BPN Mentawai Targetkan Proses Sertifikat Tanah Warga Rampung 2023

14-04-2018 13:45 WIB | Peristiwa | Reporter: Silvester Suntoro Sarogdok | Editor: Rus Akbar
BPN Mentawai Targetkan Proses Sertifikat Tanah Warga Rampung 2023

Petugas membagikan sertifikat tanah di Sikakap. (Foto: Supri)

TUAPEIJAT-BPN Mentawai telah mengukur 2.500 keping tanah masyarakat Kepulauan Mentawai untuk pengurusan sertifikat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Joko Widodo, BPN menargetkan dapat menyelesaikan sertifikat seluruh tanah masyarakat Mentawai hingga 2023.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Mentawai, Arfatas Pait, mengatakan PTSL ini merupakan upaya pemerintah dalam melegalkan dan mengakui kepemilikan tanah masyarakat dan sebagai bukti kepemilikan yang diakui keabsahannya sehingga dapat memperkecil terjadinya konflik kepemilikan tanah.

Dikatakan Arfatas, sertifikat yang sudah diserahkan kepada masyarakat terdiri dari sertifikat tanah penduduk yang berada di kawasan Tuapeijat, Sikakap dan Siberut, namun belum keseluruhan masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

"Ini kita mulai tahun lalu, dan ada beberapa tanah masyarakat yang sudah kita ukur dan buatkan sertifikatnya, seperti di Tuapeijat, Siberut dan Sikakap, tetapi belum seluruh sertifikat yang kita serahkan terkait persyaratan yang belum lengkap dari masyarakat, jadi yang sudah lengkap persyaratan itu yang baru kita bagikan, namun data masyarakat sudah ada di BPN, meskipun sertifikatnya belum ada atau selesai tetapi sudah ada patokan masyarakat, jika ada masalah bisa meminta datanya ke kita," katanya.

Terbatasnya jumlah tanah yang sudah diukur BPN menurut Arfatas karena keterbatasan anggaran. Saat ini BPN masih melanjutkan program PTSL di tiga desa yaitu Desa Sikakap, Matobe, dan Desa Taikako. Targetnya akhir tahun ini sudah selesai, berikutnya BPN akan melanjutkan program PTSL di daerah Siberut dan beberapa tanah masyarakat yang belum sempat diukur tahun lalu.

"Tahun ini kita masih melanjutkan pengukuran tanah di Sikakap, kita fokus dulu satu di sana, ada sekitar 2.100 lebih yang kita sertifikasi, setelah itu kita akan lanjutkan di Siberut," ujarnya.

Dikatakannya, BPN akan sertifikatkan seluruh tanah milik masyarakat, kecuali tanah yang bermasalah atau tidak jelas akan dimintai kepastian kepemilikan tanahnya baru diukur. "Dengan adanya program Presiden Joko Widodo ini, kita sebagai yang dipercayai hanya melaksanakan tugas saja, kalau di Mentawai ini saya sangat terkesan masyarakatnya benar-benar memanfaatkan situasi ini demi mendapatkan sertifikat tanah, ini peluang besar bagi masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk memanfaatkan membuka usaha melalui bank," katanya.

Target BPN Mentawai, paling lambat 2023 seluruh proses sertifikat tanah milik masyarakat di kepulauan itu sudah selesai, namun Arfatas berharap lebih cepat lebih baik sehingga tidak ada pekerjaan yang terlalu berat. "Lebih cepat itu lebih baik, target kita paling lama 2023, mudah-mudahan dua atau tiga tahun ke depan sudah selesai, kita berharap kepada masyarakat kita saling bekerja sama dalam arti berikanlah persyaratan yang lengkap sehingga pengurusan sertifikat tanahpun cepat selesai," ungkapnya.

Reni Sandra, warga Dusun Jati, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, mengatakan ia sudah menerima sertifikat tanah gratis sejak Februari lalu, "Sertifikat tanahnya sudah kami terima dari BPN Mentawai Februari lalu, pengukuran tanahnya memang tahun lalu, cuma baru dibagikan (sertifikatnya) Februari kemarin, itu tidak dibayar, luas tanahnya sekitar 15 x 30 meter persegi," katanya, Kamis, 12 April 2018.

Sementara Kepala Desa Tuapeijat, Pusuibiat menjelaskan dari 2.500 yang sudah didata atau yang sudah diukur BPN, baru 910 sertifikat tanah yang ia ketahui diserahkan kepada masyarakat. "Yang di Sipora Utara baru di desa kita yang diukur, selebihnya di Siberut Selatan dan Sikakap, seluruhnya 2.500, tetapi yang baru diserahkan sekitar 910 sertifikat," jelasnya.

  • Pin it
Komentar