DPRD Mentawai Agendakan Bahas Ranperda Masyarakat Adat Hari Ini

09-11-2017 11:24 WIB | Peristiwa | Reporter: Patrisius Sanene | Editor: Zulfikar Efendi
DPRD Mentawai Agendakan Bahas Ranperda Masyarakat Adat Hari Ini

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk (Foto: Dok. mentawaikita.com)

TUAPEIJAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, hari ini, Kamis (09/11/2017) mengagendakan pembahasan tiga Ranperda, salah satu diantaranya Ranperda tentang Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA).

"Ada tiga Ranperda yang kita agendakan dibahas hari ini, yakni Ranperda Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kawasan Silabu Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015-2035, Ranperda Produk Hukum Daerah termasuk Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA)," ujar Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk kepada mentawaikita.com, Kamis, (9/11/2017) via telepon.

Ketiga Ranperda tersebut, kata Nikanor ditargetkan selesai atau masuk pada tahapan penetapan dalam waktu dua hari. "Target kita tiga Ranpeda ini sudah disahkan secapatnya dalam waktu dua hari ke depan," ungkapnya.

Baca juga:Lima Fraksi DPRD Mentawai Sepakat Pembahasan Ranperda PPMHA Diundur

Sebelumnya, DPRD Mentawai telah menyetujui pembahasan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) melalui sidang Pandangan Umum Fraksi di Gedung DPRD Mentawai, Selasa 15 Agustus 2017.

Sidang itu digelar setelah Nota Penjelasan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet sehari sebelumnya.

Lima fraksi yang menyetujui tahapan pembahasan Ranperda PPUMHA tersebut, yaitu Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), PDI- Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Gerakan Bintang Nasional (Gerindra, PBB, PAN) dan Hanura Demokrat (Hadem).

Sebelumnya, fraksi Nasdem menyatakan menyetujui nota yang sebelumnya disampaikan Yudas, dimana Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945.

Baca juga:DPRD Mentawai Setujui Bahas Ranperda Masyarakat Adat

Nasdem menilai, rancangan peraturan daerah ini harus mampu mengayomi dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat (uma), tidak sekedar objek bagi pemerintah dan LSM dalam mengekploitasi sumber daya dan potensi masyarakat hukum adat tanpa manfaat yang pasti bagi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pandangan fraksi Nasdem dipertegas dengan penyelesaian sengketa dalam penyusunan Ranperda agar Perda PPUMHA tersebut, lebih diperdalam dan jangan justru memicu sengketa dan konflik, tata cara penyelesaian sengketa sudah ada sebelum ranperda ini ada.

Selain itu, fraksi PDI-Perjuangan juga menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda PPUMHA, serta beberapa fraksi lain, seperti Golkar, Gerakan Bintang Nasional (GBN), serta fraksi Hanura Demokrat.

  • Pin it
Komentar