Dagelan Hutan Adat Mentawai

05-12-2017 11:46 WIB | Opini | Reporter: Agustinus Aris, S.Pd | Editor: Zulfikar Efendi
Dagelan Hutan Adat Mentawai

Hutan dan Air Terjun Bojakan (Foto: Dok. mentawaikita.com)

Pembaca sekurang-kurang sudah pernah mendengar dan mengenal lagu Gombloh yang berjudul "Lestari Alamku"dalam tulisan ini, penulis hanya mengutip bagian reffrainnya saja, berikut adalah kutipan lagu pada bait reffren tersebut:

Mengapa tanahku rawan ini

Bukit-bukit telanjang berdiri

Pohon dan rumput enggan bersemi kembali

Burung-burung pun malu bernyanyi

Pembaca dapat melanjutkan sendiri lirik lagu tersebut. Lirik lagu tersebut menyingkap kekecewaan, kedekatan dan interaksi manusia dengan alam lingkungannya. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya adalah hal yang wajar. Yang perlu dipermasalahkan adalah tata laksana interaksi tersebut agar keduanya dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang. Pemisahan antara kepentingan manusia dan kepentingan pengembangan sistem kelestarian alam tidak akan terwujudkan hasil pengembangan yang diciptakan jika kita tidak ada rasa kepemilikan terhadap lingkungan itu sendiri.

Ironisnya, daerah kawasan pelestarian alam menjadi rusak sedangkan manusianya tidak menjadi lebih baik hidupnya. Kerusakan-kerusakan lingkungan menunjukan perlunya suatu tata ruang yang baik dan disiplin terhadap tata ruang yang ada. Di samping masalah pelestarian alam dan lingkungan dalam hubungannya dengan proses pembangunan dan eksploitasi sumber alam seperti tersebut di atas, masalah pelestarian dalam hubungannya dengan pengembangan perlindungan atas wilayah dan sumber daya alam dewasa ini juga memerlukan perhatian seksama. Hal ini perlu lebih mendapat perhatian karena sumber daya alam yang ada, terutama tanah, hutan, air dan ruang terbuka hijau sudah berada dalam keadaan kritis.

Pesona alam Mentawai menjadi daya tarik bagi banyak orang. Daya tarik inilah yang menjadi ladang subur bagi para predator lingkungan dan dagelan para aktor kepentingan yang saling bertaut dan bertindihan. Mulai dari tameng kesejahteraan, konservasi sampai pengeksploitasian hasil kekayaan alam dengan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dagelan hutan adat menjadi menarik dibahas karena permasalahan tentang hutan dari zaman pemerintahan Orde Baru sampai sekarang pun masih dikendalikan oleh orang luar Mentawai bahkan negara. Sementara itu masyarakat tidak pernah sejahtera hidupnya dari hasil alamnya sendiri. Masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Sementara itu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, di daerah-daerah yang pembangunannya berjalan pesat.

Banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak oleh izin operasi perusahaan kayu. Pembuatan jalan transportasi kayu memotong jalur kebun sagu dan ladang-ladang yang berisi tanaman buah-buahan. Roda-roda traktor perusahaan kayu melicinkan bukit-bukit yang mengakibatkan longsor. Dalam kasus-kasus yang berat, misalnya traktor perusahaan kayu melewati dan merusakkan kuburan leluhur orang warga setempat, sementara itu perusahaan kayu jarang memberi ganti rugi kepada warga, Darmanto dan Setyowati (2012). Dampak negatif lain yang dapat disebabkan oleh perusahaan kayu maupun HTI terhadap lingkungan lahan dan air sangat terasa karena belum teratasinya masalah tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang menggerakkan masyarakat akan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Kesadaran masyarakat mengenai hak atas hutan adat dan kelestarian lingkungan sudah mulai tumbuh. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah spanduk yang terpampang di setiap daerah yang menyuarakan hak masyarakat terhadap hutan. Spanduk tersebut bertuliskan "Hutan Adat Bukan Hutan Negara". Di atas tulisan tersebut terdapat pula tulisan kecil yakni "Ayo dukung DPRD Mentawai Sahkan Ranperda PPHMH". Akan tetapi tingkat kesadaran tersebut belum cukup tinggi untuk mempengaruhi perilaku masyarakat ataupun untuk menjadi motivasi yang kuat dapat melahirkan tindakan nyata dalam usaha perbaikan lingkungan hidup. Alotnya penetapan Ranperda hak kepemilikan lahan hutan adat masyarakat menimbulkan polemik dan masyarakat mempertanyakan keseriusan DPRD untuk membahas dan menetapkan Ranperda tersebut. Studi banding yang dilakukan oleh anggota DPRD sudah menghabiskan anggaran sekitar ratusan juta, sementara belum satupun hasil kepastian hukum atas kepemilikan hutan adat.

