Panwascam Siberut Tengah Dapati Sejumlah Nama Sama di Struktur Pengurus Parpol Berbeda

10-10-2018 09:11 WIB | Politik | Reporter: Rinto Robertus Sanene | Editor: ocha
Panwascam Siberut Tengah Dapati Sejumlah Nama Sama di Struktur Pengurus Parpol...

Kantor Panitia Pengawas Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Foto: Rinto Robertus Sanene)

SAIBISAMUKOP—Panitia Pengawas Pemilu 2019 di Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapati sejumlah nama yang sama dalam struktur pengurus partai politik berbeda di tingkat dusun, desa hingga kecamatan.

Komisioner Panwaslu Siberut Tengah Divisi Pelanggaran dan Hukum, Darno Libra Sabettliakek mengatakan, SK kepengurusan partai politik tingkat pengurus anak cabang (PAC) sudah mulai melaporkan struktur kepengurusannya ke Panwaslu.

Menurut Darno, hingga awal Oktoberm parpol yang baru melaporkan administrasi kepengurusan, PDIP, Hanura, Nasdem dan Perindo. "Beberapa kepengurusan partai lainnya masih sedang kita tunggu dan yang sudah melapor ini ada namanya di kepengurusan partai lainnya misalnya nama ini ada di Nasdem, juga ada di Perindo maupun di PDIP, secara aturan ini tidak diperbolehkan," katanya kepada MentawaiKita.com di Sekretariat Panwascam, Selasa (9/10).

Rangkap kepengurusan itu, menurut Darno, tidak hanya satu orang saja tapi ada beberapa. "Ini saja belum semua kepengurusan partai yang melapor, mungkin jika partai lainnya juga melaporkan kepengurusannya, juga ditemukan nama yang rangkap," ujarnya.

Semestinya, pengurus parpol tidak boleh menjabat di partai lainnya, jika ingin pindah dari parpol sebelumnya, yang bersangkutan harus mengundurkan diri secara tertulis yang diketahui pengurus DPD parpol tingkat kabupaten. "Jadi tidak bisa masuk kepengurusan partai begitu saja, apalagi banyak partainya," ujarnya.

Pancascam akan menyurati dan memanggil pengurus parpol yang merangkap tersebut agar dapat menentukan pilihan masuk ke kepengurusan di salah satu parpol. "Jika yang bersangkutan tidak mau, langkah yang kami ambil mencoret namanya yang ada di semua kepengurusan partai, dan tidak boleh terlibat kampanye lagi kecuali hanya simpatisan saja, tapi terkait hal ini kami akan koordinasikan dengan Panwas di kabupaten," katanya.

Sementara Ketua PPK Siberut Tengah, Murtias Sageileppak membenarkan adanya pengurus parpol yang merangkap.
Sejak Mei lalu PPK Siberut Tengah telah menyurati pengurus parpol dari tingkat dusun, desa hingga kecamatan untuk menyerahkan struktur pengurus melalui SK kepengurusan dan bendera partai.

Namun hingga Juni karena belum juga ada yang menyerahkankannya sehingga PPK kembali melayangkan surat. Pada Juli, PPK menerima struktur pengurus dari Partai Perindo, Hanura dan PDIP.

"Setelah masuk nama dan SK kepengurusan ketiga partai ini maka ditemukanlah nama-nama dengan orang yang sama misalnya di tingkat dusun SK-nya di partai A, di desa ada di partai B serta di kecamatan di partai yang berbeda lagi," ujarnya.

Terkait itu, PPK sudah mengundang pengurus parpol bersangkutan agar memperbaiki nama-nama SK kepengurusan partai. "Kita sudah sampaikan untuk perbaikan nama-nama kepengurusan karena tidak boleh banyak partai dan sampai saat ini belum masuk perbaikannya, kita ingin kepengurusan semua partai dilaporkan, tujuannya agar perekrutan KPPS nanti tahu kita yang masuk partai atau tidak sebab KPPS nanti orang nonpartai agar tidak ada persoalan ke depannya," ujarnya.

Namun meski perbaikan nama kepengurusan parpol belum diserahkan, jika sampai hari pemilihan tidak ada perubahan maka akan dilaporkan ke Panwascam. "Kita di PPK hanya penyelenggara dan menyarankan perbaikan, jika soal pelanggaran dan hukum serta boleh dan tidaknya kita serahkan ke Panwas semuanya namun kita berharap ini ada perbaikan dari partai maupun nama yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara pengurus PAC Partai Perindo Siberut Tengah, Faebua Dodo Telaumbanua mengatakan, ada sebanyak 12 orang pengurus Partai Perindo yang terdiri dari 6 orang pengurus ranting tingkat desa dan 6 orang pengurus PAC tingkat kecamatan.

"Kepengurusan kita sudah melaporkan ke Panwas dan PPK melalui SK langsung dan awal perekrutan anggota tidak ada paksaan, dan atas inisiatif sendiri dan kitapun menanyakan yang bersangkutan mana tahu masuk di pengurusan partai lainnya karena kita juga tidak ingin anggota masuk di pengurusan partai lainnya," ujarnya.

Namun setelah SK kepengurusan partai keluar ternyata ada seorang pengurus tingkat ranting yang masuk terdaftar di kepengurusan partai lainnya. "Dan saya sebagai Ketua PAC menyampaikan langsung ke yang bersangkutan untuk memilih salah satu partai tapi dia bersikeras tetap di Perindo dan ini tetap kita serahkan ke Panwas, jika diharuskan yang bersangkutan dicoret iya kita akan cari yang lainnya untuk melengkapi kepengurusan dan kita juga tidak mau bermasalah di partai lainnya karena meski berbeda partai atau dukungan kita itu bersaudara," katanya.

Ia berharap Panwas dan PPK mengadakan lagi pertemuan bersama partai peserta pemilu untuk menertibkan nama-nama pengurus yang ada di beberapa partai. "Kita saja sedang perbaikan kepengurusan itu dan kita siap jika ada pertemuan di Panwas dan PPK untuk membicarakan kepengurusan ini," ujarnya.

  • Pin it
Komentar