DPRD Mentawai Sahkan Perda PPUMHA

10-11-2017 13:44 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Zulfikar Efendi
DPRD Mentawai Sahkan Perda PPUMHA

Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok (tiga dari kanan) usai pengesahan Perda PPUMHA (Foto: Patrisius Sanene)

TUAPEIJAT -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) dalam rapat paripurna di kantor DPRD Mentawai, Jumat (10/11/2017).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok didampingi Wakil Ketua DPRD Mentawai, Jakop Saguruk dan Nikanor Saguruk mengetok palu pengesahan. Seluruh anggota DPRD Mentawai yang hadir dalam sidang tersebut menyatakan setuju Ranperda PPUMHA disahkan menjadi perda.

Lima fraksi yang hadir menyampaikan pandangan mereka masing-masing, terdiri dari faraksi PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura Demokrat (Hadem) dan Gerakan Bintang Nasional (GBN).

Pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi, dimulai dari fraksi Nasdem, Bruno Guimek Sagalak. Dia membacakan pandangan umumnya dan menyatakan setuju Ranperda itu disahkan menjadi Perda. Dan dilanjutkan oleh fraksi yang lain.

Setelah penyampaian pandangan umum oleh seluruh fraksi yang hadir, pimpinan sidang menanyakan apakah Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kita sepakati menjadi perda? "Setuju," jawab seluruh anggota sidang yang hadir.

Sidang paripurna yang dipimpin Yosep tersebut mengesahkan dua perda, yaitu Perda PPUMHA dan Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap dua ranperda tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Syaiful Jannah, Asisten Bupati, Delau Lubis Sabelau, kemudian kepala OPD di lingkungan Pemkab Mentawai.

  • Pin it
Komentar