Perda Masyarakat Adat Mentawai Sah, Kerja Masih Panjang

10-11-2017 17:32 WIB | Peristiwa | Reporter: Tim Redaksi | Editor: Zulfikar Efendi
Perda Masyarakat Adat  Mentawai Sah, Kerja Masih Panjang

Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake (kiri) dan Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok (tiga dari kanan) menandatangani pengesahan Ranperda PPUMHA menjadi Perda. (Foto: Patrisius Sanene)

PADANG - Bertepatan dengan Hari Pahlawan, DPRD Mentawai mengesahkan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) Mentawai. Penetapan perda ini melalui penantian panjang sejak 2015. Bagaimana tanggapan dua organisasi masyarakat sipil di Mentawai yang sejak awal berjuang menggolkan peraturan ini?

Ketua BPH AMAN Mentawai, Rapot Pardomuan mengatakan, AMAN menyambut baik dan mengapresiasi bulatnya suara di DPRD untuk menetapkan Perda PPUMHA. AMAN juga mengapresiasi kerja Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai yang telah bersama-sama dengan DPRD membahas dan menetapkan Perda PPUMHA Mentawai.

Baca juga:DPRD Mentawai Sahkan Perda PPUMHA

Setelah penetapan perda ini, kerja selanjutnya menurut Rapot, mengawal implementasi perda dimaksud. Diantaranya adalah mendorong penetapan uma-uma di Mentawai sebagai masyarakat adat (subjek hukum) dan hak-haknya (objek dari masyarakat adat itu sendiri), masyarakat adat itu ada beberapa unsur pembentuknya, ada uma (kesatuan masyarakat adat), ada aturan adat, ada wilayah adatnya, ada harta kekayaan uma, ada lembaga adat yang akan mengontrol pelaksanaan aturan adat serta hal lain di dalam kehidupan sosial di uma dan hubungannya dengan masyarakat adat lainnya.

"Wilayah adat berupa tanah dan sumber daya alam yang ada di atasnya yang diperoleh uma secara turun temurun, perlu dibuatkan data spasial dan data sosialnya sehingga memudahkan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang akan dibentuk Bupati dalam melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan hak-haknya. ," kata Rapot kepada Mentawaikita.com, Jumat (10/11/2017).

Saat ini, AMAN Mentawai telah menyiapkan 14 peta wilayah adat dan data sosialnya. Lima diantaranya sudah siap untuk diverifikasi Pemda Mentawai untuk penetapan dengan SK bupati, selanjutnya sudah bisa diajukan kepada Menteri LHK utk penetapan Hutan Hak bagi uma-uma pemilik wilayah adat yang telah siap data spasial dan data sosialnya.

"9 peta lainnya akan segera kita selesaikankan data sosial dan data spasialnya," tambah Rapot.

Menurut dia, perda berimplikasi kepada anggaran (APBD), oleh karenanya diperlukan anggaran untuk implementasi perda di tahun mendatang oleh OPD terkait. AMAN telah mengajukan usulan program dan kegiatan melalui Bupati dan diserahkan saat dialog kebijakan dengan Bupati dan OPD terkait, tujuannya adalah agar ada anggaran implementasi perda di tahun 2018.

Baca juga:DPRD Mentawai Agendakan Bahas Ranperda Masyarakat Adat

"Anggaran yang kita ajukan seperti penetapan uma sebagai masyarakat hukum adat dgn SK bupati serta wilayah adatnya, kajian etnografi, pemetaan wilayah adat, peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), peningkatan ekonomi kreatif di wilayah adat, mengusulkan pembangunan uma (fisik), museum agar nilai-nilai adat Mentawai diserap oleh generasi muda saat ini. Serta program lainnya. Kita mengusulkan berdasarkan visi misi bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Mentawai 2017-2022. Dan juga keselarasannya dengan RPJMN Nawacuta Jokowi, dan RPJMD Propinsi Sumbar," katanya.

Sementara Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai menyatakan terimakasih kepada Pemda dan DPRD Mentawai atas pengesahan Ranperda ini. Mentawai telah meletakkan dasar yang kuat bagi perwujudan hak-hak masyarakat adat Mentawai.

"Tantangan ke depan adalah bagaimana subtansi perda diimplementasikan terutama oleh pemerintah daerah, agar pengakuan ini bisa memberi kesejahteraan, pemerintah melakukan pemberdayaan baik dengan program maupun anggaran. Dengan perda ini kebijakan pemerintah pusat dan provinsi harus sejalan dengan semangat perda ini," kata Rifai secara terpisah kepada Mentawaikita.com, Jumat (10/11/2017).

Masyarakat adat Mentawai, menurut dia, harus memanfaatkan perda ini untuk mempertahankan dan memperoleh kembali hak-hak adat mereka yang dalam penguasaan sepihak pemerintah dan konsesi korporasi. Masyarakat adat Mentawai harus pro aktif dengan memulai menuliskan sejarah, mendokumentasikan aturan adat dan merevitalisasi fungsi kelembagaan adat.

Sementara dunia usaha harus betul-betul menghormati hak-hak adat masyarakat Mentawai ini dalam setiap rencana usaha atau kegiatan yg hendak mereka lakukan. Free Prior and Informed Consent (FPIC) atau memperoleh persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang cukup di awal harus dilakukan oleh korporasi dan pemerintah atas setiap rencana usaha di atas wilayah adat, jelas Rifai.

"NGO dan masyarakat sipil harus ambil peran untuk membantu komunitas adat sebagai subjek hak untuk mampu memetakan dan mengajukan penetapan wilayah adat dan mengelolanya secara adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya dalam kondisi yang baik," katanya.

  • Pin it
Komentar