KPK: IUP Bermasalah, Pemprov Jangan Menunggu, Cabut Saja Izinnya

19-10-2017 13:24 WIB | Lingkungan | Reporter: Zulfikar | Editor: ocha
KPK: IUP Bermasalah, Pemprov Jangan Menunggu, Cabut Saja Izinnya

Ketua Tim Kajian Sumber Daya Alam Litbang KPK, Dian Patria dalam acara Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 di Padang, Kamis (19/10/2017). (Foto: Zulfikar)

PADANG - Ketua Tim Kajian Sumber Daya Alam Litbang KPK, Dian Patria meminta pemerintah daerah segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Dalam catatan KPK, 70 persen dari 11 ribu izin tambang yang ada di Indonesia tidak memenuhi kewajibannya.

"Sejak 2014, kita sudah bangun baseline data. Target kita tahun ini diselesaikan terkait perusahaan tambang yang bermasalah dan tidak membayarkan kewajibannya," ujar Dian dalam acara Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017 di Padang, Kamis (19/10/2017).

Karena itu Dian meminta kepala daerah segera mencabut IUP yang bermasalah itu, jika tidak KPK juga akan terjun ke lapangan. "Kalau terbukti bermasalah, cabut saja. Pemrov jangan menunggu, memang tunggu apa lagi," jelasnya.

Sudah saatnya pemerintah bergerak pada tahap eksekusi izin, tidak lagi sekedar pencegahan saja, jelas Dian. "Menkumham juga sudah katakan, kasih datanya sama kami, biar izinnya kita cabut, kalau ke Presiden, kami baru satu kali menyurati. Selain itu, kami juga akan bekerjasama dengan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan. Pihak Bea Cukai dan Syahbandar itu juga harus disurati, perusahaan yang bermasalah itu jangan kasih pelayanan. Jika kewajibannya tidak diselesaikan, kunci dulu layanan kepada perusahaan itu," katanya.

Tidak hanya itu, Dian juga menyebutkan, terkait perizinan, bahwa kasus yang paling banyak itu penyuapan. "Bisa saja transaksinya sudah lama, tidak bisa OTT lagi. Namun, jika ada, aliran dananya itu bisa dirunut kembali," ujarnya.

Terkait sanksi soal suap perizinan tambang, dikatakan Dian bahwa yang menerima suap itu hukumannya lebih berat, apalagi dia ASN. "Hukum bagi penerima itu bisa sampai 14 tahun, kalau yang memberi itu hanya empat tahun," katanya.

Data Kementerian ESDM, untuk wilayah Sumatera Barat dan Jambi, IUP yang belum diterbitkan SPPT hingga saat ini berjumlah 369 IUP. Total IUP keseluruhan untuk wilayah Sumbar dan Jambi 522 IUP dengan rincian 160 IUP di Jambi dan 362 IUP di Sumbar. Secara keseluruhan SPPT yang belum diterbitkan sekira 70 persen.

  • Pin it
Komentar