Hutan adat akan bertransformasi menjadi Hutan Taman Industri jika hak masyarakat tidak segera disahkan hak kepemilikan yang telah diakui secara turun temurun dari sejak nenek moyang mereka menemukan satu lahan yang kini jadi konflik antara hutan Negara atau hutan masyarakat. Rencana para pengusaha mendapatkan izin pemanfaatan hutan adat menjadi taman industri ini terus diusahakan. Rencana itupun menjadi pro dan kontra kepada masyarakat. Kelompok masyarakat yang tidak setuju akan pemanfaatan hutan menjadi hutan tanaman industri dengan melihat sejumlah pertimbangan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Sementara yang pro, adalah sekelompok masayarakat atau perorangan yang ingin mencari kesempatan untuk lapangan pekerjaan dan meraup keuntungan kepada pegusaha perusahaan HTI. Hal itu diperparah dengan pemalsuan tanda tangan atas dukungan izin operasi HTI oleh seseorang atau pun sekelompok orang yang keberadaan dan pelakunya belum diketahui oleh publik. Pelakunya masih tanda tanya besar bagi masyarakat. Harus segera dicari dan proses secara hukum.


Siapa Dalang Pemalsu Tanda Tangan Dukungan Izin Operasi HTI?

Setelah bersama-sama menolak HTI setahun yang lalu, kini ada yang membelot kembali mendukung izin operasi HTI kepada PT. BAE. Wani piro (merujuk pada pertanyaan dalam bahasa Jawa, yakni berani berapa?) PT. BAE kepada pelaku pemalsu tanda tangan sehingga nekat melakukan pemalsuan tersebut? Aksi pemalsuan tanda tangan beberapa mahasiswa, masyarakat dan kepala suku telah berhasil menggaet perusahaan untuk memperoleh izin operasi Hutan Tanaman Industri. Padahal nama-nama yang terdaftar yang beredar di beberapa media tersebut tidak tahu-menahu bahwa nama dan tanda tangan yang terkait terdapat dalam daftar persetujuan dan dukungan izin operasi pemanfaatan HTI oleh PT. BAE. Tidak lain dan tidak bukan, alasan pemalsuan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi ataupun segelintir orang.

Setalah daftar palsu tanda tangan tersebut beredar di beberapa akun media sosial, berselang beberapa minggu saja, masyarakat sudah dibuat resah setelah kembali dikeluarkannya Surat Persetujuan Prinsip (RATUSSIP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) untuk PT. Biomass Andalan Energi (BAE) pada 2 Mei 2017.

RATTUSIP itu dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan PT. BAE pada 6 Oktober 2016. Atas persetujuan izin tersebut itu, PT. BAE menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), RPL dan RKL yang dibahas pada 13 September lalu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan itu dihadiri Tim Penilai Andal, Komisi Amdal dan perwakilan masyarakat, Puailiggoubat(No 368, edisi 15-30 September 2017).

Kehadiran perusahaan kayu sejak tahun zaman orde baru tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang terdampak lahan konsensi perusahaan kayu. Kehadirannya justru menimbulkan konflik lahan bagi masyarakat. Masyarakat justru menjadi penonton dan bahkan menjadi buruh di tanahnya sendiri. Sebab tidak memiliki keahlian bekerja di perusahaan. Kemudian disusul lagi dengan kehadiran HTI. Semakin sempitlah akses masyarakat terhadap hutannya sendiri.

Berdasarkan paparan di atas, tampaknya masyarakat harus semakin waspada dan perlu diperkuatnya beberapa komunitas organisasi di kalangan masyarakat untuk membelah hak masyarakat. Gerakan swadaya masyarakat dan komunitas/organisasi masyarakat di Mentawai masih harus dikembangkan lagi. Sejauh ini hanya Yayasan Citra Mandiri Mentwai yang masih konsisten membela hak-hak masyarakat. Semua perjungan mereka terekam di dalam buku-buku terbitannya. Sebab tidak selamanya mahasiswa yang selalu berjuang mempertahankan hak-hak masyarakat. Semakin banyak komunitas yang visi-misi dan tujuannya jelas maka semakin kuat barisan terdepan yang membela kepentingan rakyat.

Banyak tatanan nilai tradisional masyarakat Mentawai yang memberikan tempat yang tinggi kepada pelestarian hutan. Tata nilai yang mewajibkan setiap orang untuk memelihara ciptaan Tuhan terdapat di semua ajaran agama manapun. Tetapi tata nilai yang baik dan luhur tersebut belum diketahui secukupnya oleh karena itu seringkali masih diabaikan. Sungguhpun adanya tata nilai ini adalah penting dan perlu, namun ini saja belumlah cukup, tetapi bukan jaminan bagi pengelolaan sumber alam yang memperbaiki lingkungan hidup.

Kunci utama dalam lingkungan hidup adalah kesadaran dan penghayatan serta komitmen masyarakat Mentawai untuk sungguh-sungguh membangun lingkungan hidup Mentawai yang lebih baik. Hal ini menghendaki cakrawala pandangan yang lebih luas, jauh lebih dalam dan jauh lebih maju ke depan dalam menanggapi masalah pembangunan dan kehidupan masyarakat. Dengan menyelamatkan hutan, kita telah menyelamatkan dunia. Nyanyian bocah-bocah generasi berikutnya mendendangkan lagu syukur atas alam nan hijau jika alam ini tetap lestari dan terhindar dari para predator lingkungan. Jagalah kelestarian alam kita, birunya laut, hijaunya alam kita. Anugerah Tuhan atas alam ini patut kita jaga sebagai rumah kita bersama. Salam lestari!!


Penulis: Alumnus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dan Guru SD St. Fransiskus Sikabaluan

  • Pin it
Komentar