Kebijakan yang Bertabrakan

04-05-2016 00:54 WIB | Opini | Editor: ocha
Kebijakan yang Bertabrakan

Infografis ruang kelola Pulau Siberut (AMAN Mentawai)

Selain terjadi pada dua benda yang bergerak berlawanan arah pada lintasan yang berhimpitan ataupun antara dua benda yang bergerak searah di lintasan yang sama karena laju benda di belakang lebih cepat daripada gerak benda di depannya, tabrakan ternyata sering juga terjadi pada kebijakan pemerintah, baik antar sektor/bidang maupun antar tingkat pemerintahan. Tabrakan kebijakan seperti ini ternyata sedang terjadi dalam pengelolaan Kepulauan Mentawai.

Di Siberut, pertentangan atau tabrakan kebijakan terjadi antara SK Menhut yang menetapkan arahan pemanfaatan sebagian hutan produksi di Siberut untuk HTI dan pemberian izin kepada Salaki Suma SejahteraversusPP Nomor 50 tahun 2011 yang menetapkan siberut sebagai kawasan strategis Pariwisata Nasional. Jika PP 50 tahun 2011 menghendaki lingkungan dan budaya yang lestari, maka SK Menhut justru mendorong kerusakan alam Mentawai, yang akan berakibat pada hilangnya budaya setempat.

Pertentangan juga terjadi antara kebijakan penetapan fungsi hutan produksi dan perpanjangan izin IUPHHK-HA PT. MPL di Pagai Utara dan Pagai Selatan versus UU No. 27/2007 dan perubahannya UU No. 1/2014) tentang Pengelolaa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWPPPK). Jika UU PWPPPK tidak membenarkan kegiatan HPH di pulau-pulau kecil, kebijakan penetapan hutan produksi yang diikuti dengan pemberian IUPHHK-HA kepada PT. MPL, justru menjadi jalan eksploitasi di Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang merupakan pulau-pulau kecil.

Apa akibat dari kebijakan yang bertabrakan ini? Ketidakpastian kelangsungan dan keberlanjutan program atas objek yang diatur menjadi rapuh. Masa depan program pariwisata berbasis alam (green tourism) Pemda Mentawai menjadi tidak pasti, karena alam dan budaya sebagai tapaknya, bisa hilang akibat kebijakan izin HTI dan HPH. Demikian juga keselamatan pulau-pulau kecil yang justru sebagiannya menjadi dasar penetapan batas teritorial dan zona ekonomi eksklusif negara.

Lalu apa yang harus dilakukan? Jika sektor pariwisata sudah diputuskan sebagai ikon dan pilihan pembangunan ekonomi daerah, Pemda Mentawai perlu melakukan evaluasi atas seluruh peraturan dan kebijakan yang tidak harmonis dan sinkron dengan program kepariwisataan. Berdasarkan evaluasi ini, Pemda lalu mendorong pihak-pihak pemilik otoritas untuk merevisinya, sehingga menjadi sejalan dengan green tourism Mentawai dan agenda pembangunan daerah lainnya.

Rifai Lubis

  • Pin it
Komentar