri atau dibiarkan busuk di batang, sebab kalau dijual harus dibawa ke Sikakap, pakai pompon dan didayung tiga jam, yang dibawa juga tak seberapa," katanya.

Minimnya transportasi untuk membawa hasil pertanian ke ibu kecamatan membuat masyarakat Taikako Hulu Timur sulit mengembangkan ekonomi.

Keberadaan PT. MPL di lokasi mereka, pada awalnya diharapkan masyarakat bisa meningkatkan ekonomi melalui pembayaran fee kayu. Namun fee yang diterima hanya dihitung Rp25 ribu per kubik.

Salah seorang warga dusun yang juga bekerja di PT. MPL sebagai pengawas lapangan untuk penebangan kayu, Dimar Sabelau mengatakan, ada 361 kk yang menerima fee di Desa Taikako tahun ini.

"Hasil produksi tahun ini 14 ribu kubik lebih, dibagi ke 361 kk mendapatkan Rp1.070 juta per kk. Namun jumlahnya tidak merata karena untuk janda atau duda, hanya mendapat Rp800 ribu, sisanya ada Rp3 jutaan diberikan kepada kerabat kampung ini Rp200 ribu per kk," katanya.

Tahun lalu, Dimar menerima dua kali fee kayu, pertama Rp2,8 juta sementara kedua Rp270 ribu. Sedangkan 2014, fee yang diterima juga dua kali, pertama Rp3.025 juta dan kedua, Rp2,8 juta. Besaran fee per tahun tergantung produksi kayu.

Minimnya fee yang didapat juga diakui Efendi Sapalakkai, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taikako di lokasi terpisah. Efendi yang tinggal di Dusun Silaoinan baru sekali menerima fee kayu tahun ini, Rp400 ribu pada bulan Mei lalu. "Sebenarnya produksi ada sekitar 15 ribu kubik, namun memang fee yang kami terima baru untuk produksi 5.000 kubik, rencananya menjelang Natal, sisa fee akan diberikan lagi," katanya di Sikakap, 7 Desember.

Mantan kepala Dusun Taikako Hulu Timur, Daniel yang ditemui terpisah sebelumnya mengatakan, kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Minas Pagai Lumber tidak ada kejelasan. Perundingan untuk menentukan fee hanya dilakukan satu kali, tidak ada keterangan yang diberikan terkait fee dan jumlah kayu yang telah ditebang perusahaan.

"2014 masyarakat Taikako mengadakan perundingan dengan perusahaan untuk menentukan jumlah fee yang akan didapatkan. Kesepakatan tersebut menyimpulkan bahwa fee untuk masyarakat dihitung dari kubik kayu yang diambil, satu kubik itu fee-nya Rp50 ribu, itu tanpa ada bantuan lain. Kalau masyarakat ingin ada bantuan lain seperti infrastruktur, fee yang diberikan hanya Rp25.000 per kubik, dan itu disepakati karena masyarakat butuh bangunan rumah ibadah, balai dusun ataupun jalan," ungkapnya.

Daniel menyayangkan, setelah perundingan tersebut sampai saat ini tidak ada lagi kesepakatan yang jelas antara masyarakat dan perusahaan. "Kami tidak tahu lagi, RKT 2015 dan 2016 apakah fee yang kami dapatkan sesuai dengan kubik kayu yang mereka ambil. Kami di sini tidak tahu apa-apa, tidak banyak masyarakat di sini yang berpendidikan," ujarnya.

Restinus Samongilailai (45), warga lainnya mengatakan, bahwa tidak ada harapan perusahaan akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. "Saya sangat menyayangkan kenapa dahulu kita mau begitu saja menyerahkan lahan kepada perusahaan. Kita pasrah saja, berapa diberikan disyukuri saja," katanya.

Menurutnya, lebih baik mengadu nasib ke rantau orang daripada mengharapkan uang dari perusahaan kayu tersebut. "Walaupun mereka beraktifitas di tanah kita, namun kita tidak akan mendapatkan juga hasil yang memadai dari itu semua. Tidak perlu kita sesali lagi, ini semua sudah terlanjur disepakati," jelasnya.

Patok Batas HPH yang Diprotes Warga

Dalam pertemuan antara masyarakat Sikakap dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, 7 Desember lalu, Efendi meminta agar Pemerintah Sumbar memfasilitasi dikeluarkannya Desa Taikako dari lokasi HPH. Sebab saat ini, pihak PT. MPL telah memasang patok batas areal HPH di perladangan dan pemukiman warga.

