Potret Buram Layanan Kesehatan Kepulauan Mentawai

10-10-2017 13:08 WIB | Peristiwa | Reporter: Tim Redaksi | Editor: Zulfikar Efendi
Potret Buram Layanan Kesehatan Kepulauan Mentawai

Mahasiswa FK Universitas Andalas bekerjasama dengan tenaga medis Puskesmas Muara Siberut memeberikan pengobatan gratis untuk masyarakat Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan (Foto: Rus Akbar)

Warga Kepulauan Mentawai harus mengeluarkan biaya tak sedikit untuk berobat. Dampak dari masih belum memadainya sarana dan tenaga kesehatan di kabupaten yang berdiri sejak 1999 ini.

Jeko Parulian, warga Desa Saumanganya, Pulau Pagai Utara, terpaksa menyeberangi laut ke pulau Sipora selama sekira lima jam untuk mengobati ayahnya karena sakit prostat ke RSUD Mentawai. Dengan perahu mesin tempel, mereka bertolak ke Sikakap, yang biaya BBM-nya sekitar Rp 1,2 juta. Dari Sikakap, Jeko dan ayahnya naik kapal perintis ke Tuapeijat."Jadi meskipun Bapak berobat gratis karena ada BPJS, namun biaya transportasi menyeberangi pulau ditambah biaya saya menunggui Bapak, kami yang tanggung," katanya kepada Mentawaikita.com, 1 Juli lalu.

Jeko dan pasien-pasien lainnya di Mentawai memang harus menempuh jalan panjang untuk mendapat layanan rumah sakit. Sebab, daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu hanya punya satu rumah sakit, yaitu RSUD Mentawai di Pulau Sipora. Praktis, pasien dari pulau lain seperti Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan, harus menempuh jalur laut untuk ke RSUD Mentawai atau ke Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Biaya yang dibutuhkan, terutama transportasi, tak bisa dibilang murah. Jika pasien dibawa menggunakan kapal ASDP, dengan jarak tempuh 12 jam ke Padang, biayanya berkisar Rp150 ribu hingga Rp190 ribu per orang. Jika naik kapal cepat Mentawai Fast dari Siberut atau Sipora, biayanya Rp250 ribu per orang, atau Rp300 ribu jika dari Sikakap. Jika naik boat atau perahu bermesin tempel, biayanya jauh lebih mahal, bisa mencapai Rp7-10 juta sekali jalan. Untuk pasien dirujuk ke RSUD Mentawai, biasanya naik kapal antar pulau dari Siberut atau Pagai menuju Sipora, ongkosnya berkisar Rp50 ribu.

Nofrizal (35), dari Dusun Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, merasakan dampak dari mahalnya biaya sakit warga kepulauan ini. Ia kini tak bisa melanjutkan pengobatan karena tak lagi punya biaya. Kini ia hanya bisa terbaring lemah karena menderita kelumpuhan sejak sakit radang tulang punggung menderanya.

Sebenarnya keluarga sudah merawat Nofrizal di rumah sait swasta di Padang. Namun biaya yang dihabiskan sangat mahal, mencapai Rp30 juta, untuk perawatan dua minggu, termasuk biaya makan dan minum keluarga yang menungguinya selama di rumah sakit. Karena mahal, keluarga mengurus BPJS mandiri untuk Nofrizal. "Kartu BPJS mandiri itu diurus setelah Nofrizal dirawat di rumah sakit dengan premi Rp25.500 per bulan, ditanggung keluarga," kata Nalfri, paman Nofrizal, kepada Mentawaikita.com, 2 Agustus lalu.

Setelah dirawat di tiga rumah sakit di Padang, keluarga membawa Nofrizal kembali ke Sikakap, April lalu, karena kehabisan uang. Kini, ia hanya dirawat di rumah meskipun petugas medis Puskesmas Sikakap meminta Nofrizal kembali berobat untuk mengetahui perkembangan penyakitnya.

Fasilitas Minim, Layanan Terbatas

Pengalaman Jeko Parulian dan Nofrizal adalah salah satu contoh memprihatinkan pelayanan kesehatan di Kepulauan Mentawai, satu dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Daerah ini menjadi kabupaten sejak 1999. Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.

Sejak menjadi kabupaten, pemerintah daerahnya terus berbenah melengkapi infrastruktur kesehatan. Kini setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas, bahkan di dua kecamatan, punya dua puskesmas yakni Pagai Selatan dan Sipora Selatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Mentawai, jumlah puskesmas saat ini ada 12 unit, ditambah puskesmas pembantu (pustu) 23 unit, pos kesehatan desa (poskedes) 99 unit dan pondok bersalin desa 39 unit.

Tak hanya sarana layanan kesehatan, tenaga medis juga bertambah. Jumlah dokter umum saat ini 25 orang, bidan 239 orang dan perawat 329 orang. Namun jumlah ini tentu masih sedikit jika dibanding jumlah dokter di kabupaten lain di daratan Sumatera Barat, misalnya Dharmasraya. Kabupaten yang berusia lebih muda dari Mentawai ini memiliki 9 dokter spesialis, 46 dokter umum dan 20 dokter gigi.

