19 Ribu Hektar Diusulkan Jadi Hutan Adat di Mentawai

31-01-2018 11:41 WIB | Lingkungan | Reporter: Yuafriza | Editor: Zulfikar
19 Ribu Hektar Diusulkan Jadi Hutan Adat di Mentawai

Seorang anggota suku Satanduk memperlihatkan spanduk yang dipasang sebagai tanda batas tanah wilayah adatnya (Foto: mentawaikita.com)

PADANG- Seluas 19.219,92 hektar wilayah di Mentawai diusulkan menjadi hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat Rapat Koordinasi Percepatan Hutan Adat yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya dan jajarannya di Jakarta, 23-24 Januari lalu.

Usulan tersebut terdiri atas 8 peta polygon wilayah hukum adat di delapan komunitas atau suku di Mentawai, terdiri dari empat peta yang diusulkan AMAN Kepulauan Mentawai dan empat peta yang diusulkan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM). Hal itu dikatakan Direktur YCMM, Rifai usai menghadiri Rakornas tersebut, 29 Januari lalu.

Saat ini, data usulan penetapan hutan adat Mentawai sudah masuk dalam berita acara Rakornas Percepatan Hutan Adat, jelas Rifai. Peta-peta tersebut berada di Komunitas Uma Goiso'Oinan, Komunitas Uma Rokot, Komunitas Uma Saureinu, Komunitas Uma Usut Ngaik Matobe, Uma Suku Samongilailai, Uma Suku Saerejen, Uma Suku Satanduk dan Uma Suku Saponduruk.

"Empat peta polygon yang berada di Sipora yang memetakan AMAN Kepulauan Mentawai sedangkan empat lainnya dipetakan YCMM yang berlokasi di Siberut. Delapan peta itu sudah diserahkan ke Kementerian LHK," kata Rifai.

Namun usulan hutan adat yang berada di Pulau Siberut seluas 789 hektar berada dalam areal Taman Nasional Siberut (TNS), 1.163 hektar di Hutan Produksi Konversi (HPK) dan seluas 17.267,92 hektar berada di Hutan Produksi (HP). "Seluas 3.557 hektar usulan hutan adat di HP itu kini jadi areal konsesi IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera dan 98 hektar saat ini sedang dimohonkan PT. Biomas Andalan Energi (BAE) untuk konsesi IUPHHK-HTI. Lalu seluas 13.538,92 hektar merupakan bekas konsesi PT. Hutani Bhara Union Lestari.

Untuk usulan hutan adat yang berada di lokasi hutan produksi maupun HPK, diakui Rifai akan bisa berpotensi konflik namun dia yakin KLHK dapat memfasilitasi resolusi konflik. "Tapi adanya konsesi izin harusnya tidak menjadi penghalang atas penetapan hutan adat. Karena izin yang diperoleh perusahaan adalah izin pemanfaatan yang bisa didapatkan oleh perusahaan dari masuarakat adat pemiliknya," kata Rifai.

Sementara usulan hutan adat yang berada di calon lokasi HTI PT. BAE, hingga saat ini belum ada tanggapan yang spesifik dari KLHK. Menurut Rifai, Rakornas tersebut belum membahas hal-hal yang bersifat kasuistik. baru mengkonsolidasikan data-data potensi percepatan penetapan hutan adat.

Ia berharap proses penetapan hutan adat berlangsung cepat, apalagi Mentawai sudah memiliki Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan perlindungan Uma Sebagai Kesatuan masyarakat Hukum Adat ((PPUMHA). "Perda adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Karena itu kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif harus serius menjalankan perda ini. Keseriusan mereka bisa diuji oleh masyarakat dengan memasukkan usulan penetapan wilayah adat," katanya.

YCMM sendiri sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang juga punya perhatian terhadap masyarakat adat akan terus memfasilitasi masyarakat yang saat ini sudah memiliki kelengkapan persyaratan pengakuan untuk mengajukan usulan penetapan wilayah adat kepada Bupati Mentawai. "Ini bisa dijadikan sebagai alat uji terhadap kesiapan dan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan perda ini," katanya.

Sementara AMAN Mentawai sejauh ini telah memiliki 11 peta wilayah adat yang sudah diserahkan kepada PB AMAN di Jakarta, jelas Ketua AMAN Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rapot Pardomuan kepada Puailiggoubat melalui pesan singkat, 31 Januari.

"Pengusulan lewat BRWA itu sebenarnya kerjasama PB AMAN dengan BRWA. Semua peta yang dihasilkan dari daerah maupun wilayah AMAN dikumpulkan PB AMAN, kemudian diregistrasi di BRWA. Di tahun 2014, ada tiga komunitas yang dipetakan yaitu wilayah adat komunitas Saureinu', Goiso'Oinan dan Rokot. Data semua kami berikan ke PB AMAN dan PB AMAN meregistrasi ke BRWA. Maka masuk di web BRWA. Sebenarnya 11 peta yang sudah dibuat dan diberikan ke PB AMAN, namun saya tidak tahu pasti bagaimana proses registrasinya," jelas Rapot.

Pengajuan penetapan hutan adat empat komunitas yang sudah dipetakan AMAN akan diserahkan secara langsung ke KLHK setelah ada SK penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat dari Bupati Mentawai. " Data secara elektronik sudah masuk ke Subdit Penanganan Konflik dan Tenurial KLHK, namun komunitas masih terganjal SK penetapan oleh Bupati," kata Rapot.

Tahun ini AMAN Mentawai akan memetakan wilayah adat suku Sarogdok di Desa Madobak, Siberut Selatan. "Pemetaan ini atas permintaan suku Sarogdok dan bukan terprogram. AMAN Mentawai akan melakukakannya," katanya menjelaskan.

Sementara untuk mempercepat penetapan hutan adat di Mentawai, perlu segera dibuat peraturan bupati tentang kriteria dan persyaratan penetapan uma, mengacu kepada Perda No. 11 Tahin 2017 Pasal 5 dan 12, katanya menambahkan.

Selanjutnya Bupati perlu sesegera mungkin membentuk panitia penetapan pengakuan uma sesuai pasal 15, agar ketika MHA mengajukan permohonan penetapan uma kepada bupati, panitia bisa meneliti dan memverifikasi permohonan MHA, jelas Rapot. Selain itu, panitia juga mesti segera membuat format yang berhubungan dengan pengajuan dan penetapan uma. Sehingga memudahkan MHA mengajukan permohonan penetapan umanya sebagai kesatuan MHA di Mentawai.

"Kita optimis dengan penetapan hutan adat di Mentawai. Yang dibutuhkan segera adalah SK bupati tentang penetapan uma sebagai kesatuan MHA beserta hak haknya. Permohonan sudah diajukan kepada Bupati tahun lalu, maka kalau perbup dan panitia segera dibentuk Bupati, maka pengajuan ke Menteri LHK juga akan segera, kita bersama komunitas akan lakukan dengan mengantar berkasnya ke kementerian LHK," katanya.

  • Pin it
Komentar