"Kami tidak mau lagi berada di lokasi HPH. Kami takut, suatu hari nanti, tiba-tiba saja ada kebijakan untuk mengusir kami dengan alasan ini tanah negara, rumah kami dirobohkan, seperti yang terlihat di televisi itu," katanya.

Efendi mengaku sudah berulang kali menyampaikan agar pemerintah mengeluarkan desanya dari lokasi HPH. Sejak izin HPH ini diperpanjang pada 2013, ia menyatakan terang-terangan menolak PT. MPL.

"Setiap pertemuan saya selalu menyampaikan ini. Sejak 2013, sampai sekarang masih belum ada juga kebijakan untuk mengeluarkan Desa Taikako dari konsensi HPH," ujarnya.

Menurut Efendi, keberadaan HPH PT. MPL yang saat ini beroperasi di wilayah Taikako sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Hadirnya MPL di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan hanya menghabiskan kayu di hutan Mentawai.

Jika Pemerintah Provisi Sumbar tidak segera mengambil kebijakan, jangan salahkan masyarakat. "Jangan sampai hukum rimba terjadi, jangan salahkan masyarakat jika nanti malah parang dan panah yang keluar. Masyarakat sudah mulai gerah. Apapun yang terjadi, semua akan kami hadapi demi mempertahankan tanah kami," ungkap Efendi.

Menurutnya, persoalan tapal batas oleh PT. MPL sangat tidak logis. "Mereka seenaknya saja menetapkan tapal batas itu. Bahkan, hingga ke Pulau Siruso di seberang sana masih saja mereka pancang. Padahal, di Pulau Siruso itu tidak ada kayu, yang ada cuma batu karang, kepiting dan biawak," jelas Efendi.

Efendi mengatakan, kampung pertama di Pagai Utara dan Pagai Selatan merupakan Desa Taikako, namun menjadi hutan negara. "Sebelum Indonesia merdeka saja, desa kami sudah ada. Kenapa mereka masih memasukkan desa kami untuk HPH itu," ujarnya.

Kekhawatiran Efendi juga dirasakan warga lainnya, sebagaimana yang diungkapkan Parhanutol Samaloisa (56) warga Saumanganya, menurutnya PT. MPL memancang patok tapal batas tanpa sepengetahuan masyarakat. Padahal, patok tersebut berada di ladang warga.

"Oktober 2015 PT. MPL memasang tapal batas, sebagian ada di ladang warga. Namun, tidak ada warga yang diajak ke lokasi untuk menentukan batas ladangnya itu," ujar Parhanutol.

Parhanutol mengaku mulai malas dan takut untuk berladang setelah patok batas itu dipancang. Dikatakannya, dia tidak mau ambil resiko, jangan-jangan setelah ladang digarap, perusahaan malah mengatakan tanah itu miliknya.

"Kita khawatir. Takutnya, setelah capek-capek berladang malah tanaman yang ada diladang kita tidak dapat kita manfaatkan, karena masuk lokasi HPH atau milik pemerintah," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Zetri Elfianto, seorang staf Palanologi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pertemuan dengan warga Sikakap, 7 Desember, mengatakan persoalan tapal batas ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Persoalan batas itu pusat yang menentukan. Mereka memetakan menggunakan peta digital," ujarnya.

Kalau masyarakat ingin kampungnya keluar dari lokasi HPH, Zetri mempersilahan masyarakat mengajukan surat permohonan melalui pemerintah desa dan diteruskan ke Pemerintah Kabupaten karena tahun depan, akan dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumbar.

"Kalau dari Pemerintah Provinsi, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, Pemerintah Kabupaten dituntut harus proaktif untuk membantu masyarakat agar bisa keluar dari lokasi HPH," ungkapnya.

Zetri menambahkan, usulan mengeluarkan perkampungan warga dari lokasi HPH sebaiknya diajukan secara menyeluruh. "Usulannya jangan satu-satu. Kalau dapat, usulkan secara menyeluruh agar kita tidak berulangkali mengusulkan itu ke pusat," jelasnya.

Untuk review tata ruang itu dilakukan satu kali lima tahun. "2017 ini kita akan review, maka usulkanlah ke kita. Nanti, silahkan laporkan tentang kampung mereka itu, tentang sejarahnya dan lengkapi dengan melampirkan foto lokasi," kata Zetri.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai, mendukung revisi RTRW Provinsi Sumbar tersebut dan sepakat jika kawasan Hutan Produksi di Mentawai, baik yang sedang dibebani izin (HPH) atau tidak ditinjau kembali keberadaannya terutama daerah-daerah yang sudah menjadi pemukiman dan perladangan masyarakat.

