Wakil Bupati Mentawai: Kita Akan Kumpulkan dan Tertibkan Pengusaha Resort

13-03-2018 09:26 WIB | Peristiwa | Reporter: Rus Akbar | Editor: Zulfikar
Wakil Bupati Mentawai: Kita Akan Kumpulkan dan Tertibkan Pengusaha Resort

Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai (Foto: DOK/mentawaikita.com)

PADANG - Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake menyatakan aksi pelarangan rombongan DPRD masuk kawasan Aloita Resort sebagai tindakan tidak beretika dan tidak bisa diterima. Ia telah meminta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mentawai memanggil manajemen Aloita Resort untuk mengklarifikasi kejadian itu.

"Saya tahu kejadian itu karena hari Minggu saya dan rombongan DPRD sama-sama berangkat ke Padang satu kapal, Minggu sore saya minta Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Ibu Desti verifikasi minta penjelasan (ke Aloita), sebab kejadian ini sudah dua kali terjadi. "Apapun alasannya etikanya tidak diterima apalagi itu kapal pemerintah, itu pulau tidak boleh dikuasai seseorang, pariwisata harus jelaskan itu, kalau tidak jelas kita tutup saja izinnya," ujarnya.

Mengenai banyak laporan soal tingkah laku para pengelola resort yang kerap menolak warga saat mengunjungi atau melintasi pulau-pulau kecil lokasi resort, Kortanius berjanji akan mengumpulkan para pengusaha resort.

"Kita akan menertibkan mereka terutama soal perlindungan tenaga kerja, apakah mereka ada BPJS, asuransi, selama ini belum ada laporan itu dan itu perlu dibayarkan kepada tenaga kerja dan itu akan kita evaluasi," katanya, Senin (12/3/2018).

Meski demikian Korta belum tahu jumlah pasti resort yang ada di Mentawai namun diperkirakan ada sekira 30 resort. "Namun itu belum pasti, yang tahu itu Dinas Pariwisata dan Badan Keuangan Daerah, tapi kita akan melakukan cek kembali jumlah resort yang ada di Mentawai," tambahnya.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun lalu, ada 51 akomodasi wisata di Mentawai terutama berbentuk resort dan sisanya homestay. Resort terbanyak berada di Siberut Barat Daya, terutama di Pulau Nyangyang.

Dari wawancara Mentawaikita.com dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mentawai, Desti Seminora pada 9 Desember 2017 lalu, dari semua resort dan penginapan yang ada, hanya dua yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yakni Aloita Resort dan Macaronis Resort di Pagai Utara. Sedang sisanya berada di kawasan Hutan Lindung (HL) atau Hutan Produksi (HP).

Karena itu, banyak resort tidak memiliki izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Menurut data Dinas Pariwisata Mentawai sampai dengan 17 Maret 2017, dari 51 usaha akomodasi wisata yang beroperasi di Mentawai hanya lima resort yang memiliki TDUP yakni Aloita Resort di Tuapeijat (Sipora Utara), Simakakang Village di Tuapeijat (Sipora Utara), HT's Resort (Hollow Trees) di Katiet (Sipora Selatan), King Fisher Resort di Bosua (Sipora Sipora Selatan) dan Macaronis Resort di Silabu (Pagai Utara). Sementara semua resort yang berada di Siberut Barat Daya tidak memiliki TDUP karena terganjal status kawasan yang ditempati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Mentawai, Sahad Pardamaian kepada Mentawaikita.com, Desember tahun lalu pernah mengatakan, pihaknya tidak berani mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk resort-resort wisata yang menempati kawasan HP.

Sementara dari data UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mentawai yang pernah diwawancarai Mentawaikita.com tahun lalu, jumlah resort yang berada di hutan produksi 32. Sebanyak 22 diantaranya bahkan memiliki izin seperti IMB atau izin usaha (SIUP). Beberapa bahkan sudah punya sertifikat hak milik yang dikeluarkan BPN tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2013.

Baca juga:

Dilarang Masuk Aloita Resort, Rombongan DPRD Sumbar dan Mentawai Meradang

Kadis Pariwisata: Larangan Masuk Resort Coreng Citra Pariwisata Mentawai

Pengelola Aloita Bantah Pelarangan Masuk Kawasan Resort

  • Pin it
Komentar