Tumpang Tindih Rencana Pengembangan Wisata dengan Izin Konsesi di Siberut

04-05-2016 00:39 WIB | Travel | Editor: ocha
Tumpang Tindih Rencana Pengembangan Wisata dengan Izin Konsesi di Siberut

Ukiran kayu khas Mentawai menjadi oleh-oleh wisatawan saat berkunjung ke Katiet, Sipora Selatan, salah satu lokasi surfing di Mentawai (Foto: Rus Akbar).

TUAPEIJAT--Acara ritual dengan gerakan dinamis yang menghentak-hentak diperagakan empat sikerei (tabib dan pemimpin ritual adat Mentawai) yang dipimpin Aman Lauk-lauk menghipnotis pengunjung pembukaan Festival Pesona Mentawai, 19 April lalu. Bunyi gajeuma (alat pukul tradisional Mentawai) terdengar ritmis. Suasana malam dengan nyanyian sikerei yang serupa mantera memunculkan suasana magis. Para sikerei menari menirukan gerakan bilou, primata endemik Mentawai.

Turuk, seperti halnya tradisi adat suku Mentawai lainnya menjadi magnet bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah kepulauan itu. Mentawai khususnya Pulau Siberut menyimpan segudang ritual dan tradisi unik seperti proses pengobatan tradisional, mutiktik (tato), mengolah sagu, memanah, punen membuat sampan dan sebagainya.

Namun semua tradisi lama suku Mentawai ini hanya bertahan di Pulau Siberut, sementara di Pulau Sipora dan Pagai, ritual-ritual adat ini mulai memudar dan hilang. Karena keunikan budayanya itu, Pulau Siberut kemudian dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui PP No. 50 Tahun 2011, bersama 87 kawasan lainnya di Indonesia.

Jika dilihat dari Peta KSPN Pulau Siberut yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata, daya tarik wisata yang ada selain bentang alamnya yang indah, juga wisata pantai yang indah, adat tradisi yang masih terjaga, taman laut yang menarik serta kawasan taman nasional yang masih bagus.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mentawai Desti Seminora mengatakan, Pemerintah Mentawai menyambut baik penetapan Pulau Siberut sebagai KSPN karena ini akan berdampak baik bagi pengembangan pariwisata Mentawai.

"Kita siap, tahun ini ada dana Kementerian Pariwisata sebanyak Rp900 juta untuk menyusun master plan KSPN Siberut sebagai kawasan strategis wisata nasional," katanya Kamis, 21 April 2016.

Menurut Desti, penyusunan rencana induk untuk Siberut pada tahun ini akan dilanjutkan dengan pengembangan Sipora dan Pagai sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

"Dalam penyusunan rencana induk, konsep untuk Siberut menggunakan pengembangan wisata berkelanjutan dengan metode berbasis masyarakat," ucap Desti.

Untuk mendukung pengembangan wisata yang berbasis masyarakat itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan digandeng ikut serta sesuai dengan rencana induk yang disusun.

Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar atau luasnya yang hampir separuh Pulau Siberut menurut Desti tidak menjadi penghalang untuk pengembangan wisata sebab TNS sendiri menjadi daya tarik sendiri untuk wisata alam. "Taman nasional itu menjadi daya tarik pariwisata," ucapnya.

Untuk menunjang pengembangan wisata di Siberut, pemerintah telah merencanakan pembangunan bandara udara di Pei-pei, Siberut Barat Daya. "Mustahil kalau sebuah lokasi wisata tanpa ada bandara, jadi kementerian ini berencana membuat bandara," jelas Desti.

Sementara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet berharap penunjukan Siberut sebagai KSPN akan mendorong masyarakat di daerah tersebut hidup dari aktivitas wisata karena sektor ini memiliki perputaran ekonomi yang cukup cepat.

"Kita ingin di Siberut terjadi perputaran uang lebih besar lagi seperti saat Festival Pesona Mentawai yang diselenggarakan selama lima hari dan itu dampaknya luar biasa," ujarnya, sebelum menutup Mentawai Surfing Internasional di Katiet, Sipora Selatan, Minggu 24 April 2016.

Yudas mengakui, saat ini di Mentawai termasuk Siberut, pariwisata belum mampu menunjang ekonomi masyarakatnya. Geliatnya masih lemah. Setelah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Pemda Mentawai akan membuat rencana induk.

"Menteri Pariwisata sempat tanyakan lokasi untuk destinasi sekaligus pembangunan bandara, saat itu kita sudah menyiapkan tanah seluas 300 hektar milik masyarakat di kawasan Pei-pei, Kecamatan Siberut Barat Daya," katanya.

