Sengketa Lahan, Pembangunan RKB Satu Atap Malancan Terganggu

10-09-2018 08:19 WIB | Pendidikan | Reporter: Bambang Sagurung | Editor: ocha
Sengketa Lahan, Pembangunan RKB Satu Atap Malancan Terganggu

Pekerja sedang membuat pondasi ruang kelas baru SMP Satu Atap di Desa Malancan Siberut Utara di belakang plang peringatan larangan pembangunan ruang baru oleh pemilik lahan. (Foto: Bambang Sagurung)

SIKABALUAN--Pembangunan RKB (ruang kelas baru) SMP Satu Atap Malancan yang rencananya akan dijadikan SMPN 4 Siberut Utara yang berlokasi di Dusun Sinaki, Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai masih dalam sengketa pemakaian lahan. Ada plang papan larangan membangun ruang kelas di lahan itu.

"Kemaren itu plang larangan di semua pintu bangunan 2017 sudah dibuka. Tapi sekarang plang larangan dipasang lagi oleh pemilik lahan," kata Anton Laiban, Ketua Komite Sekolah yang diminta untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan d ilapangan kepada Mentawaikita.com, Rabu, (5/9).

Padahal sebelumnya, pihak sekolah membangun RKB karena sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Pemerinrtah Kecamatan Siberut Utara, jelas Anton. "Tidak ada masalah lagi. Kalau ada yang menghambat, pihak kepolisian siap turun karena pembangunan yang dilakukan sekarang masih di lokasi lahan yang pernah dihibahkan," katanya.

Saat ini pihak pekerja sedang melaksanakan penggalian pondasi bangunan di dekat plang larangan yang dipasang pihak suku Salakkau, yang bertuliskan "Peringatan keras!!! Dilarang keras mendirikan bangunan di seluruh areal tanah ini. Tanah ini milik kami, bukan milik sekolah dan bukan milik pemerintah"

Pemasangan plang larangan oleh suku Salakkau di SMP Satu Atap Malancan pertama kalinya terjadi pada 6 Juli 2018 menjelang tahun ajaran baru 2018/2019. Karena adanya larangan tersebut, Kepala SDN 06 Malancan, Agustinus yang dipercaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai untuk mengoperasikan pelaksanaan SMP Satu Atap Malancan, melaporkan hal tersebut pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siberut Utara.

Oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta pihak sekolah dan komite untuk mengadakan rapat penyelesaian pada 8 Juli 2018. Namun tidak ada penyelesaian dan Suku Salakkau tetap menolak bangunan yang terlah dibangunan pada 2017 lalu.

Sumarno, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siberut Utara menjelaskan lokasi pembangunan SMP Satu Atap di Malancan berlokasi di lahan yang pernah dihibahkan oleh Suku Salakkau pada 20 April 2016 seluas 115x135 meter persegi , yang diwakili Markus Mupud Salakkau (56) kepada pihak pemerintah yang diwakili Agustinus, Kepala SDN 06 Malancan.

Lahan yang berlokasi di tanjakan logpon Sinaki, Dusun Sinaki bersempadan dengan sebelah timur ladang atau rumah Yos Sudarso, sebelah utara bersempadan dengan kolam bekas galian perusahaan, sebelah barat dengan Santo Suman dan sebelah selatan dengan Johan. Yang menandatangani hibah lahan dari pihak Salakkau yaitu Damianus Ridwan, Marsudi Liong, Piter Aladin, Yos Sudarso, Santo Suman, Sidon, Widodo, Darmawan.

Saksi-saksi yaitu Anton Laiban (komite sekolah), Resanus, Albertus (sekdes), Dernadus (Kadus Bakla), Johanes Malik, Joko, Santo Suman, Yos Sudarso. "Jadi tidak ada masalah sebenarnya karena dasar hukumnya sudah ada," kata Sumarno pada saat itu.

Kepala Desa Malancan, Jalimin mengatakan pihak pemerintah desa menyerahkan penyelesaian persoalan lahan lokasi SMP Satu Atap pada pihak kepolisian. "Hasil koordinasi dengan camat agar persoalan tersebut ditangani pihak kepolisian," katanya pada Mentawaikita.com, 5 September 2018.

Di lokasi SMP Satu Atap Malancan ini tahun 2017 telah dibangun tiga ruang belajar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai melalui CV. Karya Bangun Persada dengan nilai kontrak Rp579.685.000.

  • Pin it
Komentar