Puluhan Pemuda dan Mahasiswa Mentawai Demo Tolak KEK

11-05-2018 13:23 WIB | Peristiwa | Reporter: Rus Akbar | Editor: Zulfikar
Puluhan Pemuda dan Mahasiswa Mentawai Demo Tolak KEK

Puluhan mahasiswa dan pemuda dari Mentawai melakukan aksi demo menolak rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kantor Gubernur Sumatera Barat yang disambut oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto: Rus Akbar)

PADANG - Puluhan mahasiswa dan pemuda dari Mentawai melakukan aksi demo menolak rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jumat (11/5). KEK akan dibangun di Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Para pendemo berasal dari Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3), Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mentawai (IPPMEN) Sumatera Barat, Himpunan Islam Mentawai (HIM) Sumbar, Yayasan Pembinaan Masyarakat Mentawai (YPMM) dan Forum Masyarakat Bersatu (FMB).

Penolakan itu dilakukan atas analisis dan kajian mendalam terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) PT. Putra Mahakarya Sentosa selaku pengelola rencana pembangunan KEK Mentawai By Resort di Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.

Ketua Umum BM3 Cornelius Sabailatti yang juga menjadi orator aksi mengatakan invesitasi menjadi masalah bagi masyarakat Mentawai sejak dulu, masyarakat sudah trauma.

"Kita mulai dari HPH kemudian IPK masuk lagi, masalah resort wisata tapi belum selesai legalitas, sekarang datang lagi masalah KEK dan itu juga tidak jelas masalah hak masyarakat hukum diatas hitam putihnya," katanya di sela-sela aksi.

Corne meminta kejelasan apa yang menjadi legalitas masyarakat (pemilik tanah) dalam bentuk hukumnya misalnya kedua belah pihak ada perjanjian harus di notaris.

"Untuk diketahui dulu ada perjanjian antara PT. MPLC di Pagai dengan IPPMEN sejak tahun 1998 sampai hari ini belum direalisasi padahal itu di hadapan notaris. Apalagi sekedar omongan, kami datang bapak dikasih beasiswa anak-anaknya, kasih pekerjaaan, dikasih ini, dikasih itu, luas tanah KEK 2.693 hektar, itu tidak sedikit, berapa orang tergusur, berapa tanaman yang dibabat, ada kelapa kurang lebih 6.000 batang," katanya.

Padahal menurutnya, orang Mentawai secara kultural, hidupnya sangat tergantung pada alam, pada hutan, pada tanah.

"Di atas tanah (KEK) itu ada kelapa, ada durian ada tanaman yang lain itu akan dibabat, (masyarakat) kemana lagi mereka. (Masyarakat) Mentawai itu tidak hidup 10 tahun lagi tapi 100 tahun lagi dan seterusnya mereka beranak cucu, butuh lahan butuh pemekaran oleh karena itu tanah sangat penting. Kami menuntut KEK tidak boleh ada di Mentawai atau sejenisnya karena akhirnya nanti masyarakat dirugikan, awalnya memang enak, ini pembangunan untuk masyarakat, mahasiswa, tapi pada saat masyarakat mendapatkan persoalan pemerintah lari," katanya.

Selain itu, KEK juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial diantaranya warga dan suku dan pemilik tanah serta pemilik tanah. "Kami menolak rencana pembangunan KEK di Pulau Siberut Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya karena merugikan masyarakat pemilik tanah, khususnya masyarakat Mentawai secara umum serta program pembangunan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian," kata Ketua IPPMEN Sumbar, Hendrikus Nopianto Saleleubaja.

Tuntutan pemuda dan mahasiswa Mentawai itu langsung diserahkan kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang langsung datang ke lokasi aksi mahasiswa.

Baca juga:KEK Masuk, Masyarakat Mentawai Harus Diberdayakan

Wagub Sumbar Pastikan Persoalan Lahan KEK Mentawai Sudah Beres

Pro Kontra Penyerahan Lahan KEK Rawan Picu Konflik

  • Pin it
Komentar