Selain Bandar udara, disana akan dibangun lokasi destinasi serta marina untuk wisata. "Kita melakukan secara perlahan-lahan tapi konsep desa masih kita pakai," katanya.

Kebijakan yang Tumpang Tindih

Penunjukan Pulau Siberut sebagai kawasan strategis pariwisata akan menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan, sebab ada kebijakan yang tumpang tindah di sana. Pengembangan wisata terutama alam dan budaya tentu mensyaratkan kondisi bentang alam yang alami, indah dan terjaga kelestariannya secara lingkungan.

Namun Pulau Siberut sebagian besar kawasannya berfungsi Hutan Produksi (HP) dengan luas 119.045 hektar dan Hutan Produksi yang bisa Dikonversi (HPK) 48.972,69 hektar. Hanya 33.343,44 hektar yang berupa Areal Penggunaan Lainnya (APL) yang menjadi ruang kelola rakyat. Sementara 180.579,88 hektar merupakan Kawasan Suaka Alam dan 3.906,07 Hutan Lindung.

Dengan fungsi sebagai kawasan HP, terdapat satu izin konsesi HPH PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 47.605 hektar sejak 2009 lalu. Lalu disusul izin prinsip baru untuk Hutan tanaman Industri (HTI) PT. Biomass Andalan Energi seluas 20.110 hektar yang baru dikeluarkan Mei 2015. Hal inilah yang terkesan tumpang tindih dengan kebijakan KSPN yang ditetapkan sejak 2011.

Desti mengakui ketidaksinkronan kebijakan di kementerian. Seharusnya di kawasan Siberut tidak ada lagi izin yang dikeluarkan selain untuk pengembangan pariwisata.

"Ini mestinya dikaji ulang lagi, seharusnya tidak ada lagi izin yang dikeluarkan, karena Siberut akan jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025.

Menurut Desti, pihaknya sudah menyampaikan adanya izin HTI yang baru dikeluarkan di Pulau Siberut. "Kita sudah sampaikan hal tersebut, tentu ini menjadi kebijakan yang lebih tinggi lagi, kita sudah menyampaikan kalau ada HTI yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut saya aturan PP lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri (Menhut), jadi kita ikut saja peraturan pemerintah," katanya.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mentawai telah berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya. "Menteri juga meminta untuk menahan dulu membangun di kawasan Pulau Siberut karena akan didesain kawasan wisata," ujarnya.

Sementara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan Pemda Mentawai akan mengkomunikasikan izin HTI tersebut kepada kementerian terkait. "Soal HTI nanti akan dikomunikasikan bagaimana caranya dengan pihak kementrian," katanya.

Lalu bagaimana masyarakat Siberut terutama para sikerei, orang yang paling banyak berinteraksi dengan hutan dan alam sebagai ruang ritual adat dan budaya Mentawai berpendapat soal izin eksploitasi dan wisata?

Aman Lauk-lauk atau Yosep Teuki Ogok Salakkirat (63), seorang sikerei dari Buttui, Siberut Selatan lebih setuju Siberut dijadikan lokasi wisata dibanding untuk HTI.

Menurut Aman Lauk-lauk, kedatangan wisatawan dirasakan langsung masyarakat dampaknya. "Ketika mereka meminta kita melakukan atraksi budaya mereka membayar kita, mereka juga akan membeli babi dan ayam warga dan itu menguntungkan. Setelah mereka pergi, mereka hanya membawa foto dan film bukan kayu," ujarnya.

Kalau perusahaan HTI, uangnya bisa habis dalam waktu seminggu saja dari hasil jual kayu di lahan masyarakat, lalu orang Mentawai akan menunggu puluhan tahun lagi agar kayu itu menjadi besar.

"Kita akan kehilangan sagu, manau, kayu untuk kebutuhan kita dan itu akan berdampak, bisa jadi anak-anak kita putus sekolah sebab sumber kehidupan akan habis," ujarnya.

Sikerei juga akan kesulitan mencari tanaman obat untuk warga. "Kita kan tidak pakai resep seperti dokter, kita tergantung pada alam, kalau hutan kita rusak kita akan kesulitan mencari obat," ujarnya.

Aman Boroik Ogok, sikerei dari Muntei, Siberut Selatan, menambahkan, saat ini kampungnya sering banjir. "Rumah saya saja sering terkena banjir, itu belum masuk perusahaan (HTI), nah kalau masuk perusahaan tentu ini akan memperparah kondisinya, lebih baik tidak perlu perusahaan masuk sebab itu akan merugikan masyarakat sendiri," katanya.

(Rus Akbar/Ocha Mariadi)

  • Pin it
Komentar