DPRD Sahkan APBD Mentawai 2018 Sebesar Rp1,097 Triliun

30-11-2017 10:31 WIB | Politik | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: ocha
DPRD Sahkan APBD Mentawai 2018 Sebesar Rp1,097 Triliun

Wakil Bupati Kortanius Sabeleake ( dua dari kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPRD Mentawai Yosep Sarogdok (tengah). (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT-DPRD Mentawai mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2018 dalam sidang paripurna yang digelar Sabtu malam (25/11). Total APBD tahun depan Rp1,097 triliun.

"Dengan ini DPRD Mentawai menyetujui Ranperda APBD 2018 menjadi Perda," kata Yosep Sarogdok, Ketua DPRD Mentawai membacakan hasil keputusan DPRD.

Meski sudah ketok palu di DPRD Mentawai, dokumen anggaran tersebut masih akan melalui tahapan evaluasi Gubernur Sumatera Barat. "Setelah evaluasi baru kita kembali lakukan penyempurnaan," kata Yosep.

Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung senilai Rp384,2 miliar, kemudian belanja tidak langsung senilai Rp713 miliar. Disampaikan pada nota yang dibacakan oleh Wakil Bupati Senin sore dari total belanja tersebut terdapat defisit anggaran senilai Rp159,6 miliar.

Dalam Rancangan APBD 2018, pembiayaan ditargetkan senilai Rp159,6 miliar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp176,4 miliar dan pembiayaan pengeluaran daerah senilai Rp16,8 miliar.

Secara umum pendapatan daerah yang disampaikan Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake pada nota pengantar keuangan pada APBD 2018 ditargetkan senilai Rp937,6 miliar yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dianggarkan senilai Rp65,1 miliar.

Kemudian Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan senilai Rp798,1 miliar, dan sementara Pendapatan lain-lain yang Sah senilai Rp74,4 miliar yang berasal dari DBH dari Provinsi dan Pemda lainnya serta bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya.

Dalam pengalokasian belanja daerah pada APBD Mentawai 2018, tetap memfokuskan pada program yang mengarah pada pelayanan publik (Dasa Cita) seperti pembangunan pendidikan (Mentawai Cerdas), pembangunan kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan infrastruktur, pembangunan perdesaan, perkotaan, konektivitas (Mentawai mantap).

Lalu pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman (Mentawai bersih), pembangunan pertanian terpadu dan ketahanan pangan dan sentra kelautan dan perikanan terpadu (Mentawai berdaya saing) Pembangunan pariwisata (Mentawai emas), pembangunan usaha kecil menengah (Mentawai kerja), Kelautan energi (Mentawai terang), pembangunan kebudayaan (Mentawai beradab) dan penataan birokrasi (Mentawai prima).

APBD Mentawai pada 2018 tersebut disusun lebih mengarah pada upaya-upaya penyelesaian visi-misi Bupati dan program pembangunan daerah sebagai mana terdapat pada RPJMD Mentawai 2017-2022.

Beberapa catatan yang disampaikan beberapa fraksi dalam proses sebelum penetapan APBD 2018 misal dari Fraksi GBN (Gerindra, PBB dan Partai Amanat Nasional) adalah terkait dengan kebijakan Pemerintah di tahun sebelumnya.

Sementara pandangan Fraksi GBN yang disampaikan Alisandre Zalukhu, menyampaikan perlu adanya perluasan pendidikan khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. "Solusi dengan adanya sementara SMP satu atap bagi masyarakat kita di daerah Silakoinan Hulu, Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan," kata Alinsandre.

Fraksi GBN mengkritik biaya pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Sekretariat Daerah (KM. Rimata, KM Pulau Mego, KM. TvOne dan KM. Sikerei) yang menyerap anggaran senilai Rp6,7 miliar untuk pemeliharaan dan kebutuhan BBM.

GBN meminta Pemda Mentawai meninjau kembali empat kapal tersebut karena saat ini sudah ada Mentawai Fast, dan Pemda Mentawai dapat selektif menggunakan kapal tersebut, juga mengembalikan fungsi kapal TvOne untuk pelayanan kepada masyarakat

Lalu hal lain yang dikritik adalah terkait dengan dorongan kepada pemerintah untuk membangun jalan relokasi sepanjang 2 kilometer yang menghubungkan di Pukarayat yang masih masuk desa Tuapeijat.

"Selama Mentawai menjadi kabupaten belum ada pembangunan di daerah Pukarayat padahal berada dekat dengan kabupaten," kata Ibrani Sababalat, fraksi PDI-Perjuangan.

Terhadap kritikan dan masukan dari berbagai fraksi Pemda Mentawai dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Kortanius Sabeleake menerima semua kritikan dan masukan terhadap evaluasi kinerja pemerintahan.

"Kami berterimakasih atas kritikan dan masukan akan menjadi perbaikan, semoga ini juga menjadikan pemerintah kita lebih baik, sekali lagi kami berterimakasih atas kerja sama kita sehingga APBD kita disahkan," kata Korta menyampaikan pendapat akhir Bupati.

  • Pin it
Komentar