Rieke Diah Pitaloka Dukung Penyelamatan Hutan Siberut Dari Eksploitasi

09-11-2017 14:41 WIB | Lingkungan | Reporter: Tim Redaksi | Editor: Zulfikar Efendi
Rieke Diah Pitaloka Dukung Penyelamatan Hutan Siberut Dari Eksploitasi

Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI bersama Rifai Lubis Direktur YCMM dan Daudi Silvanus Satoko, Formma Sumbar serta perwakilan masyarakat Siberut saat diwawancarai awak media di Jakarta. (Foto: Ocha)

JAKARTA -- Rieke Diah Pitaloka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan tegas menyampaikan dukungannya dan menyatakan berjuang bersama rakyat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyelamatkan hutan Siberut.

Menurut Rieke, hutan Siberut yang sudah hancur akibat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di masa lalu, harus segera dipulihkan.

Dikatakannya, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai cagar biosfer dan menjadi paru-paru dunia harus difungsikan sebagai pusat riset biodiversity dan kearifan lokal untuk memperkuat kultur dan identitas komunitas sebagai bagian dari keberagaman nusantara.

"Penting untuk saya sampaikan dukungan kepada Pemerintah agar tetap konsisten mendorong pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Pulau Siberut. Sedangkan, untuk lahan-lahan perkebunan skala besar, seperti lahan yang dikuasai oleh PTPN yang terbengkalai atau bermasalah, untuk bisa dilakukan review perizinan dan dialihkan ke program Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial," ujarnya dalam acara konferensi pers #SaveHutanSiberut Tolak Hutan Tanaman Industri di Hutan Siberut, Kamis (09/11/2017).

Sementara, secara terpisah Bupati Kabupaten Kepualauan Mentawai, Yudas Sabaggalet juga menegaskan bahwa kebijakan pemanfaatan hutan di Kepulauan Mentawai selama ini telah membuat hak dan akses masyarakat terhadap hutan adat berkurang.

"Kami juga terhalang untuk menyediakan layanan-layanan pembangunan dasar bagi warga di dalam kawasan hutan dan dengan adanya HTI, tentu akan semakin menyulitkan akses masyarakat dan menghilangkan kesempatan pemerintah daerah dalam pemberian layanan tersebut. Kebijakan pembangunan di Mentawai menganut sistem keseimbangan antara ekologi, sosial dan ekonomi. Keseimbangan itu selalu menjadi pertimbangan dan Pemda Mentawai telah menetapkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak pembangunan dan ekonomi daerah, termasuk melestarikan adat dan budaya serta lingkungan, bukan HTI," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Rifai Lubis menyebutkan bahwa Kebijakan pemberian konsesi dan pemanfaatan hutan yang eksploitatif di atas tanah masyarakat adat, tidak dibenarkan dengan alasan apapun.

"Saat ini, 51% dari 246.011,41 hektar hutan produksi di Kepulauan Mentawai telah menjadi IUPHHK-HT. Jika IUPHHK-HT kembali diberikan kepada PT. BAE (Biomas Andalan Energi-red), maka akan semakin mempertegas ketimpangan dan ketidakadilan pemanfaatan hutan," ujar Rifai.

Dia menegaskan, areal yang akan menjadi konsesi perusahaan telah diusulkan menjadi Hutan Adat dalam peta PIAPS Provinsi Sumatera Barat, dan YCMM bersedia menjadi mitra pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Mentawai.

"Kami juga meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut SK No. 2382/Menhut-IV/BRPUK/2015 tentang arahan pemanfaatan hutan produksi di Kepulauan Mentawai untuk HTI seluas 20.110 hektar" ujarnya.

Menanggapi persoalan eksploitasi di Kepulauan Mentawai, Kepala Departemen Kajian, Pembelaan Hukum dan Lingkungan WALHI Pusat, Zenzi Suhadi menilai itu adalah ide nekat dan berbahaya. "Jika melihat posisi akses dan konektivitas di dalamnya yang sangat terbatas, seharusnya gugus busur kepulauan pantai barat Sumatera ini mendapatkan perlindungan fungsi ekologis yang maksimal," jelasnya.

Dikatakannya, tutupan hutan yang masih bagus sebelum terbitnya izin-izin skala besar, menunjukkan bahwa adaptasi dan kesadaran pengelolaan oleh masyarakat adat telah menerapkan standar tinggi untuk perlindungan sumber-sumber kehidupan.

"Selain menghentikan proses dan tidak menerbitkan izin hutan tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus segera membatalkan pencadangan 1 juta hektar hutan untuk hutan tanaman, karena beban kerusakan oleh HTI di ekosistem gambut telah melampaui daya kontrol pemerintah, maka jangan menambah malapetaka di ekosistem hutan," ungkap Zenzi.

Mewakili Forum Mahasiswa Menatwai (Formma) Sumatera Barat, Daudi Silvanus Satoko menyebutkan bahwa mereka telah menerima 68 surat penolakan HTI dari masyarakat Pulau Siberut.

Dikatakannya, beradasrkan surat yang diterima, selaian alasan sebgai pemilik tanah, masyarkat juga menyatakan bahwa masuknya HTI hanya akan menperbesar potensi bencana banjir serta konflik sosial. "Kami tentu mendukung upaya penolakan tersebut dan meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak memberikan izin hutan tanaman kepada perusahaan tersebut meski telah mendapatkan Izin Lingkungan dari Gubernur Sumatera Barat," kata Daudi.

Siaran pers yang disampaikan Gerakan #SaveHutanSiberut menyatakan bahwa Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak memberikan izin HTI kepada PT. Biomass Andalan Energi dan mencabut SK arahan pemanfaatan hutan produksi untuk HTI di Kepulauan Mentawai.

Kedua, mendesak pemerintah agar segera melakukan upaya-upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah rusak akibat dari aktivitas HPH.

Selanjutnya, meminta Pemerintah Indonesia untuk menjadikan dan mempertahankan hutan di Pulau Siberut sebagai pusat riset biodiversity dan kearifan lokal dalam memperkuat kultur dan identitas masyarakat adat sebagai bagian dari keberagaman nusantara.

  • Pin it
Komentar