Terkait KEK, Bupati Mentawai Sudah Berupaya Hubungi Ketua BM3 Ajak Bertemu

14-05-2018 10:07 WIB | Peristiwa | Reporter: Rus Akbar | Editor: Zulfikar
Terkait KEK, Bupati Mentawai Sudah Berupaya Hubungi Ketua BM3 Ajak Bertemu

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet memaparkan persoalan KEK dalam diskusi yang digelar Formma Sumbar (Foto: Zulfikar)

PADANG - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan telah menghubungi Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3) Cornelius Sabailatti sebelum aksi demo penolakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai, Jumat (11/5) lalu. Hal itu dikatakan Bupati saat diskusi terkait KEK bersama Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat (Formma) Mentawai dan sejumlah organisasi mahasiswa Mentawai di Padang, Sabtu (12/5).

"Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Corne tapi tidak ada respon, saya menghubunginya saat saya di Yogyakarta, rencananya saya mau diskusi (soal KEK), setelah kembali ke Padang ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menunggu saya di Tuapeijat, pada saat di Mentawai meledaklah itu demo, saya mau diskusi dulu," katanya.

Sambung Yudas, kemudian dari Formma Sumbar mencoba menghubunginya menanyakan soal KEK ini. "Saya langsung mengatakan siap untuk diskusi soal ini akhirnya disinilah kita bertemu," ujarnya.

Mengenai tuntutan beberapa organisasi yang melakukan aksi demo tersebut, misal dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) yang menjadi sorotan berupa ada rencana masuknya industri kelapa sawit dibantah bupati. "Itu kajian Andal sudah perbaharui, tidak itu lagi, saya sudah tegas-tegas mengatakan kepada konsultan bukan industri kelapa sawit yang tapi minyak kelapa," katanya.

Mengenai aspek dugaan korupsi, Yudas menegaskan tidak ada korupsi, semua diawasi, kalau Perpres nanti keluar ada Badan Administrasi KEK bukan swasta yang melakukan pegawasan tidak sama dengan HPH. "Swasta hanya mengelola tapi yang mengawasi itu adalah sebuah badan dari pemerintah," tegasnya.

Persoalan pembebasan lahan dan kelapa, hampir seluruh kelapa dan lahan yang ada di kawasan KEK tersebut sudah dijual masyarakat kepada pendatang dan kepada orang Mentawai sendiri. "Tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan masuk KEK," ujarnya.

Sementara Kepala Bappeda Mentawai Naslindo Sirait menambahkan soal harga tanah, tanah yang telah dijual oleh masyarakat kepada orang lain, pengusaha kembali membeli tanah tersebut kepada orang membeli tanah. Seperti tanah milik sakerebau itu dijual seharga Rp5 juta dengan luas 40 hektar kepada warga Mentawai. Kemudian orang yang membeli tanah kembali menjual ke pengelola KEK dengan nilai Rp400 juta itu sudah sangat mahal," katanya.

Baca juga:Formma Sumbar Ajak Bupati Diskusi Soal KEK Mentawai

Puluhan Pemuda dan Mahasiswa Mentawai Demo Tolak KEK

Wakil Gubernur Sumbar: Izin Lingkungan dan Rekomendasi KEK Mentawai Belum Keluar

  • Pin it
Komentar