9 Parpol Lolos Verifikasi Faktual KPUD Mentawai, 2 Lainnya Tak Penuhi Syarat

09-02-2018 17:15 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: ocha
9 Parpol Lolos Verifikasi Faktual KPUD Mentawai, 2 Lainnya Tak Penuhi Syarat

Ketua KPUD Mentawai, Laurensius Sarogdok menandatangani usulan hasil Rakor Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD untuk diteruskan KPU RI. (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT- Hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan dari 11 partai politik (parpol) yang mendaftar ke KPUD untuk peserta pemilu tingkat kabupaten, dua tidak memenuhi syarat keanggotaan sementara sembilan lainnya lengkap. Keputusan itu ditetapkan melalui rapat pleno, Kamis (8/2).

Dua parpol tersebut, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat. Sementara sembilan parpol yang dinyatakan lengkap, Partai Nasdem, PDIP, Golkar, Perindo, Partai Garuda, PKPI, Partai Hanura, Partai Gerindra dan PAN.

Dua partai tersebut tidak memenuhi pada syarat keanggotaan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi PKPU Nomor 5 tahun 2018 atas perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2017, tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. PKPU itu menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat keanggotaan pertai politik sebagai peserta Pemilu 2019 harus memenuhi salah satu persyaratan keanggotaan dimana maksimum keanggotaan 1/1000 kali jumlah penduduk 83.517 atau mencapai 83 KTA.

Namun pada saat KPUD Mentawai melakukan verifikasi faktual akhir Januari lalu, meliputi SK keanggotaan partai politik, surat pemakaian kantor, verifikasi keterwakilan perempuan 30 persen, dan anggota partai politik sebagai sampel, dua partai tersebut tidak memenuhi syarat keanggotaan maksimum 83 dari jumlah penduduk. Hanura hanya bisa menyertakan 76 anggota dan Demokrat 74 anggota, dan PBB 43 anggota. Ketiganya diberikan waktu untuk memenuhi syarat tersebut sesuai PKPU nomor 5 tahun 2018.

Partai Hanura akhirnya telah memenuhi syarat keanggotaan sebanyak 111 anggota, sementara Partai Demokrat tidak memenuhi syarat keanggotaan, setelah diverifikasi jumlah keanggotaannya justru mengerucut hanya 65 anggota, kemudian PBB 43 anggota.

Kedua partai yang tidak memenuhi syarat tersebut tetap terdaftar di KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan partai lain yang sudah lolos. "Untuk keputusan apakah partai ini (Demokrat dan PBB) batal atau tidak sebagai peserta Pemilu 2019, itu ditentukan oleh KPU Republik Indonesia ketika melakukan rapat pleno keanggotaan, kita tidak memiliki wewenang itu, tugasnya kita hanya melaksanakan verifikasi faktual saja," kata Laurensius Sarogdok, Ketua KPUD Mentawai sesaat usai rapat pleno.

Proses yang saat ini dilakukan untuk mendaftarkan anggota partai politik tahapannya adalah dari KPUD tingkat kabupaten melalui operatornya menyampaikan keanggotaannya ke kepengurusan tingkat provinsi partai politik, kemudian dari tingkat provinsi disampaikan ke pengurusan partai politik tingkat pusat.

"Di tingkat kepengurusan partai politik pusat akan melakukan verifikasi faktual juga data keanggotaannya dari bawah itu, setelah itu selesai disampaikan ke KPU RI, supaya data keanggotaan diverfikasi oleh KPU RI untuk kemudian dimasukkan datanya ke Sipol KPU RI, kemudian diturunkan ke Sipol tingkat provinsi hingga Sipol kota/kabupaten," jelas Lauren.

  • Pin it
Komentar