Namun, jumlah sarana dan tenaga kesehatan ini dinilai masih belum memadai untuk melayani warga yang tinggal di area seluas 6.011 km itu. Juga belum bisa mengimbangi pertumbuhan penduduknya yang berkisar rata-rata 2 persen per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, penduduk Mentawai pada tahun 2016 sebanyak 86.891 jiwa.

Soal masih kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan ini diakui oleh Direktur RSUD Mentawai, dr. Marualam. "Dokter dan fasilitas kita sudah ada, tapi masih terbatas. Kalau untuk operasi cesar sudah bisa, lalu dokter bedah ada dua orang, sudah bisa operasi sinusitis atau amputasi. Lalu spesialis anak, dokter radiologi juga sudah ada namun umumnya mereka masih kontrak. Kita masih terbatas dokter spesialis lain, bedah jantung misalnya. Total jumlah dokter kita ada 20, untuk dokter umum sudah cukup, spesialis yang kurang," kata Marualam kepada Mentawaikita.com, 1 Juli lalu.

Meskipun terbatas, RSUD tetap mengutamakan pelayanan. "Yang jelas, kami di sini memprioritaskan pelayanan, mau ada KTP atau tidak, mau ada JKN atau tidak, semua kami layani. Tidak ada duitnya, kami layani juga." kata Marulam.

Marualam mengatakan, semua jenis penyakit berusaha untuk dilayani di sini karena biaya yang akan ditanggung pasien jikasampai dirujuk ke Padang.Meskipun ada BPJS, biaya yang akan dikeluarkan keluarga akan besar. Banyak pasien dan keluarga pasien di Tuapeijat tetap menginap di rumah sakit meskipun sudah disuruh pulang karena jadwal kapal belum ada ke kampungnya. "Makanya di kepulauan itu persoalannya beda. Tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya," katanya.

Minimnya layanan kesehatan di Mentawai juga terpotret dari seringnya kematian ibu melahirkan. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSUD Mentawai, dr. Chandra mengatakan, angka kematian ibu melahirkan dan anak di Mentawai seperti gunung es. "Sejak Januari hingga September 2017, tercatat lima ibu melahirkan meninggal dunia. Tiga pendarahan dan dua eklampsia atau disebut juga mengalami kejang-kejang," ujarnya kepada Mentawaikita.com melalui pesan singkat, awal September.

Data dari lima pasien yang meninggal tersebut berasal dari Tuapeijat, Sioban, Katiet, Saumanganya dan Siberut. "Ada yang meninggal di perjalanan dan ada juga yang sudah sampai RSUD, namun dalam keadaan kritis. Kalau untuk daerah Siberut, saya juga lupa nama daerah kecilnya," kata Chandra. Kekecewaan dan kegelisahan akan kematian ibu melahirkan di Mentawai, juga pernah diposting Chandra di akun Facebook-nya.

"Sedih, kecewa, jenuh, marah jadi satu ketika saya harus melihat (lagi) wanita hamil yang terbujur kaku karena meninggal dunia. Ya, hari Sabtu di awal bulan September 2017 sudah di awali dengan kematian wanita hamil dari Saumanganya. Pasien hamil 7 bulan pada pagi hari mengalami kejang eklamsia. Datang ke RSUD Mentawai sudah dalam kondisi meninggal beserta bayi yang dikandungnya karena kejang terus menerus. Ah rasanya baru kemaren belum genap satu minggu ada ibu hamil dan bayi meninggal dan sekarang sudah berulang lagi. Ya di Mentawai kematian wanita hamil tampaknya begitu mudahnya...

Dalam akun media sosial itu Chandra mempertanyakan soal efektivitas dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah. "Banyak program sudah dicanangkan, biaya besar digelontorkan, tapi kenapa kematian ibu hamil dan bayinya masih terus berlangsung? Kondisi geografis Kepulauan Mentawai sering menjadi kambing hitam untuk mencari alasan kenapa kematian ibu dan bayinya masih terus berlangsung. Apakah tidak bisa kita dengan berbagai strategi dan teknologi yang ada untuk mengatasi kendala kondisi geografis?" tanya Chandra.

Menurut Chandra, mereka yang hamil atau melahirkan yang dirujuk saat sudah mengalami komplikasi yang parah. "Apakah sudah benar program atau intervensi yang dilakukan selama ini? Apakah sudah tepat waktu melakukan perujukan pasien hamil? Dan dibelakang pertanyaan itu pasti akan muncul berbagai pernyataan seperti "tidak mudah memotivasi merujuk pasien di Mentawai, pasien dan keluarganya menolak dirujuk, mereka masih mencoba pengobatan tradisional, masyarakat lebih percaya pada dukun dan lain-lain," kata dia.

Dalam wawancara kepada Mentawaikita.com, Chandra mengatakan, seharusnya ada penanganan serius bagi ibu-ibu hamil di Mentawai. "Memang, di sini ada kepercayaan atau semacam budaya untuk berobat tradisional. Namun, semua itu juga harus dipadukan dengan pengobatan medis. Jangan dibawa ke rumah sakit atau puskesmas dalam keadaan sudah kritis," ungkapnya.

