4.000 Tenaga Kontrak di Jajaran Pemda Mentawai Akan Diseleksi Ulang

11-01-2018 23:14 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Rus Akbar
4.000 Tenaga Kontrak di Jajaran Pemda Mentawai Akan Diseleksi Ulang

Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleakek. (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT-Sekitar 4.000 jumlah tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dilakukan pengurangan melalui proses seleksi pada pertengahan Januari 2018 ini.

Proses pengurangan tenaga kontrak tersebut masih dibahas pimpinan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seleksi dilakukan melalui ujian secara tertulis dan wawancara.

"Kita masih bahas soal ini tentu karena cukup alot, tenaga kontrak yang kita seleksi itu ada sekitar 4.000 orang, termasuk yang ada di kecamatan, proses penyeleksiannya ada ujian secara tertulis dan wawancara," kata Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake kepada Mentawaikita.com di ruang kerjanya, Kamis (11/1/2018).

Dijelaskan Korta, penyeleksian tenaga kontrak ini dilakukan oleh masing-masing OPD dengan melihat kapasitas, beban kerja, dan jumlah kebutuhan tenaga. "Karena memang ada aparatur kita bidangnya lain tapi ditempatkan ditempat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya disisi lain kita butuhkan, semua kita seleksi baik itu tenaga kontrak kesehatan, atau pun guru kontrak akan dievaluasi," kata Wakil Bupati.

Dikatakan Korta, pengurangan tenaga kontrak ini jbagian dari seleksi orang yang aktif dan tidak aktif. "Orang yang tidak aktif kita pertahankan padahal ada orang lain yang bisa masuk justru lebih memiliki kemampuan, tidak semua tenaga kontrak di OPD dipangkas justru ada penambahan ke OPD yang sesuai dengan ilmunya, ada beberapa OPD yang sangat kekurangan dan ada OPD yang sangat berlebih, ini yang kita rasionalisasi apa kapasitas mereka, kemudian keterampilan mereka," jelas Wabup.

Pengurangan tenaga kontrak tersebut dijelaskan Wabup bukan semata karena tidak dibutuhkan Pemda Mentawai namun karena ada tuntutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa tenaga honornya lebih banyak dibanding beban kerja.

"Ketimpangan ini yang dilihat oleh BPK bahwa jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan beban kerja di OPD, kalau konteks ASNnya justru kita kekurangan, ASN kalau dikategorikan hanya 160 staf jadi kita sangat kekurangan, sekarang kita butuhkan golongan II, III itu yang tidak ada karena kita sudah lama tidak menerima pegawai negeri, kelebihan ini memang tidak terkontrol kemudian sistem penerimaan yang salah dan suka-suka," kata Korta.

Kebijakan pemangkasan tenaga honor atau kontrak tersebut kata Korta bukan tidak ada yang kontra, namun upaya ini juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan pemerintah.

Kemudian OPD yang paling banyak tenaga kontrak berada di DPRD Mentawai RSUD, PU yang mencapai ratusan tenaga kontrak. "Pemangkasan ini memang belum menjadi ukuran menilai optimalnya kinerja, tap ini bahagian atau salah satu upaya mencoba lebih efektif efisien, kemudian juga melakukan peningkatan kinerja aparatur jadi orang yang betul-betul berkinerja," kata Korta.

Soal pemangkasan diakui Korta memang yang pro dan kontra. "Tapi kita terbuka saja, sama dengan absen sekarang finger print itukan banyak yang tidak setuju tapi saya sudah katakan kita harus mulai tidak bisa tidak karena tahun lalu sudah dicoba gagal, saya katakan tahun ini harus jalan Februari 2018 semua OPD sudah menggunakan finger print sekarang sudah mulai tapi alatnya masih kurang, pengambilan kebijakan ini juga tidak bisa diputuskan satu orang tapi harus dilakukan kesepakatan bersama," kata Korta.

Soal salah satu yang menjadi syarat bahwa diutamakan memiliki KTP Mentawai namun syarat tersebut belum final. "Syarat tersebut dimaksudkan bagaimana mereka ada di Mentawai, tapi tidak adil juga hanya tenaga kontrak, tapi PNS sendiri ada yang tidak berdomisili di Mentawai padahal sudah lama di Mentawai, di sisi lain mereka kita butuhkan ini masih kita diskusikan sangat alot keinginan kita salah satu memaksimalkan potensi yang sudah ada," kata Korta.

Kemudian total biaya yang dihabiskan untuk menggaji tenaga kontrak dijelaskan Korta mencapai Rp80-90 miliar per tahun. "Pada saat kita merampingkan tenaga kontrak ini harapan kita kalau ada pengangkatan pegawai negeri tenaga kontrak ini bisa menjadi pegawai negeri, karena golongan II tidak ada lagi, karena lebih kurang 6 tahun tidak ada penerimaan, padahal kita butuhkan tenaga seperti itu, kemudian golongan IIIa baru, sekarang mereka sudah tua mereka dan itu tidak ada yang ada sekarang sudah IIIb, IIIc," jelas Korta.

Adanya perampingan tersebut sudah banyak tenaga kontrak berdomisili luar Mentawai mengantri melakukan pengurusan Kartu Keluarga tunggal salah satunya di Kantor Camat Sipora Utara, kemudian menumpang nama di KK keluarganya di Mentawai demi mendapatkan KTP Mentawai.

  • Pin it
Komentar