KEK Mentawai, Tunggu Amdal dan Rekomendasi Gubernur Sumbar

10-01-2018 10:52 WIB | Peristiwa | Editor: Zulfikar
KEK Mentawai, Tunggu Amdal dan Rekomendasi Gubernur Sumbar

Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Foto: Ist)

PADANG -- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 2.600 hektar di daerah Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya saat ini menunggu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat.

Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar menyebutkan agar KEK Mentawai dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan, investor sudah menyelesaikan 16 persyaratan dari 18 persyaratan yang ada. "Tadi kita sudah bicarakan ini dengan tim Amdal, pertengahan Januari ini akan rapat dan membahasnya," ujar Nasrul Abit, Selasa, 09 Januari 2018.

"Artinya, konsultan mereka (investor-red) berarti juga sudah siap. Karena mereka sudah siap, tadi saya juga sudah koordinasi dengan Gubernur, katanya akan segera membuat surat ke Kementerian Ekonomi untuk bisa dimasukkan ke KEK dalam rapat pembahasan KEK bulan Maret ini," katanya.

Selain itu, dikatakan Nasrul, informasi yang ia dapat dari Gubernur, dalam waktu dekat juga akan ada pertemuan dengan Menteri Pariwisata. "Mudah-mudahan KEK ini segera terwujud," jelasnya.

Menurut Nasrul Abit, penyelesaian persyaratan untuk dapat dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, sudah dimulai sejak tiga tahun yang lalu. "Pembebasan lahan sudah selesai, mereka memang sudah lama memulainya. Jadi, semua perizinan mulai dari kelautan, perikanan, pariwisata dan kehutanan itu sudah selesai," ungkapnya.

Nasrul Abit menilai, wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat cocok dijadikan kawasan pariwisata, selain ombaknya yang bagus, keindahan alamnya juga memukau dan Mentawai juga merupakan salah satu destinasi favorit bagi peselancar.

Selain Mentawai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengusulkan Kawasan Terpadu Mandeh dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. "Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat Mandeh juga bisa dijadikan KEK. Saat ini kendalanya itu soal pembebasan lahan," ujarnya.

Sebenarnya, Mandeh sudah diusulkan. Namun, keluar karena terkendala pembebasan lahan, itu saja, katanya.

  • Pin it
Komentar