Chandra menceritakan kisah memilukan seorang ibu yang melahirkan awal September lalu. Waktu itu kehamilan si ibu sudah 28 minggu dan dia dibawa ke Puskesmas Saumangayak, Kecamatan Pagai Utara, dalam keadaan kejang-kejang. Namun ia kemudian dirujuk ke RSUD Mentawai. Si ibu menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sampai ke rumah sakit."Ia meninggal dalam perjalanan," kata Chandra.

Mengatasi tingginya angka kematian ibu melahirkan, Chandra menyarankan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan screening kehamilan. "Kematian ibu dan bayi sudah berulang kali, sudah cukup ini terjadi. Kalau ada indikasi komplikasi, jangan ditunggu dulu, baru diperiksa. Kita jangan tunduk dengan kondisi geografis," ujarnya.

Seharusnya, kata Chandra, pemerintah membuat program bahwa ibu-ibu hamil cek kehamilan atau USG minimal empat kali dari awal mengandung hingga melahirkan. "Memang untuk daerah Mentawai ini kita cukup terkendala soal geografis. Namun, saat ini di Tuapeijat, Sipora Utara, kita sudah memiliki rumah singgah. Setidaknya ibu hamil bisa menetap di situ untuk sementara, agar memudahkan cek up kehamilan ke RSUD," ujarnya.

Chandra, yang bertugas di RSUD Mentawai sebagai tenaga kontrak sejak September 2016 itu, menyatakan, seharusnya pemerintah daerah terjun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi terkait pentingnya pengobatan medis. "Kalau ada aksi nyata, kita berharap bisa turun ke lapangan bersama Bupati. Karena, ketika kita saja yang ke lapangan, kita akan kesulitan dalam bahasa, sulit untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat," ungkapnya.

Memang ada persoalan geografis dalam pelayanan kesehatan di Mentawai, tapi juga ada masalah kesadaran. Menurut Chandra, dari lima pasien ibu hamil yang meninggal belum lama ini, satu diantaranya adalah pegawai negeri sipil (PNS). Satu lagi suaminya yang PNS. "Tingkat kesadaran itu masih rendah. Kalau persoalan biaya, mereka yang PNS itu kan ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya tidak akan menjadi kendala bagi mereka. Namun, dari lima yang meninggal kemarin, ada yang PNS juga," kata dokter yang pernah bertugas setahun di Kepulauan Aru, Maluku. Ia menilai kondisi Mentawai dengan Kepulauan Aru tidak jauh berbeda.

Ironisnya, di tengah tingginya angka kematian ibu melahirkan di Mentawai, anggaran terkait soal ini cenderung turun. Dalam APBD Mentawai, jumlahnya justru kian menurun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 anggarannya Rp256,3 juta. Tahun berikutnya mengalami penurunan, menjadi Rp140,9 juta di tahun 2015 dan Rp112,6 juta pada 2016.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Lahmuddin Siregar, mengakui banyaknya pekerjaan rumah soal layanan kesehatan ini. Sejumlah persoalan tersebut setahap demi setahap mulai dibenahi pemerintah daerah."Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kami sedang bekerja keras untuk itu," kata Lamhuddin saat dihubungi Mentawaikita.com pada 8 September 2017.

Lahmuddin mengatakan pemerintah sudah berusaha mendekatkan pelayanan ke masyarakat hingga ke dusun-dusun. Selain itu saat ini juga sedang dibangun dua Rumah Sakit Pratama di Siberut dan Sikakap. Untuk melayani masyarakat, Pemerintah Mentawai juga mengangkat petugas kesehatan honorer sebanyak 780 orang yang digaji sebagai honorer sebesar Rp2 juta per bulan."Kementerian Kesehatan juga sudah membantu 21orang tenaga medis berbasis tim untuk ditempatkan di empat puskesmas di Kepulauan Mentawai selama 2 tahun, ini sudah berjalan," kata Lahmuddin.

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk ikut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.Saat ini sudah tercatat 79 persen masyarakat Mentawai yang memiliki jaminan kesehatan itu."Yang jadi persoalan ini untuk pengurusan BPJS kadang pada administrasinya, seperti KTP yang masih jadi masalah.Tapi kami harap masyarakat tidak perlu takut menggunakan BPJS. Malah prosedurnya bisa kita potong, tidak perlu rujukan ke RSUD Tuapeijat, bisa langsung ke Padang dari puskesmas, karena (mempertimbangkan) kondisi geografis di Mentawai," katanya.

Untuk menunjang peningkatan infrastruktur kesehatan, alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan Kepulauan Mentawai 10 persen dari APBD Kepulauan Mentawai yang sebesar Rp 1,1 triliun itu. "Kami sudah bekerja keras agar maksimal, tetapi butuh waktu, semua faktor harus saling mendukung, kalau fasilitas ada, pelayanan ada, masyarakat kadang masih melakukan pengobatan sendiri. Kalau sudah parah, baru dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi, pendidikan utntuk kesadaran masyarakat juga penting," kata Lamhuddin.

Tim Redaksi (Zulfikar/Ocha/Yanti/Yose/Heri)

  • Pin it
Komentar