Pemda Mentawai Akan Verifikasi Usulan 7 Uma Jadi Wilayah Adat

29-06-2018 10:39 WIB | Lingkungan | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: ocha
Pemda Mentawai Akan Verifikasi Usulan 7 Uma Jadi Wilayah Adat

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (kanan) menerima berkas pengajuan penetapan uma dari sikebbukat uma pada acara dialog kebijakan yang diselenggarakan AMAN Kepulauan Mentawai di Tuapeijat, maret lalu (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT-Untuk menindaklanjuti usulan pengakuan dan penetapan wilayah hukum adat, Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai menggandeng sejumlah akademisi dari Universitas Andalas untuk melakukan verifikasi.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 124 Tahun 2018 tentang Tim Pendampingan Kajian Pemetaan Wilayah Hukum Adat Kabupaten Kepulauan Mentawai, april lalu. Tim ini yang terdiri dari bupati, wakil bupati, sekda, kepala Bappeda dan sejumlah kabid dan kasi di sejumlah OPD akan memberikan masukan dan arahan terhadap materi dan substansi penyusunan Kajian Wilayah Hukum Adat Mentawai, dan memberikan data terkait penyusunan kegiatan kajian pemetaan hukum wilayah adat.

Kepala Bappeda Mentawai, Naslindo Sirait mengatakan, tim verifikasi dari Unand akan bertugas memverifikasi usulan wilayah hukum adat tersebut ke lapangan. Menurut rencana, awal Juli ini, tim akan turun ke lapangan.

Saat ini, Pemkab Mentawai telah menerima 7 usulan penetapan uma) dari Uma Saguruwjuw, Rokot, Matobe Sipora, Goiso Oinan, Salappa, Saureinu dan Sakulok. Usulan tersebut disampaikan para sikebbukat uma (kepala suku) kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat dialog kebijakan yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Kepulauan Mentawai, 2 Maret lalu.

Hal ini dilakukan oleh Pemda Mentawai dalam rangka implementasi Perda Nomor 11 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut Naslindo, langkah yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemda Mentawai menindak lanjuti pengusulan 7 uma untuk ditetapkan dalam peraturan bupati.

"Tim kita baru akan turun pada 6 Juli nanti menemui tokoh adatnya, mengindentifikasi peninggalan adatnya, intinya untuk tahap pertama dulu memastikan dulu benar atau tidak keberadaan yang memenuhi unsur masyarakat adatnya," kata Naslindo pada Senin, 25 Juni di Kantor Bappeda.

Jika semua proses indentifikasi sudah selesai, Naslindo mengatakan proses selanjutnya dapat dilanjutkan pada pemetaan. "Semuanya kita kaji bersama tim kalau itu sudah clear bisa dilanjutkan pada pemetaan," kata Naslindo.

Ada dua tahapan yang akan dilalui dalam menindaklanjuti pengakuan 7 uma tersebut, yakni dikeluarkannya peraturan bupati tentang tata cara identifikasi masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdiri tim identifikasi. Tim indentifikasi tersebut telah ada dan ditunjuk oleh Bappeda Mentawai adalah akademisi dari Unand.

Mereka berlatar antropolog dan memiliki keahlian masyarakat adat.

"Peran Pemda Mentawai dalam tahapan pengidentifikasi tidak banyak, kita serahkan semua kepada tim ahli," ujar Naslindo.

Cara kerja tim yang dimaksudkan oleh Naslindo terlebih dahulu adalah akan melakukan verifikasi dimana akan melihat situasi tentang Mentawai, kemudian menuangkannya dalam sebuah rangcangan akademik

"Setelah diserahkan kepada Pemda Mentawai melalui Bappeda baru kemudian Bupati menerbitkan Perbup untuk menyatakan masyarakat adat," kata Naslindo.

Setelah ditetapkan dalam perbup, baru kemudian dibuat program. " Bisa di Kemenhut, Kemendes dan sektor lain dalam rangka mendukung, memberdayakan masyarakat adat, dalam forum juga bisa berperan dalam Musrembang, mereka juga bisa mengembangkan potensi-potensinya," kata Naslindo.

Tak tertutup kemungkinan juga dalam tim penilai atau identifikasi yang kata Naslindo bisa melibatkan pihak lain seperti LSM yang fokus pada masyarakat adat. "Nanti tim panitia penilainya itu bisa berasal dari LSM, akademisi, niat kita adalah melestarikan budaya Mentawai yang juga memberdayakan masyarakat adatnya," katanya.

  • Pin it
Komentar