Tanah Perumahan Depsos di Siberut Utara Rawan Konflik

13-09-2018 13:58 WIB | Peristiwa | Reporter: Bambang Sagurung | Editor: Gerson M Saleleubaja
Tanah Perumahan Depsos di Siberut Utara Rawan Konflik

Pemukiman warga Desa Monganpoula, Kecamatan Siberut Utara. (Foto : Rus/mentawaikita.com)

SIKABALUAN—Status kepemilikan lahan lokasi Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) dan Pemukiman Kembali Adat Terpencil (PKAT) program dari Departemen Sosial RI di wilayah Kecamatan Siberut Utara terus menuai masalah yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di tanah itu tidak tenang.

Sebut saja di Dusun Bose, Desa Muara Sikabaluan, penduduk dusun yang mendapat bantuan PKMT dari Departemen Sosial tahun 1990 hingga saat ini mengaku tidak nyaman.

"Kami sudah 28 tahun menempati Bose, tapi kami tidak merasa nyaman memakai lahan yang diberikan pemerintah kepada kami," kata Jamin Sapotuk, tokoh masyarakat Bose pada Mentawaikita.com, Rabu (12/9/2018).

Ketidaknyaman ini muncul saat masuknya pembangunan dari pemerintah dan rencana untuk membuat sertifikat tanah serta bangunan milik masyarakat.

"Setiap masuk bangunan pemerintah, pihak pemilik tanah ulayat selalu datang untuk mempertanyakan status lahan dan meminta ganti rugi. Sementara, pemakaian lokasi pemukiman sudah ada surat perjanjian penyerahan lahan," katanya.

Berdasarkan surat perjanjian penyerahan lahan lokasi PKMT Dusun Bose dari pihak pemilik tanah ulayat kepada Departemen Sosial pada 12 Mei 1990 seluas 150 hektar oleh Pelemon Sousiu dan Aman Datcik berbatasan dengan sebelah Barat dengan Teluk Gurukna, sebelah Timur dengan Sibebe, sebelah Utara dengan Gunggung dan sebelah Selatan dengan Goragora.

"Suratnya masih ada sampai sekarang, tapi selalu ada kendala setiap ada pembangunan," ujarnya.

Selain di Bose, Cornelius Mairang, warga Desa Monganpoula Kecamatan Siberut Utara, mengatakan status tanah di desanya juga tidak jelas.

"Hingga saat ini beberapa bangunan pemerintah gagal terlaksana karena kepemilikan tanah tidak jelas. Artinya hitam di atas putih sebelumnya tidak duduk," katanya.

Cornelius menyebutkan, dari surat penyerahan lahan lokasi PKMT Monganpoula, luas lahan yang diserahkan 1000 hektar.

"Tak hanya lahan yang ada sekarang, untuk lokasi pemukiman baru juga tidak duduk sampai sekarang," katanya.

Mairang mengatakan, untuk lokasi pemukiman baru yang sudah disurvei pemerintah Mentawai sebagai lokasi pemindahan masyarakat Monganpoula yang rawan banjir tidak duduk karena masih bersengketa antara Sabebegen dan Salelenggu.

"Sementara keterangan mantan kepala Desa Monganpoula bapak Sugeng Sirisagu sudah mengaku sudah membayar lokasi tersebut Rp70 juta pada Suku Sabebegen, tapi sampai sekarang belum duduk juga setiap ada pembangunan yang masuk untuk masyarakat," jelasnya.

Samuel Sabebegen dari pihak Suku Sabebegen mengaku lokasi pemukiman yang dihibahkan pemilik tanah ulayat untuk pemukiman PKMT dan PKAT banyak yang dimanipulasi Depsos.

"Harusnya 15 hektar menjadi 150 hektar, harusnya 26 hektar menjadi 260 hektar. Rata-rata begitu sehingga masih berkonflik karena belum duduk," kata Samuel.

  • Pin it
Komentar