Status Tanah Bangunan Pemerintah di Desa Muara Sikabaluan Tak Jelas

13-09-2018 12:48 WIB | Peristiwa | Reporter: Bambang Sagurung | Editor: Gerson Merari Saleleubaja
Status Tanah Bangunan Pemerintah di Desa Muara Sikabaluan Tak Jelas

Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. (Foto : Gerson/mentawaikita.com)

SIKABALUAN—Sejumlah aset bangunan pemerintah yang ada di wilayah Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara tak memiliki kejelasan surat kepemilikan tanah, baik surat hibah, hak pakai atau surat jual-beli.

"Ketika semuanya saya tanya terkait status lahan yang menjadi aset desa, semuanya tidak ada. Ini menjadi pertanyaan dan PR bagi saya," kata Aprijon, Kepala Desa Muara Sikabaluan di sela acara Sosialisasi dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Rabu (12/9/2018).

Aprijon mengatakan, aset desa yang tidak jelas kepemilikan lahan yaitu lokasi pembangunan kantor Desa Muara Sikabaluan, bangunan PAUD-TK Riu-riu Ake, Gedung Serbaguna, Bangunan PAUD-TK YBTI Pokai.

"Umumnya bangunan yang dibangun dari PNPM dan kantor desa tidak jelas surat kepemilikan lahannya," ujarnya.

Tak hanya bangunan milik pemerintah Desa Muara Sikabaluan, fasilitas pemerintah yang ada di wilayah Desa Muara Sikabaluan ikut dipertanyakan dan diinventarisir oleh kepala Desa Muara Sikabaluan yang baru dilantik 20 Agustus 2018.

"Ada bangunan Pustu Pokai, Bose, Puran. Apakah surat lahan lokasi bangunan ada dipihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas atau dibagian desa," katanya.

Menurut Aprijon, kejelasan status kepemilikan lahan lokasi bangunan milik pemerintah desa sebagai salah satunya syarat memberikan bantuan pembangunan dan bantuan lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)

"Pemerintah desa siap dan mampu memberikan bantuan pada TK, Pustus dalam bentuk apapun, namun yang menjadi salah satu syaratnya status lahan lokasi bangunan harus jelas," katanya.

  • Pin it
Komentar