Terkendala Internet, Tiap Kirim Data SMAN 1 PUS Keluarkan Biaya Hingga Rp10 Juta

11-04-2018 09:27 WIB | Pendidikan | Reporter: Supri Lindra | Editor: Gerson Merari Saleleubaja
Terkendala Internet, Tiap Kirim Data SMAN 1 PUS Keluarkan Biaya Hingga Rp10 Juta

Kepala SMAN 1 PUS, Rita Warti (kiri) dengan operator komputer Ade Nurhayati (kanan) memeriksa Dapodik. (Foto : Supri)

SIKAKAP-Tiap melakukan pengiriman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara daring, SMAN 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai terpaksa mengeluarkan dana hingga Rp10 juta untuk biaya operator selama di Padang. Pengeluaran ini dilakukan sebab sekolah tersebut belum memiliki jaringan internet sendiri.

Kepala SMAN 1 PUS, Rita Warti mengatakan, biaya operator komputer selama mengirimkan data di Padang yang memiliki jaringan internet bagus mencapai Rp5 juta-10 juta. Dana tersebut diambil dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Jika beruntung, kata Rita, sekolah bisa menumpang di kantor-kantor pemerintah yang memiliki jaringan wi-fi di Sikakap seperti Puskesmas Sikakap, Kantor Camat Sikakap dan Pelabuhan Sikakap. Tetapi jaringan sering lelet karena banyak pemakainya.

"Dapodik siswa harus tetap diaudit paling tidak satu kali sebulan, kalau wi-fi di Desa Sikakap tidak bagus terpaksa harus mengirim operator ke Padang, untuk mengirim operator komputer ke Padang biayanya Rp5 juta-Rp10 juta itu tergantung lama operator di Padang," kata Rita kepada Mentawaikita.com, Senin (9/4/2018).

Jika operator selama seminggu di Padang maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp5 juta, namun jika lebih dari seminggu maka biayanya mencapai Rp10 juta. Biaya itu untuk ongkos kapal, penginapan dan makan operator selama di Padang.

Mengatasi kendala tersebut, kata Rita Warti, pihaknya telah mengajukan proposal penyediaan fasilitas internet kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kemendikbud namun belum ada jawaban.

"Harapan kami dari pihak SMAN I Pagai Utara Selatan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat agar dapat memberikan satu unit WiFi yang lengkap dengan subsidi pembayarannya supaya kami tidak memikirkan lagi dari mana harus membayar tiap bulan pembayaran," ujarnya.

Ade Nurhayati, operator komputer SMAN 1 PUS mengatakan, tiap bulan Dapodik Siswa harus dikirim kepada Kemendikbud.

"Karena di SMAN 1 PUS belum ada wi-fi untuk mengirim Dapodik siswa terpaksa harus menumpang di kantor pemerintah yang ada wi-finya, kalau sinyal wi-fi di Desa Sikakap tidak bagus terpaksa harus ke Padang, lama waktu di Padang paling cepat satu minggu dan paling lama sampai 10 hari, selama di Padang terpaksa harus menginap di hotel karena kita belum punya rumah di Padang," jelasnya.

  • Pin it
Komentar