Nestapa Petani Salingka Gunung Talang dalam Konflik Geothermal Solok

29-03-2018 09:34 WIB | Lingkungan | Reporter: Ocha Mariadi | Editor: ocha
Nestapa Petani Salingka Gunung Talang dalam Konflik Geothermal Solok

Para petani di Salingka Gunung Talang berjaga-jaga di lokasi geothermal di Kabupaten Solok. (Foto: Dok. LBH Padang)

PADANG--Afnita (51), warga Bukit Sileh, Kabupaten Solok tak kuasa menahan air matanya. Ia mengambil ujung jilbabnya dan menyeka sudut mata. Berkali-kali. Dengan terbata-bata, Ita, demikian panggilan akrabnya menceritakan perlakuan yang diterimanya saat bersama seribu lebih warga kampungnya baku pukul dengan aparat pemerintah serta kepolisian, 21 Maret lalu.

Ita, demikian panggilan akrabnya, saat itu ditarik, pipinya ditampar dan didorong hingga terjerembab di pinggir jalan. Ini adalah aksi keempat yang dilakukan Ita bersama ribuan warga Salingka Gunung Talang yang menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/geothermal) oleh PT. Hitay Daya Energi.

"Dada saya terasa sakit saat mengambil nafas, punggung dan bahu juga terasa ngilu," ujar Ita saat ditemui di Kantor LBH Padang sehari setelah kejadian.

Derita yang dialami Ita semakin bertambah karena sang suami, Yuzarwedi atau Edi ditahan kepolisian sejak Januari karena diduga terlibat pembakaran mobil rombongan PT. Hitay yang hendak mengunjungi lokasi PLTPB di Tabek Lanyek Jorong Ngurah Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya, 20 November tahun lalu. Saat itu ada ribuan massa yang melakukan aksi penolakan.

Sejak aksi penolakan terjadi, praktis Ita tak lagi bisa fokus berladang. Kini, tanaman cabe dan kol miliknya terlantar. Apalagi sejak suaminya ditahan di Padang. Disamping memikirkan biaya hidup empat anaknya, dia juga harus memikirkan biaya bolak-balik Solok-Padang dua kali seminggu untuk menjenguk suaminya.

"Tiga anak saya, satu kuliah, dan dua lainnya sekolah, sementara untuk menjenguk suami dua atau tiga kali seminggu, biayanya di atas Rp100 ribu sekali pergi," katanya masygul.

Ita tidak sendiri, ribuan petani di Salingka Gunung Talang juga mengalami hal sama. Tidak bisa lagi fokus berladang. Sehari-hari kini warga, bapak-bapak atau ibu-ibu melakukan patroli agar pihak perusahaan tidak masuk ke kawasan rencana PLTPB.

Nasyirwan (43), warga Batu Bajanjang yang juga mengalami penyiksaan saat aksi 21 Maret mengalami lebam di muka, tangan dan punggung, juga terpaksa meninggalkan ladangnya. Padahal ada bawang merah yang ditanam di 2 hektar ladangnya itu. Satu kali panen, ia bisa menghasilkan 1,7 ton bawang dan uang sekira Rp25 juta. Jika dipotong biaya modal, hasil bersih tiap panen didapatnya sekitar Rp5 jutaan. "Tapi sekarang saya jarang ke ladang, waktu saya lebih banyak habis berjuang menolak geothermal ini," kata bapak dua anak ini.

Sebenarnya apa yang mendasari penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan geothermal di Gunung Talang?

Mulyadi (35), warga Bukit Sileh menuturkan, masyarakat Salingka Gunung Talang umumnya hidup dari pertanian. Selama ini warga dianugerahi lahan yang subur dan air melimpah. Mereka mengkhawatirkan, eksplorasi geothermal akan berdampak buruk kepada lahan pertanian warga serta kualitas lingkungan sekitar dimana warga tinggal.

"Kami khawatir dampak gempa yang muncul karena Gunung Talang adalah gunung api aktif, kami juga khawatir air kami tercemar, lahan kami kering dan rusak, sementara hidup kami bergantung dari pertanian," kata Mulyadi.

Minim Sosialisasi

LBH Padang dan Walhi Sumbar adalah lembaga yang mendampingi masyarakat Salingka Gunung Talang yang saat ini menghadapi tekanan dari PT. Hitay dan pemerintah. Indira Suryani, Koordinator Tim Hukum LBH Padang mengatakan, peristiwa bentrok yang terjadi pada 21 Maret itu menyebabkan 11 perempuan dan 3 laki-laki mengalami kekerasanakibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar.

Dua orang diantaranya dilarikan ke Puskesmas Bukik Sileh untuk mendapatkan pengobatan. Mereka menderita luka-luka memar pasca bentrokan antara masyarakat Salingka Gunung Talang dengan aparat yang berjumlah 50-an orang. Bentrokan ini terjadi akibat pemaksaan oleh PT. Hitay yang dikawal aparat untuk masuk ke lokasi eksplorasi. Sejak Juli 2017, masyarakat Salingka Gunung Talang menyatakan penolakan atas pembangunan Geotermal di Gunung Talang. Penolakan ini didasari pembangunan proyek telah melanggar prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) serta menggunakan aparat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk intimidasi dan tekanan.

Sebelumnya pada 20 Oktober 2017, PT. Hitay telah mencoba masuk ke lokasi dengan menggunakan lima orang TNI namun gagal dan terjadi bentrok yang berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat. Kemudian 21 Maret, pukul 10.30 di Jorong Gurah, PT Hitay dibantu 50 orang aparat memaksa masuk ke lokasi pembangunan. Tanah tempat pembangunan proyek merupakan tanah peladangan dan pertanian masyarakat. Rombongan PT. Hitay bersama Pemerintah Kabupaten dan aparat dinanti oleh 1.000 orang massa.

