Walhi Sumbar Minta Pengelolaan SDA Berdasarkan Kearifan Lokal dan Budaya

06-06-2018 07:46 WIB | Lingkungan | Reporter: Zulfikar | Editor: Rus Akbar
Walhi Sumbar Minta Pengelolaan SDA Berdasarkan Kearifan Lokal dan Budaya

Aksi Walhi Sumbar di depan Kantor Gubernur Sumbar. (Foto: Zulfikar/Mentawaikita.com)

PADANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat meminta polemik pengelolaan Sumbar Daya Alam (SDA) di Sumbar berdasarkan kearifan lokal dan budaya di masing-masing daerah. Hal tersebut disampaikan dalam orasi yang diselenggarakan di depan kantor Gubernur Sumbar, Selasa (5/6/2018).

Walhi Sumbar menilai, selama ini pengelolaan SDA lebih cenderung tidak transparan dan kesepakatan izin hanya terjadi di tingkat pemerintahan. "Hanya melibatkan segelintir orang saja. Masyarakat adat hanya dipandang sebagai objek dalam perencanaan pengembangan kawasan," ujar Yoni Candra, tim media kampanye dan advokasi Walhi Sumbar.

Dikatannya Yoni, sejatinya masyarakat sudah memiliki mekanisme pengembangan dan teknis pengelolaannya sendiri, berdasarkan kearifan lokal dan budayanya.

Praktik bisnis sumber daya alam di Sumbar, kata Yoni lebih menganggap Masyarakat Adat hanya sebagai syarat pelengkapan dokumen semat. "Tidak dipandang sebagai entitas yang dihormati eksistensinya. Ulayat sebagai identitas diri dan kelompok komunalnya hanya diukur sebagai komoditi dan tarif harga," jelasnya.

Selain itu, Walhi Sumbar meminta jaminan atas lingkungan hidup yang sehat, tidak boleh putus disuarakan. Sebab, keadilan atas ruang hidup adalah salah satu hak dasar yang mesti didapatkan setiap manusia. Tanpa keadilan atas ruang hidup, maka ketimpangan-ketimpangan susulan akan lumrah saja mengucur.

Oleh karena itu, Walhi Sumbar menyatakan bahwa tertanggal 5 Juni 2018 Sumatera Barat dalam kondisi; Pertama, Sumbar darurat Agraria, Darurat Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Kedua, Sumbar darurat Aksi Militerisme dan Tindakan Represif Aparat dalam konflik Lingkungan Hidup. Ketiga, Sumbar drurat Pelanggaran Hak Masyarakat Adat Atas pengamanan investasi.

  • Pin it
Komentar