Ketua AMAN Mentawai: Tidak Semua Komunitas Punya Kelembagaan Adat

29-06-2018 11:23 WIB | Lingkungan | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Zulfikar
Ketua AMAN Mentawai: Tidak Semua Komunitas Punya Kelembagaan Adat

Rapot Pardomuan, Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kepulauan Mentawai (Foto: Patrisius Sanene / www.mentawaikita.com)

TUAPEIJAT - Menanggapi rencana verifikasi 7 uma yang diusulkan masyarakat Mentawai yang akan dilakukan Pemda Mentawai, Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kepulauan Mentawai, Rapot Pardomuan, menyatakan ada beberapa hal yang diperhatikan ketika melakukan verifikasi, tidak serta merta semua yang diverifikasi itu ada karena antar daerah saja di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berbeda.

"Jangan terfokus pada struktur kelembagaan, ada karena tidak semua komunitas itu ada kelembagaan adatnya karena semua tidak sama dan memiliki struktur tersendiri, Sipora dan Siberut saja sudah berbeda misalnya kalau Sipora disebut uma itu karena berada dalam satu tempat tinggal saja tetapi kalau di Siberut dalam satu uma itu hanya satu suku saja, sehingga pendekatan yang kita lakukan di Siberut itu secara suku, jadi ini juga yang perlu diperhatikan," ujar Rapot kepada mentawaikita.com, Kamis (28/06/2018).

Terkait pengetahuan tentang masyarakat adat itu sendiri, menurut Rapot, tim bisa mendapatkan informasi langsung dari masyarakat adat atau sikebbukat uma (ketua suku/pemimpin uma).

"Jangan hanya datang dengan teorinya saja tapi lihat situasi yang ada di lapangan seperti apa masyarakat adat itu, karena ada hal berbeda lagi Siberut dan Sipora saja, itu sudah berbeda tidak bisa disamakan," kata Rapot.

Tujuh uma yang sudah diusulkan tersebut berada di Uma Saguruwjuw, Rokot, Matobe Sipora, Goiso Oinan, Salappa, Saureinu dan Sakulok. Proses pemetaan dan pengusulan uma tersebut difasilitasi oleh AMAN Mentawai.

Baca juga:Pemda Mentawai Akan Verifikasi Usulan 7 Uma Jadi Wilayah Adat

  • Pin it
Komentar