Saat itu terjadi aksi dorong-dorongan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Beberapa orang masyarakat diseret, dicekik dan ditinju.

"Tindakan kekerasan ini merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1), 28 H ayat (1) dan (4). Mestinya pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945 bukan malah sebaliknya," jelas Indira.

Ditambahkan oleh Direktur Walhi Sumbar, Uslaini, perusahaan dan pemerintah lebih banyak bicara soal manfaat energi terbarukan, tak pernah menyampaikan risiko yang akan dihadapi masyarakat, misal kemungkinan adanya kebocoran teknis, gempa minor sehingga disusun rencana mitigasinya dan masyarakat juga disiapkan atas risikonya.

"Kita ingin ini disampaikan sejak awal rencana mitigasinya seperti apa. Kita ingin proses sosialisasi dan pendidikan warga dilakukan seperti itu. Akibat kriminalisasi, masyarakat tidak mau bernegosiasi. DPRD sudah rekomendasikan agar PT Hitay mencabut laporan agar negosiasi bisa lancar, tapi mereka tak mengindahkan. Harapan kami, masyarakat Batu bajanjang bisa kembali leluasa menjalankan kehidupannya, termasuk masyarakat yang kini DPO bisa pulang kembali," kata Uslaini.

Walhi sendiri, menurut Uslaini sangat mendukung Indonesia segera mengurangi penggunaan energi kotor seperti batu bara dan minyak fosil. Namun memproduksi energi bersih atau terbarukan juga harus bersih mulai dari proses perizinan hingga operasinya. Masyarakat berhak mendapat informasi yang cukup terkait rencana pembangunan sumber energi di daerahnya, apa dampak positif dan negatif serta rencana mitigasinya sehingga masyarakat bisa jernih membuat keputusan.

"Kita juga perlu memahami konteks Gunung Talang terkait dengan risiko bencananya karena kawasan ini merupakan zona merah letusan gunung api. Perlu ada kajian dari ahli terkait risikonya. Apakah dengan adanya geotherma bisa memicu risiko yang lebih besar dan bagaimana mitigasinya, ini harus dijelaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyiapkan mentalnya.

Kejadian 21 Maret harusnya bisa dihindari jika semua pihak menghormati semua langkah-langkah konsolidasi yang sedang berjalan. Pada 14 Februari lalu, DPRD Sumatera Barat sudah mendatangkan para ahli geothermal, dalam sidang dialog akademis tersebut terungkap bahwa tingkat keberhasilan ekplorasi geothermal hanya 40 persen yang artinya jika ada sepuluh lubang yang dibuat dengan kedalaman ratusan meter sampai ditemukan titik panas yang potensial hanya empat lubang saja yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Diakui juga kegagalan teknis lainnya seperti yang terjadi dibanyak tempat bisa saja terjadi. Hal inilah yang menyebabkan geothermal sebagai proyek berisiko tinggi. Di akhir pertemuan, pimpinan DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta semua pihak untuk meredam. Secara khusus pimpinan DPRD Sumbar meminta Wakapolda Sumbar, Wakil Bupati Solok dan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang hadir untuk menghentikan kriminalisasi warga dan meminta perusahaan untuk mencabut laporan atas masyarakat Gunung Talang yang saat ini ditahan atau masuk daftar DPO Polda Sumbar.

Kewajiban Pemerintah

Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, Hasanudin menyepakati bahwa penolakan terhadap rencana PLTPB di sejumlah daerah karena minimnya sosialisasi ke tingkat tapak.

"Sebenarnya teknologi panas bumi untuk pembangkit ini sudah ada sejak 1970-an di Indonesia seperti di Kamojang dan berproduksi sejak tahun 1980-an, namun ini teknologi yang tinggi, investasinya besar sehingga teknologi ini tidak populer dan kalah dengan pembangkit batubara dan fosil," kata Hasanudin saat dihubungi melalui telepon, 28 Maret.

Semestinya, sosialisasi terkait panas bumi ini tugas pemerintah karena sudah ada UU No. 21 Tahun 2014. "Jadi ini program pemerintah, sosialisasi itu kewajiban pemerintah pusat, jangan kemudian dibebankan ke pengusaha karena pengusaha hanya pihak yang mendapat izin dari pemerintah untuk melaksanakan," katanya menjelaskan.

Saat ini menurut dia, ada 50 lebih izin Wilayah Kerja Panas Bumi di Indonesia dengan hampir 2.000 MW dayanya.

Secara teknis, PLTPB adalah energi ramah lingkungan yang minim risiko karena dijalankan dengan prosedur yang ketat. "Dalam tahapan pelaksanaan, tentu sangat ketat prosedur dilaksanakan," katanya.

Sebab, investasi proyek ini sangat besar, kisarannya Rp70 miliar hingga Rp80 miliar untuk satu lubang pengeboran, jelas Hasanudin.

Sementara itu, dari dokumen UKL/UPL Rencana Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi PT. Hitay Daya Energy, perusahaan ini akan membangun pembangkit panas bumi yang meliputi kawasan Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Penetapan di lahan seluas 27.000 hektar dengan potensi energi diperkirakan 58 MW.

Lokasi izin berada dalam kawasan hutan lindung seluas 1.588,02 hektar dan Areal Penggunaan Lain 1.665,39 hektar. Secara administrasi, daerah yang direncanakan untuk eksplorasi meliputi 60 km persegi namun daerah yang akan dijadikan lokasi pemboran sesuai dokumen UKL/UPL sekira 30 hektar.

  • Pin it
Komentar