Ini Tuntutan WALHI Sumbar Terhadap Pengelolaan SDA di Sumbar

06-06-2018 07:50 WIB | Lingkungan | Reporter: Zulfikar | Editor: Rus Akbar
Ini Tuntutan WALHI Sumbar Terhadap Pengelolaan SDA di Sumbar

Aksi Walhi Sumbar di depan Kantor Gubernur. (Foto: Zulfikar/Mentawaikita.com)

PADANG - Ketimpangan atas pengelolaan Sumbar Daya Alam (SDA) di Sumatera Barat yang hanya menjadikan masyarakat adat sebagai objek dalam pengembangan kawasan. Atas dasar itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar meminta lebih mengedepankan hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan SDA di Sumbar.

Hal itu disampaikan dalam aksi memperingati Hari Lingkungan Sedunia di depan Kantor Gubernur Sumbar.

Walhi Sumbar meminta, kedepannya jangan ada lagi dalam pengelolaan SDA masyarakat adat hanya dijadikan pelengkap dokumen saja. "Selama ini, pengelolaan dan izin hanya melibatkan segelintir orang saja. Padahal, masyarakat adat memiliki etintas yang harus dihormati keberadaannya," ujar Yoni Candra, salah seorang tim media kampanye dan advokasi Walhi Sumbar kepada mentawaikita.com, Selasa (5/6/2018).

Berita Terkait:

Walhi Sumbar Minta Pengelolaan SDA Berdasarkan Kearifan Lokal dan Budaya

Selain itu, Walhi Sumbar memandang, selama ini pengelolaan SDA cenderung tidak transparan.

Atas kondisi tersebut, Walhi Sumbar menuntut kepada pemerintah yang berkuasa di Republik Indonesia, khusunya wilayah Sumatera Barat, yaitu:

1. Merevisi produk hukum yang menjadikan rakyat sebagai objek dalam pembangunan

2. Memperkuat regulasi yang menjamin kedaulatan rakyat atas Wilayah Kelola Rakyat (WKR)

3. Menerapkan kebijakan yang menjamin masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dengan membebaskan Wilayah Kelola Rakyat dari konsesi yang akan menghilangkan peluang masyarakat untuk mengelola SDA yang dimilikinya secara mandiri.

4. Cabut izin konsesi bermasalah pada Wilayah Kelola Rakyat

5. Menjamin tidak terjadinya aksi militerisme dan tindakan represif aparat negara dalam konflik terkait lingkungan hidup.

6. Menindak aparat negara yang terlibat dalam prakter kotor bisnis pengelolaan sumber daya alam

7. Memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan persoalan dan menentukan pola pembangunan pada wilayah adatnya sesuai adab dan norma adatnya; dan

8. Mendorong penguatan eksistensi masyarakat adat dan menjamin terlaksananya proses hukum adat dalam sengketa yang melibatkan masyarakat adat.

  • Pin it
Komentar