"Ruang hidup dan kelola rakyat Mentawai sangat sempit, hanya 18 persen dari total luas daratan Kepulauan Mentawai, sementara itu keberadaan perusahaan yang dapat izin konsensi untuk pengusahaan hutan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat," kata Rifai, 14 Desember.

Karena itu menurutnya, pengelolaan hutan di Mentawai sudah saatnya berbasis masyarakat melalui hutan adat. "Akui keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengesahan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, agar wilayah kelola masyarakat hukum adat bisa ditetapkan," katanya.

PT. MPL: Kita Hanya Sanggup Bayar Fee Rp25 Ribu Per Kubik

Sementara itu, produksi PT MPL berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 mencapai 63.313 kubik berbentuk log/kayu bulat. Untuk RKT 2015, produksi mencapai 57.768 kubik, sedangkan untuk RKT 2016, terhitung hingga Agustus, produksi mencapai 19.099 kubik, jelas Kepala Bagian (Kabag) Produksi PT Minas Pagai Lumber (MPL), Agus Rahmad kepada Mentawaikita.com beberapa waktu lalu.

"Itu jumlah yang kita olah di areal Taikako," ujarnya.

Menjawab soal fee, Marsono Sababalat, Kabag Sosial Masyarakat (Sosmas) PT MPL mengatakan bahwa perusahaan telah memberikan fee untuk masyarakat sesuai kesepakatan bersama masyarakat tersebut. "Kita bayar kepada masyarakat sebagai fee Rp25.000 per kubik. Pembayaran tersebut disaksikan oleh kepolisian, camat dan koramil serta didampingi muspika," katanya saat ditemui di kantornya di Seay Baru, Desa Sikakap, 5 Desember lalu.

Dikatakannya, sampai saat ini, perusahaan tidak sanggup untuk memberikan fee lebih dari itu kepada masyarakat. "Kita mampunya hanya segitu, karena kita membayar cukup besar juga kepada pemerintah," jelasnya.

Selain memberikan bantuan dalam bentuk fee, perusahaan juga memberikan bantuan bangunan di Taikako. "Tidak hanya fee yang kita berikan, kita juga membangun gereja, jalan, jembatan serta memberikan seng untuk pembangunan balai desa," ungkap Marsono.

Kewajiban perusahaan sebagaimana yang telah disepakati sudah ditunaikan, katanya menambahkan.

Sementara tentang keberadaan koperasi sebagai mitra kerja PT. MPL, menurut Marsono dulu ada rencana mendirikan koperasi, namun sistem pengelolaannya tidak duduk antara perusahaan dan masyarakat sehingga tidak jalan koperasi."Awalnya kita lemparkan kepada masyarakat soal koperasi ini dan sebenarnya koperasi inikan dikelola oleh masyarakat tapi itu tidak jalan, makanya berbeda dengan perusahaan lain," ujarnya

Terkait adanya kewajiban bekerjasama dengan koperasi setelah satu tahun perusahaan beroperasi, seperti tercantum dalam SK Menhut-II No. 502/2013 Tentang Perpanjangan Izin IUPHHK-HA PT Minas Pagai Lumber, poin J, Marsono mengaku tak terlalu paham.

"Mungkin ada hal-hal lain, kalau persoalan itu lebih urusan personalia, saya tidak dalam memahami soal tidak adanya koperasi tersebut. Kalau berbicara tentang koperasi saya belum mendalami masalah ini lebih bagusnya kalau ada waktu dengan manajer," tuturnya.

Marsono juga menambahkan mengenai kesiapan warga untuk mendirikan koperasi mungkin sudah siap. "Waktu kita lakukan sosialisasi pertama dan jelaskan persoalan itu, ada koperasi masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan, koperasi ini akan bertugas mengurusi fee kayu masyarakat, soal fee itu tidak di tangan perusahaan tapi langsung koperasi," katanya.

"Kalau bicara SDM, kesiapan mereka tidak tahu itu, kalau kita katakan (pembayaran) fee tergantung produksi (kayu) yang berangkat, bisa langsung tiap berangkat atau tiga kali produksi baru mereka minta dibayarkan. Satu kali ponton ada 500 kubik kruing dan meranti," katanya.

(Ocha/Rus/Zulfikar)

  • Pin it
Komentar